Jumat, 20 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Hukum » Kasus Pagar Laut: Bareskrim Tetapkan 9 Tersangka Termasuk Anggota DPRD dan Kepala Desa

Kasus Pagar Laut: Bareskrim Tetapkan 9 Tersangka Termasuk Anggota DPRD dan Kepala Desa

  • account_circle Tama
  • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bekasi – Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Kasus ini terkait dengan penerbitan 93 sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut, wilayah perairan yang seharusnya tidak dapat dimiliki secara pribadi.

Dua dari sembilan tersangka diketahui merupakan tokoh politik aktif dan mantan anggota legislatif daerah. Mereka adalah:

  1. MS – Kepala Desa Segarajaya sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Amanat Perubahan, serta Ketua DPD Partai NasDem Bekasi.

  2. AR – Mantan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, yang juga menjabat sebagai Kades Segarajaya PAW (pergantian antar waktu) untuk sisa masa jabatan 2018–2024. AR diketahui merupakan adik kandung MS.

Tujuh tersangka lainnya berasal dari perangkat desa dan tim pelaksana program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap):

  • GM, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Segarajaya
  • Y dan S, staf desa
  • AP, ketua tim support PTSL
  • GG, petugas ukur
  • MJ, operator komputer
  • HS, tenaga pembantu tim PTSL

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya klaim kepemilikan tanah di kawasan laut.

Investigasi Bareskrim Polri mengungkap bahwa para tersangka memanipulasi dokumen resmi untuk menerbitkan sertifikat atas wilayah yang seharusnya merupakan tanah negara di area pesisir.

Sertifikat yang diterbitkan melalui skema program PTSL diduga menggunakan dokumen palsu, termasuk peta bidang yang menyatakan wilayah laut sebagai daratan.

Praktik ini melanggar ketentuan hukum pertanahan dan kelautan di Indonesia.

Motif utama dari praktik ini diduga adalah penguasaan ilegal lahan strategis yang bernilai tinggi.

Wilayah laut di pesisir Bekasi memiliki potensi ekonomi besar, terutama untuk kegiatan reklamasi, pelabuhan, dan industri maritim.

Baca juga :  Penegakan Hukum terhadap Penyiaran Berita Bohong dalam KUHP Lama dan Baru

Dengan memiliki sertifikat palsu, para pelaku diduga ingin menguasai dan menjual lahan tersebut secara ilegal.

Nilai kerugian negara masih dalam proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Reaksi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Edi Yusuf Taufik, menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi dari Bareskrim Polri terkait penetapan tersangka atas nama MS, anggota dewan aktif.

“Kami masih menunggu surat resmi dari aparat penegak hukum. Setelah diterima, surat akan kami teruskan ke pimpinan DPRD dan selanjutnya ke Bupati serta Gubernur Jawa Barat,” kata Edi Yusuf.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, menegaskan bahwa pelayanan publik di Desa Segarajaya tetap berjalan meski kepala desa menjadi tersangka.

“Kami pastikan roda pemerintahan desa tidak terganggu. Dinas DPMD juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjamin pelayanan masyarakat tetap berjalan normal,” ujarnya.

Bareskrim Polri masih mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk oknum di instansi pemerintah maupun swasta.

Penelusuran aset para tersangka juga tengah dilakukan untuk mengidentifikasi hasil tindak pidana yang mungkin telah dikonversi menjadi properti atau aset lainnya.

Jika terbukti, aset tersebut akan disita sebagai barang bukti atau bahkan dirampas untuk negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini juga menjadi perhatian nasional karena berkaitan langsung dengan program strategis nasional seperti PTSL yang seharusnya ditujukan untuk menata kepemilikan tanah secara tertib dan legal.

Pemalsuan sertifikat tanah di wilayah laut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak negatif pada ekosistem pesisir.

Reklamasi atau penguasaan ilegal kawasan laut dapat merusak ekosistem mangrove, merugikan nelayan, dan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup di kawasan pantai utara Bekasi.

