Koalisi Sipil Desak Presiden Ungkap Skandal Dugaan Batu Bara Murahan dan Triliunan Rupiah di PLN EPI

Jakarta — Suara-suara publik soal korupsi kembali mengguncang depan Istana Negara. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, yang terdiri dari IPW, KSST, TPDI, dan Perekat Nusantara, mendesak Presiden Prabowo Subianto membongkar dugaan mega korupsi yang menyeret dua institusi besar: PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan Kejaksaan Agung RI.

Dalam aksinya, Koalisi menyampaikan surat terbuka dan menyerahkan buku bertajuk

“Berantas Korupsi Sembari Korupsi” sindiran keras terhadap paradoks aparat penegak hukum yang justru dituding melindungi kejahatan korupsi.

“Kerugian negara bisa mencapai Rp15 triliun per tahun hanya karena permainan kualitas batu bara di PLN,” tegas Ronald Loblobly, Koordinator Koalisi.

Ronald mengungkap, PLN EPI diduga menerima pasokan batu bara berkualitas rendah 3.000 GAR, jauh dari standar 4.400–4.800 GAR. Namun pembayaran tetap dilakukan dengan harga tinggi, seolah kualitasnya sesuai kontrak.

Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam performa pembangkit listrik nasional.

Perusahaan dibawah ini diduga menjadi pemasok utama yang disebut terlibat:

• PT Oktasan Baruna Persada
• PT Buana Rizky Armia

Yang lebih menghebohkan, nama Jampidsus Febrie Adriansyah muncul sebagai pihak yang diduga “mengamankan” skema korupsi tersebut. Koalisi menilai Kejaksaan Agung gagal menjaga independensinya dan justru membuka ruang bagi permainan kotor dalam proyek strategis energi.

Koalisi juga menyoroti kasus Zarof Ricar, eks pejabat MA, yang menurut mereka ditangani dengan lunak. Meski ditemukan uang tunai Rp915 miliar dan emas 51 kg, dakwaan hanya dijerat dengan pasal gratifikasi, bukan suap.

Bahkan, saksi menyebut uang sitaan sesungguhnya mencapai Rp1,2 triliun. Lalu, ke mana sisa Rp285 miliar itu?

Koalisi menantang Presiden Prabowo membuktikan janji kampanye antikorupsinya dengan:

1. Melakukan audit sistem distribusi batu bara PLN EPI
2. Membentuk tim investigasi independen atas dugaan korupsi di PLN dan Kejaksaan
3. Memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi politik

“Kalau Presiden diam, berarti pemberantasan korupsi hanya slogan kosong. Jangan biarkan negara ini dikendalikan kartel energi dan mafia hukum,” tutup Ronald.

Dengan tekanan publik yang terus membesar, kini semua mata tertuju pada langkah Presiden: berani bongkar, atau bungkam dalam diam?

CATATAN REDAKSI

Berita ini memuat pernyataan, tudingan, dan desakan yang disampaikan oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi dalam aksi penyampaian aspirasi di depan Istana Negara.

Seluruh dugaan yang disebutkan dalam berita ini merupakan pernyataan narasumber dan belum merupakan fakta hukum yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PT Oktasan Baruna Persada, PT Buana Rizky Armia, Kejaksaan Agung RI, maupun pihak lain yang namanya disebutkan, memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Upaya konfirmasi akan terus dilakukan dan apabila tanggapan resmi telah diterima, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari keberimbangan informasi sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.