KPU Kota Bekasi Evaluasi Dapil, Utamakan Keadilan Representasi Pemilih

BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mulai mempersiapkan tahapan awal menghadapi Pemilu 2029 dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD Kota Bekasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembagian wilayah pemilihan tetap selaras dengan perkembangan jumlah penduduk, dinamika wilayah, serta menjamin prinsip kesetaraan nilai suara dan keadilan representasi bagi masyarakat.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, mengatakan penyusunan kembali dapil menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemilu yang harus dilakukan secara objektif dan berbasis data.

Menurutnya, perubahan kondisi demografis dan perkembangan kawasan permukiman menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam penataan dapil menjelang Pemilu 2029.

“Menuju Pemilu 2029, KPU Kota Bekasi akan melakukan penyusunan dan penataan kembali daerah pemilihan agar sistem representasi masyarakat semakin berkeadilan, proporsional, integral, dan berkesinambungan,” ujar Ali, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

Jokowi hingga Surya Paloh Bersuara: Prabowo Bukan Presiden Boneka

Ali menegaskan, penyusunan dapil tidak hanya berpedoman pada regulasi yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

Kajian tersebut bertujuan menghasilkan pembagian wilayah pemilihan yang mampu mencerminkan perkembangan Kota Bekasi sekaligus menjaga kualitas representasi politik masyarakat.

Menurutnya, prinsip keadilan dan proporsionalitas menjadi landasan utama dalam proses evaluasi.

Dengan demikian, setiap daerah pemilihan diharapkan memiliki keseimbangan jumlah penduduk sehingga nilai suara masyarakat tetap setara dalam menentukan wakilnya di DPRD.

Saat ini, penyelenggaraan pemilu di Kota Bekasi masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Baca Juga:

PCNU Bekasi Minta Penanganan Dugaan Korupsi Gus Yaqut Objektif dan Transparan

Regulasi tersebut menetapkan Kota Bekasi terbagi ke dalam lima daerah pemilihan dengan total alokasi 50 kursi DPRD.

Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2024 dan masih berlaku hingga KPU menetapkan pengaturan baru sesuai hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ali menjelaskan, evaluasi dapil merupakan proses yang lazim dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu.

Kajian tersebut bertujuan memastikan pembagian wilayah tetap memenuhi prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam regulasi kepemiluan.

Selain memperhatikan jumlah penduduk, KPU juga akan menganalisis perkembangan kawasan permukiman, pertumbuhan wilayah perkotaan, hingga perubahan karakteristik sosial masyarakat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

Prabowo Tegaskan Lanjutkan MBG, Klaim Serap Jutaan Tenaga Kerja

“Kajian ini dilakukan untuk memastikan pembagian wilayah pemilihan tetap sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan representasi masyarakat,” kata Ali.

Libatkan Pemangku Kepentingan

Dalam proses penyusunan kajian, KPU Kota Bekasi berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar hasil evaluasi memiliki dasar yang komprehensif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Masukan dari berbagai pihak dinilai penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi demografi, perkembangan wilayah, serta potensi perubahan yang dapat memengaruhi komposisi daerah pemilihan pada Pemilu 2029.

Saat ini, pembagian daerah pemilihan di Kota Bekasi masih mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dapil 1 meliputi Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan dengan alokasi 10 kursi DPRD. Sementara Dapil 2 mencakup Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria, juga dengan alokasi 10 kursi.

Adapun pembagian dapil lainnya tetap mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 hingga terdapat penetapan baru berdasarkan hasil kajian serta regulasi yang akan diterbitkan KPU.

Ali menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan daerah pemilihan apabila terdapat perubahan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam regulasi.

Menurutnya, penataan dapil bukan sekadar menyesuaikan batas wilayah administratif, tetapi juga memastikan setiap anggota DPRD memiliki representasi yang seimbang terhadap jumlah penduduk yang diwakilinya.

Dengan demikian, kualitas representasi politik masyarakat dapat terus terjaga.

Melalui evaluasi tersebut, KPU Kota Bekasi berharap penyusunan daerah pemilihan pada Pemilu 2029 mampu menghasilkan sistem representasi yang lebih adil, proporsional, dan memberikan nilai suara yang setara bagi seluruh warga Kota Bekasi.

Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan setiap perubahan daerah pemilihan dilakukan berdasarkan data kependudukan, perkembangan wilayah, serta prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan pendekatan tersebut, KPU berharap proses penataan dapil dapat memperkuat kualitas representasi politik masyarakat Kota Bekasi pada Pemilu 2029.**/Ugm