Selasa, 17 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Investigasi » Gelombang Aksi Jilid 2 Menguat, Bupati Bekasi Didesak Tindak Tegas Kadis LH: Jangan Mandul

Gelombang Aksi Jilid 2 Menguat, Bupati Bekasi Didesak Tindak Tegas Kadis LH: Jangan Mandul

  • account_circle Gensa Media Indonesia
  • calendar_month 41 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bekasi – Tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meningkat menjelang rencana Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid 2.

Sejumlah praktisi hukum, aktivis antikorupsi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan insan pers di Bekasi Raya mulai mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak Bupati Bekasi mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syafri Donny Sirait.

Selain menuntut pencopotan atau penonaktifan Syafri, massa juga mendesak transparansi penanganan dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare serta pemeriksaan terhadap polemik penyewaan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

Konsolidasi tersebut menjadi respons atas belum adanya langkah administratif yang dinilai tegas dan transparan dari Pemkab Bekasi setelah insiden di Kantor DLH pada 6 Oktober 2026.

Persoalan itu kemudian berlanjut dengan Aksi Damai Solidaritas Jilid 1 pada 15 Oktober 2026.

Hingga Selasa (17/11/2026), Syafri Donny Sirait masih menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Kondisi tersebut memicu kritik dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai pemerintah daerah belum memberikan kepastian penyelesaian atas persoalan yang menyangkut hubungan pejabat publik dengan insan pers.

Praktisi hukum dari Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menilai lambannya tindak lanjut pemerintah daerah berpotensi memengaruhi kredibilitas birokrasi, terutama dalam penerapan aturan disiplin aparatur sipil negara (ASN).

“Menyikapi tindak lanjut aksi Pergerakan Wartawan Bekasi Raya, kami sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara normatif, Pemkab Bekasi seharusnya segera mengambil tindakan tegas sesuai koridor hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku,” kata Bayu seusai rapat di Gedung Juang, Selasa (17/11/2026) sore.

Bayu mengatakan, pihaknya mencatat Syafri masih menjalankan tugas sebagai kepala dinas meskipun persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik.

Baca juga :  Wartawan Bekasi Raya Desak Copot Kadis LH, Aksi Digelar di Kantor Bupati

Menurut dia, pemerintah daerah perlu menunjukkan sikap tegas agar persoalan tidak berlarut-larut dan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan.

“Pemerintah daerah semestinya mampu menjaga marwah dan kredibilitas birokrasi. Apabila persoalan mendasar ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka integritas Pemkab Bekasi sendirilah yang akan tercoreng di hadapan publik,” tegasnya.

Berita sebelumnya: RSUD CAM Bekasi Dikepung Aduan, DPRD Soroti Dugaan Intimidasi dan Pencopotan Direktur

Soroti Akuntabilitas Anggaran TPA Burangkeng

Desakan terhadap Pemkab Bekasi tidak hanya berkaitan dengan dugaan perlakuan tidak patut terhadap jurnalis. Kelompok masyarakat sipil juga menyoroti tata kelola anggaran di lingkungan DLH, khususnya polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menyatakan Aksi Jilid 2 akan membawa tuntutan yang lebih luas, yakni kepastian penanganan laporan hukum Kimsan Indra Simaremare, evaluasi jabatan Kepala DLH, serta pemeriksaan terhadap persoalan penyewaan alat berat.

“Kami menuntut kepastian dan transparansi penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi secara menyeluruh jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafri Donny Sirait, serta meminta agar polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng tidak dibiarkan menguap tanpa pemeriksaan dan audit yang akuntabel,” ujar Herman.

Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan persoalan sentimen pribadi terhadap pejabat tertentu, melainkan menyangkut kemerdekaan pers, transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Menurut Herman, jabatan publik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat maupun pers untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Jabatan bukanlah tameng untuk kebal dari kritik. Pers bukan musuh pemerintah, dan suara masyarakat tidak boleh diabaikan,” katanya.

Sementara itu, aktivis Bekasi, Frits Saikat, mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi menjelang aksi lanjutan.

Baca juga :  Gepokan Uang dan Penggeledahan Kejagung di Bekasi, Kebetulan atau Ada Benang Merah?

Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan respons nyata terhadap dugaan tindakan yang dialami Kimsan di lingkungan Kantor DLH Kabupaten Bekasi.

“Kami menuntut ketegasan nyata dari Bapak Bupati Bekasi terhadap sikap arogansi dan penghinaan yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap rekan jurnalis. Momentum ini menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen pergerakan di Bekasi Raya untuk merapatkan barisan, bersatu padu, dan turun bersama dalam Aksi Jilid 2 demi menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial,” seru Frits.

Desakan serupa disampaikan aktivis yang akrab disapa Saripudin atau Beke. Ia meminta Bupati Bekasi segera mengambil keputusan terkait posisi Syafri sebagai Kepala DLH.

