Sertifikat Tanah Dipersoalkan, Kuasa Hukum Siapkan Gugatan untuk BPN Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Tim kuasa hukum pelapor menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Setelah mediasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota bekasi, pihak pelapor menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang memadai.

Melalui Advokat Syamsuardi, S.H., tim kuasa hukum meminta BPN memeriksa kembali dokumen persyaratan, proses verifikasi administrasi, serta data bidang tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat.

Menurut Syamsuardi, mediasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh agar duduk perkara menjadi jelas dan para pihak memperoleh kepastian hukum.

Usai mediasi, Syamsuardi menyampaikan bahwa BPN akan memanggil pihak yang dilaporkan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Namun, tindak lanjut itu dinilai perlu disertai keterbukaan informasi mengenai objek tanah yang disengketakan, termasuk data dan dokumen yang relevan untuk menguji keberatan pelapor.

“Setiap data yang masuk wajib diverifikasi. Karena semua berawal dari situ,” ujar Syamsuardi kepada awak media, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, pemeriksaan administratif tidak semestinya hanya berfokus pada kelengkapan berkas, tetapi juga harus memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang diajukan.

Menurut dia, ketidaktelitian dalam proses verifikasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika dokumen yang digunakan dalam penerbitan sertifikat dipersoalkan oleh pihak lain.

Selain proses penerbitan sertifikat, tim kuasa hukum juga menyoroti akses terhadap data bidang tanah. Informasi tersebut dinilai penting untuk menguji dokumen yang dipersoalkan dan memperjelas dasar keberatan pelapor.

“Data tersebut itu kan penting untuk menguji dokumen yang dipersoalkan sekaligus memperjelas duduk perkaranya,” jelasnya.

Syamsuardi menegaskan, penyelesaian sengketa pertanahan membutuhkan pemeriksaan objektif serta penjelasan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta BPN memberikan klarifikasi resmi mengenai prosedur yang telah dijalankan, dasar penerbitan sertifikat, serta tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan.

“Klarifikasi resmi dari BPN diperlukan untuk menjelaskan prosedur yang telah dijalankan, dasar penerbitan sertifikat, serta tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan pelapor,” tegasnya.

Meski menyampaikan penilaian bahwa BPN telah melakukan kesalahan, Syamsuardi menyatakan persoalan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur.

“Bagaimanapun, menurut kami, BPN telah melakukan kesalahan,” ujarnya.

Pengawasan BPN Diminta Diperkuat

Advokat Agus Bahtiar, S.H., M.H., turut menyoroti pentingnya ketelitian dalam proses penerbitan sertifikat tanah.

Menurut dia, kehati-hatian diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko sengketa kepemilikan, termasuk klaim dari pihak lain terhadap tanah yang telah dibeli.

“BPN harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memproses sertifikat tanah. Jangan sampai masyarakat yang sudah membeli tanah justru menjadi korban karena muncul sengketa atau klaim kepemilikan dari pihak lain,” kata Agus.

Ia meminta BPN memberikan perhatian serius terhadap laporan maupun informasi mengenai bidang tanah yang diduga bermasalah.

Menurut Agus, apabila terdapat indikasi sengketa, petugas perlu melakukan pemeriksaan secara cermat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebelum mengambil keputusan administratif lebih lanjut.

Ia juga mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan terhadap jajaran pertanahan di daerah, termasuk melalui pemeriksaan dan evaluasi terhadap penanganan sengketa tanah di Kota Bekasi.

Agus menilai, evaluasi diperlukan untuk mengetahui faktor yang memicu persoalan pertanahan sekaligus mencegah munculnya kasus serupa.

“Kalau bisa, ketika ditemukan indikasi sengketa, jangan terburu-buru menerbitkan sertifikat sebelum persoalannya diperiksa dan ditangani sesuai prosedur. Ini penting agar masyarakat yang membeli tanah tidak dirugikan di kemudian hari,” terangnya.

Ia menambahkan, upaya pencegahan perlu melibatkan pemerintah pusat dan daerah melalui pengawasan, pemeriksaan dokumen, serta penanganan pengaduan masyarakat secara konsisten.

“Kalaupun persoalan sengketa tanah ini tidak bisa langsung dihilangkan, setidaknya harus ada upaya nyata untuk menekan jumlahnya. Jangan sampai dari waktu ke waktu justru semakin banyak masyarakat yang dirugikan,” pungkas Agus.

Hingga berita ini terbit, upaya konfirmasi telah dilakukan namun BPN Kota Bekasi belum memberikan tanggapan mengenai pokok keberatan pelapor, dasar penerbitan sertifikat yang dipersoalkan, maupun hasil pemeriksaan atas dugaan ketidaksesuaian prosedur tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang bagi BPN dan pihak yang dilaporkan untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.