Pontianak, Kalbar – Praktik perampasan tanah oleh perusahaan sawit ilegal di Kalimantan Barat kian meresahkan masyarakat. Direktur LBH Herman Hofi Law, sekaligus pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, dengan tegas mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga beroperasi di luar izin Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

“Banyak warga desa menjadi korban, bahkan aparatur desa dikriminalisasi hanya karena membela hak masyarakatnya. Ironisnya, aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah seolah menutup mata,” ujar Dr. Herman, Rabu (2/4/2025).

Menurut Dr. Herman, selain merampas tanah rakyat, perusahaan sawit ilegal juga merusak lingkungan dengan merambah kawasan hutan lindung dan tanah negara. Akibatnya, deforestasi semakin meluas, memicu bencana alam seperti banjir dan hilangnya ekosistem.

“Jangan heran kalau Kalbar kini rawan bencana. Hutan kita habis oleh ekspansi sawit ilegal, dan masyarakat jadi korban,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia menyoroti potensi kerugian negara akibat hilangnya pendapatan pajak dan retribusi dari lahan yang digunakan secara ilegal.

Lebih jauh, Dr. Herman mengungkapkan dugaan keterlibatan politik dalam bisnis sawit ilegal. Ia menyebut bahwa beberapa perusahaan sawit memiliki peran besar dalam pendanaan Pilkada dan Pemilu legislatif, sehingga pejabat daerah enggan bertindak tegas.

“Sudah jadi rahasia umum, ada perusahaan sawit yang punya kontribusi besar dalam politik daerah. Ini alasan mengapa butuh kepala daerah yang berani dan tidak terikat ‘hutang budi’,” ujarnya.

Dr. Herman mendesak Gubernur Kalbar, Ria Norsan, serta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas, termasuk:

• Audit menyeluruh terhadap seluruh HGU perusahaan sawit di Kalbar.
• Transparansi data kepemilikan HGU kepada publik.
• Penegakan hukum tegas: pencabutan izin, denda, hingga tindakan pidana bagi perusahaan yang melanggar.

“Kalbar butuh pemimpin yang berani melawan mafia tanah. Jika dibiarkan, konflik agraria akan terus membesar, dan rakyat yang akan menanggung akibatnya,” tutup Dr. Herman.

Masyarakat kini menunggu—Apakah pemerintah akan bertindak, atau tetap diam?

(JN/98)