Gelombang Aksi Jilid 2 Menguat, Bupati Bekasi Didesak Tindak Tegas Kadis LH: Jangan Mandul
- account_circle Gensa Media Indonesia
- calendar_month 41 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bekasi – Tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meningkat menjelang rencana Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid 2.
Sejumlah praktisi hukum, aktivis antikorupsi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan insan pers di Bekasi Raya mulai mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak Bupati Bekasi mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syafri Donny Sirait.
Selain menuntut pencopotan atau penonaktifan Syafri, massa juga mendesak transparansi penanganan dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare serta pemeriksaan terhadap polemik penyewaan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.
Konsolidasi tersebut menjadi respons atas belum adanya langkah administratif yang dinilai tegas dan transparan dari Pemkab Bekasi setelah insiden di Kantor DLH pada 6 Oktober 2026.
Persoalan itu kemudian berlanjut dengan Aksi Damai Solidaritas Jilid 1 pada 15 Oktober 2026.
Hingga Selasa (17/11/2026), Syafri Donny Sirait masih menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
Kondisi tersebut memicu kritik dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai pemerintah daerah belum memberikan kepastian penyelesaian atas persoalan yang menyangkut hubungan pejabat publik dengan insan pers.
Praktisi hukum dari Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menilai lambannya tindak lanjut pemerintah daerah berpotensi memengaruhi kredibilitas birokrasi, terutama dalam penerapan aturan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
“Menyikapi tindak lanjut aksi Pergerakan Wartawan Bekasi Raya, kami sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara normatif, Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku,” kata Bayu seusai rapat di Gedung Juang, Selasa (17/11/2026) sore.
Bayu mengatakan, pihaknya mencatat Syafri masih menjalankan tugas sebagai kepala dinas meskipun persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu menunjukkan sikap tegas agar persoalan tidak berlarut-larut dan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan.
“Pemerintah daerah semestinya mampu menjaga marwah dan kredibilitas birokrasi. Apabila persoalan mendasar ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka integritas Pemkab Bekasi sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik,” tegasnya.
Soroti Akuntabilitas Anggaran TPA Burangkeng
Desakan terhadap Pemkab Bekasi tidak hanya berkaitan dengan dugaan perlakuan tidak patut terhadap jurnalis. Kelompok masyarakat sipil juga menyoroti tata kelola anggaran di lingkungan DLH, khususnya polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng.
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menyatakan Aksi Jilid 2 akan membawa tuntutan yang lebih luas, yakni kepastian penanganan laporan hukum Kimsan Indra Simaremare, evaluasi jabatan Kepala DLH, serta pemeriksaan terhadap persoalan penyewaan alat berat.
“Kami menuntut kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi secara menyeluruh jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait, serta meminta agar polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa pemeriksaan dan audit yang akuntabel,” ujar Herman.
Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan persoalan sentimen pribadi terhadap pejabat tertentu, melainkan menyangkut kemerdekaan pers, transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Menurut Herman, jabatan publik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat maupun pers untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Jabatan bukanlah tameng untuk kebal dari kritik. Pers bukan musuh pemerintah, dan suara masyarakat tidak boleh diabaikan,” katanya.
Sementara itu, aktivis Bekasi, Frits Saikat, mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi menjelang aksi lanjutan.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan respons nyata terhadap dugaan tindakan yang dialami Kimsan di lingkungan Kantor DLH Kabupaten Bekasi.
“Kami menuntut ketegasan nyata dari Bapak Bupati Bekasi terhadap sikap arogansi dan penghinaan yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap rekan jurnalis. Momentum ini menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen pergerakan di Bekasi Raya untuk merapatkan barisan, bersatu padu, dan turun bersama dalam Aksi Jilid 2 demi menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial,” seru Frits.
Desakan serupa disampaikan aktivis yang akrab disapa Saripudin atau Beke. Ia meminta Bupati Bekasi segera mengambil keputusan terkait posisi Syafri sebagai Kepala DLH.
Beke bahkan memperingatkan bahwa massa aksi berpotensi memperluas gerakan hingga tingkat Provinsi Jawa Barat apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons.
“Selaku bagian dari masyarakat Bekasi, kami mendesak Bupati Bekasi segera mencopot dan menonaktifkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait insiden penghinaan di kantor dinas yang sangat tidak patut serta melukai martabat keluarga besar Insan Pers. Bupati harus menunjukkan keberanian dan ketegasan sebagai pimpinan daerah,” ungkap Beke.
Ia menambahkan, perluasan aksi akan menjadi bentuk tekanan publik apabila pemerintah daerah dinilai tetap mengabaikan tuntutan tersebut.
“Apabila tuntutan keadilan ini tetap diabaikan tanpa tindakan nyata, kami siap memobilisasi gelombang massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Menyuarakan bahwa Pemkab Bekasi tumpul dan abai terhadap korban perbuatan tercela oknum pejabatnya,” lanjutnya.
Gelombang konsolidasi ini menempatkan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, pada tuntutan untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut persoalan tersebut. Sebagai kepala daerah sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Bupati memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengelolaan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, tuntutan pencopotan maupun penonaktifan pejabat tetap harus melalui mekanisme dan pertimbangan hukum serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
(RED)
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Gensa Media Indonesia
Redaktur Gensa Media Indonesia bertanggung jawab mengelola, menyunting, dan memastikan setiap berita memenuhi standar jurnalistik, akurasi, keberimbangan, independensi, serta Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

