Resmi Keluar dari PKB, Frits Saikat Fokus Kawal Kebijakan Publik

BEKASI – Tokoh masyarakat sekaligus aktivis sosial, Frits Saikat, resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat (24/7/2026) setelah melalui proses pertimbangan dan refleksi yang, menurutnya, dilakukan secara matang terkait arah perjuangan politik dan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.

Pengunduran diri itu menandai berakhirnya kiprah Frits sebagai kader PKB.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mengurangi komitmennya untuk terus mengabdi kepada masyarakat, khususnya di Kota Bekasi, melalui jalur independen sebagai aktivis sosial dan kemanusiaan.

Dalam pernyataan resminya, Frits menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa, mulai dari pimpinan, pengurus di berbagai tingkatan, kader, hingga para simpatisan yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan politiknya.

“Hari ini, saya secara resmi menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang. Saya mengucapkan terima kasih atas segala kesempatan, pengalaman, serta kerja sama yang baik bersama keluarga besar PKB selama ini,” ujar Frits dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi yang telah dipikirkan secara mendalam.

Menurutnya, setiap langkah dalam perjalanan politik harus didasarkan pada keyakinan dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Frits tidak menjelaskan secara rinci alasan spesifik yang melatarbelakangi pengunduran dirinya dari PKB.

Namun, ia menyebut keputusan itu berkaitan dengan arah perjuangan politik yang ingin ditempuh pada masa mendatang.

Meski mengakhiri statusnya sebagai kader partai politik, Frits memastikan dirinya tidak akan meninggalkan aktivitas sosial yang selama ini dijalankan.

Ia justru menilai pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai jalur, tidak semata-mata melalui organisasi politik.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan, advokasi, serta pengawasan terhadap kebijakan publik masih sangat besar.

Karena itu, ia memilih tetap berada di tengah masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan memperjuangkan berbagai kepentingan publik.

Keputusan tersebut juga menjadi penegasan bahwa aktivitas sosial dan kemanusiaan akan menjadi fokus utama dalam perjalanan pengabdiannya ke depan.

Tetap Fokus pada Pengawasan Kebijakan Publik

Frits mengatakan dirinya akan terus menjalankan berbagai kegiatan sosial, memberikan pendampingan kepada masyarakat, serta mengawal kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

Ia menilai partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari demokrasi.

Oleh karena itu, ia berharap tetap dapat berkontribusi melalui kerja-kerja sosial yang bersifat independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Menurut Frits, perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial tidak berhenti hanya karena seseorang tidak lagi berada di dalam partai politik.

Sebaliknya, ruang pengabdian tetap terbuka melalui berbagai bentuk gerakan sosial yang berpihak kepada kepentingan publik.

Ia menegaskan akan memfokuskan diri pada pengawasan terhadap kebijakan publik, penyampaian aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan hak-hak warga yang membutuhkan pendampingan.

Selain itu, Frits berharap hubungan baik yang selama ini terjalin dengan para kader maupun pengurus PKB tetap dapat dipelihara meskipun dirinya telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan politik maupun sosial.

“Saya tetap berkomitmen mengabdi kepada masyarakat. Perjuangan untuk kepentingan rakyat tidak berhenti hanya karena saya tidak lagi berada di dalam partai politik. Saya akan terus hadir melalui kerja-kerja sosial, kemanusiaan, pengawasan kebijakan publik, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat demi terciptanya kehidupan yang lebih berkeadilan,” tegasnya.

(Rls/Red)