Baca juga :  DPP LAKI Serukan Reformasi Hukum dan Edukasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi

Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap praktik serupa yang mungkin terjadi di wilayah lain.

Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan dan melakukan verifikasi ketat terhadap penerbitan sertifikat tanah, terutama di area yang rawan konflik atau berstatus kawasan lindung.

Tidak Ada Toleransi terhadap Mafia Tanah

Kasus pemalsuan sertifikat di Bekasi menambah daftar panjang praktik mafia tanah yang belakangan marak di berbagai daerah.

Presiden dan Menteri ATR/BPN telah berulang kali menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara.

Bareskrim Polri, bersama BPN dan Kementerian Dalam Negeri, terus berkoordinasi untuk memperkuat integritas sistem pertanahan nasional dan mencegah penyalahgunaan program strategis pemerintah.**/

sumber: PikiranRakyat

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • HAORNAS di Sumedang, Bupati Ajak Warga Jadikan Olahraga Gaya Hidup

    HAORNAS di Sumedang, Bupati Ajak Warga Jadikan Olahraga Gaya Hidup

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Sumedang – Suasana meriah menyelimuti Cigugur Sport Center, Kabupaten Sumedang, Sabtu (13/09/2025). Ribuan warga bersama komunitas olahraga tumpah ruah memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dengan mengusung tema “Olahraga Satukan Kita”, peringatan HAORNAS tahun ini diwarnai senam massal, jalan kaki sejauh 8,7 kilometer bersama Komunitas Sumedang Walker, serta pelepasan kontingen […]

  • Sinergitas TNI AL dan Imigrasi Gagalkan Penyelundupan 20 PMI Non Prosedural di Perairan Asahan

    Sinergitas TNI AL dan Imigrasi Gagalkan Penyelundupan 20 PMI Non Prosedural di Perairan Asahan

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tanjung Balai, 15 Mei 2025 – Upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural kembali digagalkan oleh sinergitas solid antara TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Imigrasi Kelas II B Tanjung Balai Asahan. Sebanyak 20 orang PMI Non Prosedural berhasil diamankan dalam patroli gabungan di Perairan Asahan pada Rabu (14/5). Aksi heroik ini dipimpin langsung […]

  • Kemacetan Parah Pasar Baru Bekasi Menyambut Bulan Ramadan

    Kemacetan Parah Pasar Baru Bekasi Menyambut Bulan Ramadan

    • calendar_month Selasa, 12 Mar 2024
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Mobil dan motor masuk bersamaan, dan pengemudi tidak ada yang mau ngalah untuk memberi jalan, membuat situasi semakin tidak terkendali.

  • Janji Pemecatan Lima ASN Dishub Bekasi Belum Berujung Keputusan

    Janji Pemecatan Lima ASN Dishub Bekasi Belum Berujung Keputusan

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Firman Ugm
    • 0Komentar

    KOTA BEKASI – Penanganan dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan lima aparatur sipil negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi belum sampai pada tahap penjatuhan sanksi, meski tim pemeriksa menyatakan telah menemukan pelanggaran disiplin. Hingga Sabtu (15/8/2026), Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar pertimbangan hukuman disiplin. Lima ASN berinisial […]

  • Latgabma SGS 2026 Perkuat Kerja Sama TNI AL dan US Navy

    Latgabma SGS 2026 Perkuat Kerja Sama TNI AL dan US Navy

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 2 September 2026 – TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat memperkuat kerja sama melalui Seminar Hukum dan Kesehatan Latgabma Super Garuda Shield 2026. Seminar tersebut berlangsung pada 1-2 September 2026 di Kolat Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield ke-V Tahun […]

  • 83 Personel Satgas Bakti TNI AD Diberangkatkan ke Mentawai, Tekankan Pendekatan Humanis

    83 Personel Satgas Bakti TNI AD Diberangkatkan ke Mentawai, Tekankan Pendekatan Humanis

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Faisal Ryanggie Fermana
    • 0Komentar

    Kehadiran Satgas Bakti TNI AD diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat sekaligus membantu mendorong pemerataan

expand_less