Selasa, 17 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Kesehatan » RSUD CAM Bekasi Dikepung Aduan, DPRD Soroti Dugaan Intimidasi dan Pencopotan Direktur

RSUD CAM Bekasi Dikepung Aduan, DPRD Soroti Dugaan Intimidasi dan Pencopotan Direktur

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KOTA BEKASI – Enam pengaduan terkait dugaan persoalan internal di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Aduan tersebut mencakup dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan (nakes), pemotongan remunerasi pegawai, hingga dugaan kerugian negara dalam pengadaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP).

Komisi IV meminta manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kota Bekasi itu memberikan penjelasan terbuka serta menindaklanjuti setiap laporan melalui pemeriksaan yang transparan dan objektif.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengatakan pihaknya menerima sedikitnya enam pengaduan dari pegawai maupun masyarakat mengenai kondisi internal RSUD CAM.

Salah satu laporan yang menjadi perhatian DPRD adalah dugaan tekanan terhadap tenaga kesehatan, baik secara verbal maupun fisik.

Menurut Ahmadi, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai konflik internal biasa karena berpotensi memengaruhi kondisi psikologis pegawai dan kualitas pelayanan kepada pasien.

“Kami menerima aduan dari pegawai dan tenaga kesehatan terkait dugaan adanya tekanan secara verbal maupun fisik. Hal ini tentu berdampak pada kondisi psikologis mereka sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahmadi.

Selain persoalan kepegawaian, DPRD turut menyoroti laporan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pengelolaan pengadaan obat dan BMHP.

Laporan tersebut disebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Namun, dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Ahmadi menegaskan, pengelolaan anggaran rumah sakit harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anggaran tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kalau banyak temuan dan laporan yang muncul, berarti ada persoalan yang harus dibenahi. Karena itu kami melakukan RDP agar semuanya bisa dibuka secara terang-benderang dan mendapatkan penjelasan yang jelas,” katanya.

Baca juga :  Pekerja Bekasi Harus Terlindungi, Perusahaan Diminta Patuhi Kewajiban BPJS

Berita sebelumnya: Migas Bekasi Rp2 Triliun Diusut, Tri Adhianto Mangkir dari Panggilan Kejagung

DPRD Soroti Kepemimpinan Direktur dan Pemotongan Remunerasi

Sorotan Komisi IV juga mengarah kepada Direktur Utama RSUD CAM, Niken.

Ahmadi menilai berbagai pengaduan yang muncul perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola dan kepemimpinan rumah sakit.

Ia bahkan secara pribadi mendorong agar Komisi IV merekomendasikan pergantian atau pencopotan direktur utama.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan oleh Inspektorat maupun lembaga pemeriksa lainnya dapat berlangsung secara terbuka dan objektif.

“Saya pribadi mendorong adanya pergantian atau pencopotan direktur utama. Tujuannya agar proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan pihak terkait bisa berlangsung lebih terbuka dan objektif,” tegasnya.

Meski demikian, Ahmadi menegaskan bahwa dorongan pencopotan tersebut merupakan pandangan pribadinya, bukan keputusan resmi Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

Rekomendasi kelembagaan masih harus melalui mekanisme internal DPRD sebelum disampaikan kepada pimpinan dewan dan diteruskan kepada pihak terkait.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan pemotongan remunerasi pegawai dan tenaga kesehatan.

Ahmadi mengingatkan manajemen RSUD CAM agar kebijakan efisiensi anggaran tidak justru membebani sekitar 1.700 pegawai yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pengurangan penghasilan pegawai berpotensi memengaruhi motivasi, semangat kerja, serta kondisi psikologis tenaga kesehatan yang setiap hari berhadapan langsung dengan pasien.

“Ketika pendapatan pegawai berkurang, tentu akan memengaruhi kondisi psikologis dan semangat kerja mereka. Pada akhirnya yang terdampak adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia meminta manajemen rumah sakit mencari alternatif penyelesaian apabila menghadapi tekanan efisiensi anggaran, tanpa menjadikan kesejahteraan pegawai sebagai satu-satunya sasaran penghematan.

