BMKG Tegaskan InaEEWS Belum Diluncurkan, Peringatkan Kanal Telegram Palsu
"Partisipasi publik dinilai penting dalam mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan"
Info – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa sistem Indonesia Earthquake Early Warning System (InaEEWS) belum diluncurkan secara resmi untuk publik.
Penegasan itu disampaikan menyusul ditemukannya kanal Telegram yang menggunakan nama, logo, dan atribut visual InaEEWS serta BMKG tanpa otorisasi.
BMKG memastikan kanal tersebut bukan bagian dari institusi resmi dan tidak pernah digunakan untuk menerbitkan informasi peringatan dini gempa bumi.
Klarifikasi itu disampaikan BMKG melalui laman resminya dalam rangka meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut, BMKG menyebut InaEEWS saat ini masih berada dalam tahap pengembangan dan uji coba terbatas.
Dengan demikian, setiap klaim yang menyatakan sistem tersebut telah aktif dan memberikan peringatan publik dinyatakan tidak benar.
BMKG menekankan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan informasi peringatan dini gempa melalui kanal Telegram yang dimaksud.
Kanal tersebut dinilai telah mencatut identitas lembaga negara secara tidak sah, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat.
Secara tegas, BMKG mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak sah, terlebih terkait potensi gempa bumi, dapat memicu kepanikan dan keresahan publik.
Informasi kegempaan merupakan data strategis yang harus disampaikan secara akurat, terukur, dan melalui jalur resmi agar tidak menimbulkan disinformasi.
Dalam konteks ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Publik juga diminta memastikan setiap informasi terkait gempa bumi dan peringatan dini berasal dari kanal resmi BMKG.
BMKG menyebut, informasi resmi hanya dapat diakses melalui situs web www.bmkg.go.id dan akun media sosial resmi @infobmkg.
Di luar kanal tersebut, masyarakat diminta untuk bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang mencatut nama lembaga tanpa konfirmasi resmi.
Langkah klarifikasi ini menjadi penting di tengah tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu gempa bumi.
Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, sehingga informasi terkait aktivitas seismik memiliki dampak langsung terhadap keselamatan publik.
Potensi Dampak Disinformasi dan Tanggung Jawab Publik
BMKG menjelaskan bahwa sistem InaEEWS dirancang sebagai bagian dari penguatan mitigasi bencana gempa bumi.
Namun, karena sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan uji coba terbatas, publik belum dapat mengakses layanan tersebut secara resmi.
Pengembangan sistem peringatan dini gempa membutuhkan validasi teknologi, integrasi jaringan sensor, serta pengujian akurasi sebelum dapat digunakan secara luas.
Proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, mengingat konsekuensi kesalahan informasi dapat berakibat fatal.
Karena itu, kemunculan kanal tidak resmi yang mengklaim sebagai bagian dari InaEEWS dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius.
Informasi gempa yang tidak diverifikasi dapat memicu kepanikan massal, gangguan aktivitas publik, hingga kerugian ekonomi akibat reaksi berlebihan.
BMKG tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak di balik kanal Telegram tersebut.
Namun, lembaga itu menegaskan bahwa penggunaan nama, logo, dan atribut visual BMKG tanpa izin merupakan tindakan yang tidak sah dan dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan dalam penyampaian informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
BMKG memiliki tanggung jawab memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi ilmiah.
Di sisi lain, BMKG juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ruang informasi publik agar tetap akurat dan bertanggung jawab.
Partisipasi publik dinilai penting dalam mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan.
Imbauan tersebut mencakup tiga poin utama: tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, memastikan sumber informasi berasal dari kanal resmi BMKG, serta mengakses informasi kegempaan hanya melalui situs resmi dan akun media sosial resmi lembaga.
Langkah preventif ini menjadi bagian dari upaya kolektif menghadapi tantangan era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat tanpa proses penyaringan yang memadai.
Dalam situasi darurat seperti gempa bumi, kecepatan informasi harus diimbangi dengan akurasi dan tanggung jawab.
BMKG menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sistem peringatan dini gempa secara profesional dan berbasis sains.
Hingga sistem InaEEWS resmi diluncurkan, masyarakat diminta mengandalkan kanal resmi BMKG sebagai satu-satunya sumber informasi yang sah terkait aktivitas kegempaan dan peringatan dini di Indonesia.
Dengan klarifikasi ini, BMKG berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait status InaEEWS.
Lembaga itu juga mengingatkan bahwa menjaga ketertiban informasi merupakan tanggung jawab bersama demi keselamatan publik.**/red
