Survei Digdaya Ungkap Kepercayaan Publik terhadap Prabowo Capai 73,3 Persen
- account_circle Gensa Media
- calendar_month 3 menit yang lalu
- print Cetak

JAKARTA – Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 73,3 persen berdasarkan survei nasional Digdaya Polling & Strategy yang dilakukan pada 22–31 Juli 2026.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden yang tercatat 56,3 persen dan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 52,7 persen.
Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia.
Responden merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang dipilih secara acak sistematis.
Digdaya Polling & Strategy menyebut survei dilakukan melalui wawancara tatap muka.
Dengan jumlah responden tersebut, survei memiliki margin of error sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Peneliti Digdaya Polling & Strategy, Fadhil Abdurrahim, mengatakan angka kepercayaan terhadap Prabowo menunjukkan posisi figur Presiden masih relatif kuat dalam persepsi publik.
“Tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo yang mencapai 73,3 persen menunjukkan bahwa secara personal maupun sebagai kepala pemerintahan, Prabowo masih memiliki modal kepercayaan publik yang kuat. Namun, angka ini perlu dibaca secara berbeda dari tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden maupun pemerintahan secara keseluruhan,” kata Fadhil.
Temuan survei juga memperlihatkan adanya perbedaan antara kepercayaan publik terhadap figur Presiden dan penilaian terhadap kinerja pemerintahannya.
Tingkat kepercayaan terhadap Prabowo tercatat 73,3 persen.
Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja Presiden berada di angka 56,3 persen. Adapun kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara keseluruhan mencapai 52,7 persen.
Perbedaan angka tersebut menurut Digdaya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap seorang pemimpin tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja pemerintahan.
Fadhil mengatakan temuan itu perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mempertahankan kepercayaan publik.
“Ada selisih yang cukup besar antara trust terhadap Presiden dengan satisfaction terhadap kinerjanya. Ini menunjukkan bahwa sebagian publik masih memberikan kepercayaan kepada figur Presiden, tetapi pada saat yang sama memiliki evaluasi yang lebih kritis terhadap capaian kinerja pemerintah,” ujarnya.
TNI Paling Dipercaya, DPR Catat Ketidakpercayaan Tertinggi
Selain mengukur kepercayaan terhadap Presiden, survei Digdaya juga mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga dan institusi publik.
TNI menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepercayaan 79,5 persen.
Presiden berada pada angka 73,3 persen, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu tercatat memperoleh tingkat kepercayaan 73,4 persen.
Berdasarkan angka tersebut, TNI, Bawaslu, dan Presiden masuk dalam kelompok dengan tingkat kepercayaan publik relatif tinggi dalam pengukuran Digdaya.
Sebaliknya, sejumlah institusi politik mencatat tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi.
DPR menjadi institusi dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi dalam temuan tersebut.
Sebanyak 44,5 persen responden menyatakan tidak percaya atau sangat tidak percaya terhadap DPR.
Polri berada di posisi berikutnya dengan tingkat ketidakpercayaan 38,9 persen.
Sementara itu, partai politik tercatat memiliki tingkat ketidakpercayaan sebesar 37,5 persen.
Menurut Fadhil, pola tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi publik terhadap berbagai institusi berdasarkan fungsi dan peran masing-masing.
“Polanya cukup jelas. Institusi yang memiliki fungsi simbolik, keamanan, dan kepemimpinan nasional cenderung memperoleh tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan institusi politik representatif,” kata Fadhil.
Ia menilai rendahnya tingkat kepercayaan terhadap DPR dan partai politik menjadi tantangan bagi institusi demokrasi representatif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Namun, hasil survei tersebut perlu dibaca sesuai konteks metodologi dan waktu pelaksanaannya.
Survei Digdaya dilakukan pada 22–31 Juli 2026 sehingga angka yang diperoleh menggambarkan persepsi responden pada periode pengumpulan data tersebut.
Digdaya menilai tingginya tingkat kepercayaan terhadap Presiden dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam menjalankan agenda kebijakan.
Pada saat yang sama, jarak antara tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja menunjukkan bahwa masyarakat tetap memberikan penilaian terhadap hasil kerja pemerintahan.
Fadhil mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mempertahankan tingkat kepercayaan terhadap figur Presiden.
Menurut dia, kepercayaan tersebut perlu diikuti capaian kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kepercayaan merupakan modal yang penting, tetapi modal tersebut perlu dikonversi menjadi kepuasan melalui capaian kebijakan yang konkret dan dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan tantangan pemerintah bukan hanya menjaga tingkat kepercayaan terhadap Presiden, tetapi juga meningkatkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Temuan Digdaya memperlihatkan tiga indikator yang berbeda.
Kepercayaan terhadap Presiden berada pada angka 73,3 persen, kepuasan terhadap kinerja Presiden 56,3 persen, sedangkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 52,7 persen.
Perbedaan tersebut menjadi indikator bahwa publik dapat memberikan penilaian berbeda terhadap figur Presiden dan kinerja pemerintahan.
Karena itu, angka kepercayaan tidak dapat secara langsung disamakan dengan tingkat kepuasan terhadap kebijakan atau capaian pemerintahan.
Digdaya menyatakan konsistensi kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dan komunikasi publik menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mempertahankan kepercayaan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat.
Survei nasional Digdaya Polling & Strategy dilaksanakan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak sistematis dan tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia.
Responden merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei memiliki margin of error ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dengan metodologi tersebut, Digdaya memotret persepsi publik terhadap Presiden, pemerintahan, serta sejumlah institusi publik pada periode survei.
Hasilnya menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap Presiden masih berada di atas tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden maupun pemerintahan secara keseluruhan.
(Adis/Red)
- Penulis: Gensa Media