Beke bahkan memperingatkan bahwa massa aksi berpotensi memperluas gerakan hingga tingkat Provinsi Jawa Barat apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons.

“Selaku bagian dari masyarakat Bekasi, kami mendesak Bupati Bekasi segera mencopot dan menonaktifkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terkait insiden penghinaan di kantor dinas yang sangat tidak patut serta melukai martabat keluarga besar Insan Pers. Bupati harus menunjukkan keberanian dan ketegasan sebagai pimpinan daerah,” ungkap Beke.

Ia menambahkan, perluasan aksi akan menjadi bentuk tekanan publik apabila pemerintah daerah dinilai tetap mengabaikan tuntutan tersebut.

“Apabila tuntutan keadilan ini tetap diabaikan tanpa tindakan nyata, kami siap memobilisasi gelombang massa yang lebih besar hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Menyuarakan bahwa Pemkab Bekasi tumpul dan abai terhadap korban perbuatan tercela oknum pejabatnya,” lanjutnya.

Gelombang konsolidasi ini menempatkan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, pada tuntutan untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut persoalan tersebut. Sebagai kepala daerah sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Bupati memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengelolaan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga :  Sudah Cek Apotek di Galaxy, Warga Menanti Jawaban Polsek Bekasi Selatan

Namun, tuntutan pencopotan maupun penonaktifan pejabat tetap harus melalui mekanisme dan pertimbangan hukum serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

(RED)

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Redaktur Gensa Media Indonesia bertanggung jawab mengelola, menyunting, dan memastikan setiap berita memenuhi standar jurnalistik, akurasi, keberimbangan, independensi, serta Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Interesting

  • Kodim Jakarta Timur Tanam 1.000 Pohon Sambut HUT TNI ke-81

    Kodim Jakarta Timur Tanam 1.000 Pohon Sambut HUT TNI ke-81

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Timur – Kodim 0505/Jakarta Timur menanam 1.000 pohon secara serentak di delapan Koramil jajaran, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut digelar menjelang HUT TNI ke-81 sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Penanaman berlangsung serentak melalui Koramil 01/Jatinegara hingga Koramil 08/Duren Sawit di wilayah Jakarta Timur. Program penghijauan itu melibatkan jajaran […]

  • MBG Bikin Geger Karo, Siswi Ini Masih Sulit Mengingat

    MBG Bikin Geger Karo, Siswi Ini Masih Sulit Mengingat

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Pihak RSUP H. Adam Malik belum memberikan diagnosis lebih jauh mengenai kondisi yang dialami Febiona karena proses pemeriksaan …

  • Tim Wasev Pastikan TMMD Sorong Selatan Tepat Sasaran

    Tim Wasev Pastikan TMMD Sorong Selatan Tepat Sasaran

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Sorong Selatan – Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 meninjau langsung pelaksanaan program TMMD Kodim 1807/Sorong Selatan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Jumat (24/7/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh sasaran fisik dan nonfisik berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas, serta memberikan […]

  • Polda Jabar Gelar Upacara Khidmat Peringati HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    Polda Jabar Gelar Upacara Khidmat Peringati HUT ke-80 Kemerdekaan RI

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Bandung, – Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Upacara Mapolda Jawa Barat saat jajaran kepolisian menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025). Upacara dipimpin oleh Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jabar, Kombes Pol. La Ode Aries El Fathar, S.I.K., selaku Inspektur Upacara. Hadir pula Wakapolda Jabar, Brigjen Pol. […]

  • Danramil Ciledug Tekankan Disiplin dan Profesionalisme kepada Anggota

    Danramil Ciledug Tekankan Disiplin dan Profesionalisme kepada Anggota

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Kota Tangerang – Danramil 04/Ciledug Kodim 0506/Tangerang, Mayor Inf. Hedrik Sudrajat, memberikan arahan kepada seluruh personel usai pelaksanaan apel pagi di Markas Koramil 04/Ciledug, Selasa, 4 Agustus 2026. Pengarahan tersebut bertujuan memperkuat disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap personel menjalankan tugas kewilayahan secara optimal. Mayor Inf. Hedrik Sudrajat mengingatkan seluruh anggota agar menjaga loyalitas, memperkuat […]

  • Bupati Sumedang, Pelantikan IPDN Momentum Awal Pengabdian Anak Bangsa

    Bupati Sumedang, Pelantikan IPDN Momentum Awal Pengabdian Anak Bangsa

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Bupati Sumedang,H. Dony Ahmad Munir menyampaikan rasa bangga atas dilantiknya 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025 dalam upacara pelantikan yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/07/2025) “Pelantikan ini merupakan awal dari perjalanan panjang pengabdian sebagai abdi negara, Kami bangga dan mendoakan agar para lulusan IPDN ini dapat menjadi aparatur yang profesional, […]

expand_less