Migas Bekasi Rp2 Triliun Diusut, Tri Adhianto Mangkir dari Panggilan Kejagung
- account_circle Firman Ugm
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi PT Migas Perseroda Kota Bekasi periode 2009-2024, Selasa (17/11/2026).
Ketidakhadiran tersebut membuat agenda pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, tertunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan Tri tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Yang bersangkutan (Tri Adhianto) untuk pemeriksaan hari ini, tidak hadir,” ujar Anang, Selasa (17/11/2026).
Anang menjelaskan, pihak Tri telah mengirimkan surat resmi kepada Kejagung untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada pekan depan.
Namun, Kejagung belum mengumumkan tanggal pasti pemeriksaan pengganti.
Alasan yang mendasari permintaan penundaan tersebut juga belum disampaikan secara terbuka.
Pemeriksaan Tri menjadi perhatian karena perkara dugaan korupsi pengelolaan migas Bekasi ini memiliki estimasi kerugian negara mencapai Rp2 triliun.
Dalam perkara tersebut, Tri dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas Perseroda, posisi yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan daerah.
Penyidik disebut ingin mendalami keterkaitan kewenangan tersebut dengan proses pengesahan addendum kerja sama operasi (KSO) serta persetujuan laporan keuangan PT Migas Perseroda.
Keterangan Tri dinilai relevan untuk mengurai mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan selama periode perkara yang tengah disidik.
Berita sebelumnya: Menunggu Tsunami atau Menyiapkan Rumah Kedua? Nasib Badak Jawa Jadi Sorotan
Penyidikan Menjangkau Direksi hingga Pihak Pertamina
Sebelum memanggil Tri, penyidik Jampidsus telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan sejak September 2026.
Kejagung sebelumnya menggeledah enam lokasi dan memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur yang berkaitan dengan pengelolaan PT Migas Perseroda.
Pihak-pihak yang telah dimintai keterangan antara lain jajaran direksi PT Migas Perseroda, pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pimpinan PT Pertamina Hulu Energi, hingga manajemen Foster Oil & Energy Pte Ltd.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri tata kelola bisnis migas, hubungan kerja sama operasional, serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara.
Sebelum pemanggilan terhadap Tri dilakukan, sejumlah elemen masyarakat juga telah mendesak Kejagung memeriksa pihak yang memiliki kewenangan strategis di tubuh BUMD tersebut.
Desakan itu antara lain datang dari LBH Peradi Profesional, CBA, dan kelompok masyarakat Trinusa Bekasi Raya.
Mereka mempertanyakan belum diperiksanya Kuasa Pemilik Modal PT Migas Perseroda, sementara penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan operasional dan pengelolaan perusahaan.
Kini, setelah pemanggilan pertama belum terlaksana, kepastian pemeriksaan Tri menjadi salah satu hal yang dinantikan dalam perkembangan penyidikan.
Publik berkepentingan mengetahui sejauh mana penyidik menelusuri tanggung jawab setiap pihak, termasuk mereka yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan daerah.
Besarnya estimasi kerugian negara yang mencapai Rp2 triliun juga membuat pengusutan perkara ini tidak cukup hanya berfokus pada aktivitas operasional perusahaan.
Proses pengambilan keputusan, persetujuan kerja sama, pengawasan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perlu diurai berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing pihak.
Meski demikian, Tri Adhianto dalam perkara ini masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.
Ketidakhadirannya dalam satu agenda pemeriksaan, terlebih setelah pihaknya mengajukan permintaan penjadwalan ulang, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan atau kesalahan pidana.
Kejelasan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Firman Ugm
Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

