Bekasi – Permasalahan kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor masih menjadi keluhan yang banyak dialami masyarakat.

Mulai dari tunggakan cicilan, kredit macet mobil leasing, hingga penarikan paksa kendaraan oleh debt collector kerap menimbulkan tekanan psikologis dan konflik hukum yang serius.

Di tengah kondisi tersebut, pemahaman hukum masyarakat dinilai masih minim.

Banyak debitur memilih diam atau menyerah ketika menghadapi tekanan penagihan, padahal tidak semua tindakan penagih dibenarkan oleh hukum.

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PSP LAW FIRM menilai bahwa persoalan kredit bermasalah tidak dapat dipandang semata sebagai urusan finansial.

Dalam banyak kasus, persoalan tersebut telah berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan pendampingan profesional.

Tidak sedikit debitur yang mengalami tunggakan cicilan akibat kondisi ekonomi yang memburuk, kehilangan pekerjaan, atau usaha yang tidak berjalan sesuai harapan.

Sayangnya, kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tekanan secara berlebihan.

Padahal, secara hukum, debitur tetap memiliki hak yang harus dihormati.

Kredit macet bukan serta-merta menghilangkan hak kepemilikan atau membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.

“Banyak masyarakat tidak memahami bahwa ada mekanisme hukum yang harus dipatuhi dalam penyelesaian kredit bermasalah. Di sinilah peran pendampingan hukum menjadi sangat penting,” demikian pandangan PSP LAW FIRM.

Kredit Macet Mobil Leasing dan Sengketa Berkepanjangan

Kredit kendaraan melalui perusahaan leasing menjadi salah satu sumber sengketa yang paling sering terjadi.

Dalam praktiknya, debitur kerap dihadapkan pada penarikan kendaraan secara sepihak, bahkan dilakukan di jalan atau di rumah tanpa prosedur yang jelas.

Penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur hukum berpotensi melanggar hak debitur. Apalagi jika disertai intimidasi, ancaman, atau kekerasan verbal.

Situasi ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis.

PSP LAW FIRM menegaskan bahwa penyelesaian kredit macet seharusnya dilakukan melalui jalur yang sah dan beradab, bukan melalui tekanan atau pemaksaan.

Salah satu persoalan yang paling banyak diadukan masyarakat adalah tindakan debt collector.

Dalam banyak kasus, penagih melakukan penarikan kendaraan tanpa surat resmi, tanpa putusan pengadilan, bahkan menggunakan cara-cara intimidatif.

Secara hukum, debt collector tidak memiliki kewenangan absolut.

Tindakan penarikan paksa yang dilakukan tanpa prosedur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan berpotensi masuk ranah pidana.

“Penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada aturan hukum yang mengatur, dan itu harus dipatuhi,” tegas PSP LAW FIRM.

Pendampingan advokat dinilai penting untuk memastikan bahwa hak debitur tidak dilanggar dalam proses penagihan.

Modus Oper Kredit Mobil yang Menjerat

Selain kredit macet, modus oper kredit mobil juga menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi.

Banyak masyarakat tergiur tawaran oper kredit tanpa proses resmi, tanpa melibatkan pihak leasing, dan tanpa perjanjian hukum yang sah.

Akibatnya, ketika terjadi tunggakan atau penyalahgunaan kendaraan, debitur awal tetap dibebani tanggung jawab hukum.

Tidak jarang kasus ini berujung pada laporan pidana terkait penipuan atau penggelapan.

PSP LAW FIRM menilai bahwa minimnya literasi hukum membuat masyarakat mudah terjebak dalam praktik oper kredit ilegal.

Pendampingan hukum diperlukan untuk mengurai tanggung jawab hukum masing-masing pihak.

Kasus Penipuan dan Penggelapan Kendaraan

Kasus penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari sengketa kredit dan pembiayaan.

Mulai dari penggunaan identitas palsu, pengalihan kendaraan tanpa izin, hingga penguasaan kendaraan secara melawan hukum.

Korban sering kali kebingungan menentukan langkah hukum yang tepat.

Proses pelaporan, pengumpulan alat bukti, hingga pendampingan pemeriksaan membutuhkan pemahaman hukum yang tidak sederhana.

Dalam kondisi ini, peran advokat menjadi krusial untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan hak korban terlindungi.

Salah satu kesalahan paling umum adalah menunda mencari bantuan hukum.

Banyak orang baru berkonsultasi ketika masalah sudah membesar dan posisi hukum melemah.

PSP LAW FIRM Fokus Perlindungan Hak Klien

Sebagai kantor advokat dan konsultan hukum, PSP LAW FIRM memberikan layanan pendampingan hukum dalam berbagai perkara, antara lain:

• Solusi hukum bagi debitur yang menunggak cicilan
• Pendampingan kredit macet mobil leasing
• Sengketa dan korban modus oper kredit mobil
• Kasus penipuan dan penggelapan
• Intimidasi, ancaman, dan kekerasan dalam penagihan
• Penarikan paksa kendaraan oleh debt collector
• Berbagai kasus hukum perdata dan pidana lainnya

Pendekatan yang digunakan tidak hanya berbasis aturan hukum, tetapi juga mengedepankan komunikasi dan penyelesaian yang berkeadilan.

PSP LAW FIRM menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani perkara hukum.

Klien kerap datang dalam kondisi tertekan, sehingga diperlukan pendampingan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga empatik.

Setiap pengaduan ditangani secara profesional, rahasia, dan bertanggung jawab.

Penyelesaian sengketa diupayakan melalui jalur yang paling efektif, baik non-litigasi maupun litigasi.

Hukum sebagai Sarana Perlindungan

Hukum sejatinya hadir untuk melindungi masyarakat, bukan menakut-nakuti. Namun tanpa pemahaman dan pendampingan yang tepat, hukum justru terasa menekan.

PSP LAW FIRM mengingatkan masyarakat agar tidak menghadapi masalah hukum sendirian. Dengan pendampingan yang tepat, setiap persoalan memiliki jalan keluar yang sah dan adil.

Layanan Konsultasi dan Pengaduan

Sebagai bentuk komitmen pelayanan, PSP LAW FIRM menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan hukum bagi masyarakat.

Kantor PSP LAW FIRM beralamat di Jl. Kusuma Utara X No. 1, Duren Jaya, Bekasi Timur.

Pendampingan hukum sejak dini dinilai sebagai langkah cerdas untuk melindungi hak, aset, dan masa depan.

Saat masalah hukum menghampiri, jangan hadapi sendiri. Pastikan Anda didampingi tim hukum yang tepat.**/red

Berita terkait : Menghadapi Masalah Hukum Kredit, Leasing, dan Intimidasi Penagihan