PKB Bidik Kursi Wali Kota Bekasi 2029, Sudjatmiko Kritik Koordinasi Eksekutif Legislatif

Bekasi – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Sudjatmiko, melontarkan kritik terhadap pola koordinasi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif di Kota Bekasi.

Ia menilai, selama ini peran parlemen cenderung terbatas pada fungsi pengawasan dan penganggaran, tanpa keterlibatan kuat dalam aspek eksekusi kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudjatmiko saat menghadiri kegiatan konsolidasi internal di Sekretariat DPC PKB Kota Bekasi, Selasa (17/3/2026).

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan target politik PKB pada Pemilu 2029, yakni tidak hanya meningkatkan perolehan kursi legislatif, tetapi juga merebut posisi strategis di ranah eksekutif, khususnya kursi Wali Kota atau Wakil Wali Kota Bekasi.

“Perjuangan politik yang seutuhnya berada di ranah eksekutif, karena di sanalah kendali anggaran dan arah kebijakan ditentukan. Parlemen saat ini lebih pada fungsi pengawasan dan penganggaran,” ujar Sudjatmiko.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat anggota legislatif kerap menghadapi keterbatasan dalam mendorong realisasi program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, tanpa kewenangan eksekusi, banyak gagasan kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah.

Sudjatmiko juga mengaitkan kritiknya dengan kondisi komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi yang dinilai belum berjalan secara efektif dan strategis.

Ia menyebut, lambatnya respons pemerintah daerah dalam membangun koordinasi yang konstruktif turut memengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Di sisi lain, PKB Kota Bekasi mulai mempersiapkan langkah politik jangka panjang untuk menghadapi kontestasi 2029.

Partai tersebut menargetkan peningkatan signifikan perolehan kursi legislatif, baik di tingkat kota maupun provinsi, sebagai modal untuk memperkuat posisi tawar dalam pemilihan kepala daerah.

“PKB 2024 ke 2029 ini menjemput kemenangan. Selain menggandakan kursi legislatif, kami menargetkan kader terbaik PKB dapat maju dan memenangkan posisi Wali Kota atau Wakil Wali Kota Bekasi,” kata dia.

Ambisi tersebut, lanjut Sudjatmiko, didorong oleh besarnya potensi fiskal dan demografis Kota Bekasi.

Dengan anggaran pendapatan daerah yang disebut mencapai sekitar Rp7 triliun dan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, posisi kepala daerah dinilai menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan dan prioritas kebijakan publik.

Strategi Pencalegan Dini dan Regenerasi Kader

Untuk mencapai target tersebut, DPC PKB Kota Bekasi mulai menerapkan strategi “pencalegan dini” sebagai bagian dari konsolidasi internal.

Struktur kepengurusan partai kini didominasi oleh kader muda dengan rata-rata usia sekitar 35 tahun, yang diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam dinamika politik lokal.

Sudjatmiko menyebut, pendekatan ini merupakan bagian dari upaya regenerasi sekaligus pembaruan strategi politik partai agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, PKB juga membuka peluang bagi tokoh eksternal yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas untuk bergabung.

“PKB sekarang lebih enerjik dan terbuka. Kami tidak menutup diri bagi tokoh-tokoh potensial yang ingin berkontribusi membangun Bekasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga bertujuan memperkuat basis elektoral partai sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

PKB, kata dia, ingin dipandang sebagai partai yang tidak hanya aktif dalam wacana politik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas komunikasi antara legislatif dan eksekutif tetap menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pemerintahan daerah, terlepas dari siapa yang memimpin.

Sudjatmiko menegaskan, tujuan utama PKB bukan sekadar meraih kekuasaan, tetapi memastikan kebijakan publik dapat dijalankan secara lebih efektif dan berpihak pada masyarakat.

“Harapannya, masyarakat menilai PKB sebagai partai yang benar-benar peduli dan melayani rakyat secara nyata, bukan sekadar janji,” kata dia.**/frm