“Pemimpin harus mampu menghadirkan solusi ketika ada efisiensi. Jangan sampai langkah yang diambil justru mengorbankan tenaga kesehatan dan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit,” pungkas Ahmadi.

Baca juga :  MBG di Pati Bikin Perut Demo, Ratusan Siswa dan Guru Diduga Keracunan

Komisi IV DPRD Kota Bekasi berharap seluruh pengaduan yang mencuat dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh.

Evaluasi terhadap manajemen RSUD CAM dinilai penting untuk memastikan tata kelola rumah sakit berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga hak dan kesejahteraan pegawai.

Di sisi lain, dugaan intimidasi, persoalan remunerasi, maupun laporan pengadaan obat dan BMHP membutuhkan penjelasan dari manajemen rumah sakit serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Sebab, persoalan internal rumah sakit bukan semata menyangkut hubungan antara pimpinan dan pegawai, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat yang bergantung pada kualitas pelayanan kesehatan.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Polwan Polda Jabar Ziarah ke TMP Cikutra, Kenang Jasa Pahlawan di HUT ke-77

    Polwan Polda Jabar Ziarah ke TMP Cikutra, Kenang Jasa Pahlawan di HUT ke-77

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Bandung – Menyambut Hari Ulang Tahun Polisi Wanita (Polwan) ke-77, jajaran Polwan Polda Jawa Barat menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung, Selasa (26/08/2025). Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memimpin langsung prosesi yang berlangsung khidmat. Didampingi pejabat utama dan para Polwan, Kapolda menegaskan bahwa ziarah […]

  • Dapur MBG Kelima Resmi Dibuka di Pulau Simeulue

    Dapur MBG Kelima Resmi Dibuka di Pulau Simeulue

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Dengan bertambahnya dapur MBG di Kabupaten Simeulue, kami berharap kebutuhan gizi anak-anak sekolah bisa lebih terpenuhi

  • TNI Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

    TNI Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Utara – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggelar rapat koordinasi bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18/02/2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama Cucun Ahmad Syamsurizal serta Saan Mustopa. Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan komitmen aktif dan berkelanjutan TNI dalam setiap tahapan penanganan bencana. […]

  • Kejari Sumedang Selamatkan Rp971 Juta dan 24 Sertifikat Aset Daerah

    Kejari Sumedang Selamatkan Rp971 Juta dan 24 Sertifikat Aset Daerah

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Sumedang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keuangan dan aset daerah. Melalui kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan pendampingan hukum, Kejari berhasil menyelamatkan keuangan daerah serta aset pendidikan di Kabupaten Sumedang. Dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2023, Kejari Sumedang memulihkan keuangan daerah sebesar Rp971.025.362 di […]

  • HUT Bhayangkara ke-79, Polda Jabar Hadirkan Sketsa Wajah Gratis untuk Masyarakat

    HUT Bhayangkara ke-79, Polda Jabar Hadirkan Sketsa Wajah Gratis untuk Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Bandung.– Ada yang berbeda di Mapolda Jawa Barat, Selasa (1/O7/2025) Suasana yang biasanya dipenuhi aktivitas serius kepolisian, kali ini berubah menjadi lebih hangat dan artistik. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Polda Jabar melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) memberikan hadiah istimewa kepada masyarakat, layanan sketsa wajah gratis. Tak tanggung-tanggung, Polda Jabar menggandeng […]

  • Lanal Bandung Peringati HUT Armada RI 2025 dengan Upacara

    Lanal Bandung Peringati HUT Armada RI 2025 dengan Upacara

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Bandung – Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Apel Mako Lanal Bandung saat Prajurit dan PNS Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Armada Republik Indonesia Tahun 2025, Kamis (05/12/2025). Upacara yang dipimpin oleh Palaksa Lanal Bandung, Letkol Marinir Drs. Dadan Solahuddin Al Ayubi, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara […]

expand_less