Dedi Mulyadi Siapkan Hadiah bagi Warga Pelapor Rokok Ilegal
GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan skema penghargaan atau hadiah bagi warga yang...
GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan skema penghargaan atau hadiah bagi warga yang melaporkan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai melalui aplikasi pengaduan berbasis daring yang tengah dipersiapkan pemerintah daerah.
Rencana tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal di Alun-Alun Garut Kota, Kabupaten Garut, pada Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memutus rantai distribusi dari hulu hingga hilir.
Dedi menegaskan bahwa distributor, pengecer, maupun pihak lain yang terlibat dalam rantai perdagangan harus menghentikan peredaran rokok ilegal.
Ia menilai ketersediaan produk di tingkat warung, toko, dan distributor menjadi faktor utama yang membuat rokok ilegal tetap beredar di masyarakat.
Menurutnya, apabila pasokan rokok ilegal tidak lagi tersedia di tingkat distribusi dan penjualan, maka akses masyarakat terhadap produk tersebut akan semakin terbatas.
Kondisi itu diyakini dapat menekan tingkat konsumsi sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku usaha yang masih memperdagangkan rokok tanpa pita cukai resmi.
“Para distributor atau siapapun, tidak mengedarkan rokok ilegal. Karena kalau barangnya tidak ada di warung, barangnya tidak ada di distributor, barangnya tidak ada di pengecer, tidak akan ada yang merokok ilegal,” ujar Dedi sebagaimana disampaikan melalui akun media sosialnya.
Gubernur Jawa Barat itu juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dalam pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.
Ia meminta aparat pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa untuk aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penjualan maupun distribusi rokok ilegal di wilayah masing-masing.
Menurut Dedi, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa, potensi peredaran rokok ilegal dapat lebih cepat terdeteksi sebelum berkembang menjadi jaringan distribusi yang lebih luas.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah.
Aplikasi Pelaporan Disiapkan untuk Warga
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan aplikasi pelaporan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi secara langsung terkait dugaan peredaran rokok ilegal.
Sistem tersebut dirancang berbasis online sehingga laporan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih cepat.
Melalui aplikasi itu, warga yang menemukan indikasi penjualan atau distribusi rokok tanpa pita cukai dapat mengirimkan laporan kepada pemerintah.
Dedi menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam membantu pengungkapan peredaran rokok ilegal.
“Kita akan buat aplikasi laporan yang online langsung ke warga, dan nanti akan kita kasih hadiah siapa yang melaporkan adanya peredaran rokok ilegal,” kata Dedi.
Meski demikian, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum merinci mekanisme pemberian hadiah, kriteria laporan yang dapat ditindaklanjuti, maupun waktu peluncuran aplikasi tersebut.
Pemerintah juga belum menyampaikan besaran insentif yang akan diberikan kepada pelapor.
Rencana pelibatan masyarakat ini dinilai dapat memperluas jangkauan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang kerap berlangsung secara tersembunyi.
Dengan jumlah masyarakat yang jauh lebih besar dibandingkan aparat pengawas, sistem pelaporan publik berpotensi menjadi sumber informasi awal dalam mengungkap jaringan distribusi barang ilegal.
Dedi berharap keterlibatan warga dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan tidak hanya ditentukan oleh operasi penindakan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak untuk memutus jalur distribusi sejak dari distributor hingga pengecer.
Apabila distribusi berhasil ditekan secara signifikan, menurutnya, keberadaan rokok ilegal di pasaran akan semakin berkurang sehingga potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai dapat diminimalkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menargetkan terciptanya pengawasan yang lebih efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal.**/Ugm
