RSUD CAM Bekasi Dikepung Aduan, DPRD Soroti Dugaan Intimidasi dan Pencopotan Direktur
- account_circle Firman Ugm
- calendar_month 4 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA BEKASI – Enam pengaduan terkait dugaan persoalan internal di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Aduan tersebut mencakup dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan (nakes), pemotongan remunerasi pegawai, hingga dugaan kerugian negara dalam pengadaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP).
Komisi IV meminta manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kota Bekasi itu memberikan penjelasan terbuka serta menindaklanjuti setiap laporan melalui pemeriksaan yang transparan dan objektif.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengatakan pihaknya menerima sedikitnya enam pengaduan dari pegawai maupun masyarakat mengenai kondisi internal RSUD CAM.
Salah satu laporan yang menjadi perhatian DPRD adalah dugaan tekanan terhadap tenaga kesehatan, baik secara verbal maupun fisik.
Menurut Ahmadi, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai konflik internal biasa karena berpotensi memengaruhi kondisi psikologis pegawai dan kualitas pelayanan kepada pasien.
“Kami menerima aduan dari pegawai dan tenaga kesehatan terkait dugaan adanya tekanan secara verbal maupun fisik. Hal ini tentu berdampak pada kondisi psikologis mereka sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahmadi.
Selain persoalan kepegawaian, DPRD turut menyoroti laporan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pengelolaan pengadaan obat dan BMHP.
Laporan tersebut disebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Namun, dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Ahmadi menegaskan, pengelolaan anggaran rumah sakit harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anggaran tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kalau banyak temuan dan laporan yang muncul, berarti ada persoalan yang harus dibenahi. Karena itu kami melakukan RDP agar semuanya bisa dibuka secara terang-benderang dan mendapatkan penjelasan yang jelas,” katanya.
Berita sebelumnya: Migas Bekasi Rp2 Triliun Diusut, Tri Adhianto Mangkir dari Panggilan Kejagung
DPRD Soroti Kepemimpinan Direktur dan Pemotongan Remunerasi
Sorotan Komisi IV juga mengarah kepada Direktur Utama RSUD CAM, Niken.
Ahmadi menilai berbagai pengaduan yang muncul perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola dan kepemimpinan rumah sakit.
Ia bahkan secara pribadi mendorong agar Komisi IV merekomendasikan pergantian atau pencopotan direktur utama.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan oleh Inspektorat maupun lembaga pemeriksa lainnya dapat berlangsung secara terbuka dan objektif.
“Saya pribadi mendorong adanya pergantian atau pencopotan direktur utama. Tujuannya agar proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan pihak terkait bisa berlangsung lebih terbuka dan objektif,” tegasnya.
Meski demikian, Ahmadi menegaskan bahwa dorongan pencopotan tersebut merupakan pandangan pribadinya, bukan keputusan resmi Komisi IV DPRD Kota Bekasi.
Rekomendasi kelembagaan masih harus melalui mekanisme internal DPRD sebelum disampaikan kepada pimpinan dewan dan diteruskan kepada pihak terkait.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan pemotongan remunerasi pegawai dan tenaga kesehatan.
Ahmadi mengingatkan manajemen RSUD CAM agar kebijakan efisiensi anggaran tidak justru membebani sekitar 1.700 pegawai yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pengurangan penghasilan pegawai berpotensi memengaruhi motivasi, semangat kerja, serta kondisi psikologis tenaga kesehatan yang setiap hari berhadapan langsung dengan pasien.
“Ketika pendapatan pegawai berkurang, tentu akan memengaruhi kondisi psikologis dan semangat kerja mereka. Pada akhirnya yang terdampak adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia meminta manajemen rumah sakit mencari alternatif penyelesaian apabila menghadapi tekanan efisiensi anggaran, tanpa menjadikan kesejahteraan pegawai sebagai satu-satunya sasaran penghematan.
“Pemimpin harus mampu menghadirkan solusi ketika ada efisiensi. Jangan sampai langkah yang diambil justru mengorbankan tenaga kesehatan dan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit,” pungkas Ahmadi.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi berharap seluruh pengaduan yang mencuat dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh.
Evaluasi terhadap manajemen RSUD CAM dinilai penting untuk memastikan tata kelola rumah sakit berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga hak dan kesejahteraan pegawai.
Di sisi lain, dugaan intimidasi, persoalan remunerasi, maupun laporan pengadaan obat dan BMHP membutuhkan penjelasan dari manajemen rumah sakit serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Sebab, persoalan internal rumah sakit bukan semata menyangkut hubungan antara pimpinan dan pegawai, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat yang bergantung pada kualitas pelayanan kesehatan.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Firman Ugm
Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

