Jumat, 20 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » Negara Ambil Kembali 338 Ribu Hektare Hutan Riau, PT RAPP Kehilangan Izin

Negara Ambil Kembali 338 Ribu Hektare Hutan Riau, PT RAPP Kehilangan Izin

  • account_circle Sapto Handoko
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Riau – Pemerintah memperketat penertiban kawasan hutan di Riau dengan mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare sekaligus mengambil langkah terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) yang terseret dugaan aktivitas pengolahan sawit dari kawasan hutan tanpa izin.

Keputusan pencabutan izin PT RAPP tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Sementara itu, terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 32 hektare dan penguasaan kembali areal tersebut oleh negara.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan kedua langkah penertiban itu dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026).

Langkah pemerintah tersebut berkaitan dengan temuan sejumlah persoalan pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari dugaan pengolahan hasil perkebunan sawit ilegal hingga kebakaran gambut, perkebunan sawit, aktivitas tambang tanpa izin, dan kerusakan kawasan lindung.

Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menyoroti aktivitas perusahaan, tetapi juga menempatkan pemulihan fungsi hutan dan perlindungan aset negara sebagai bagian dari agenda penertiban.

PT RAPP Kehilangan PBPH, Sejumlah Temuan Jadi Dasar Sanksi

Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP menjadi salah satu keputusan terbesar dalam penertiban kawasan hutan di Riau berdasarkan data yang disampaikan Satgas PKH.

Perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle itu memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin pemanfaatan hutan perusahaan tersebut.

Satgas PKH menyebut keputusan itu berkaitan dengan sejumlah temuan pelanggaran dalam areal perizinan.

Baca juga :  Suasana Haru Iringi Exit Briefing Komandan Lanal Bandung

Pertama, tim menemukan persoalan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang.

Kedua, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare.

Ketiga, Satgas PKH mencatat bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare.

Keempat, tim menemukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain persoalan tersebut, pemerintah juga menyoroti perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan kompleksitas persoalan yang menjadi dasar penertiban, karena menyangkut pemanfaatan lahan, perlindungan kawasan lindung, hingga keberlanjutan habitat satwa.

Dengan pencabutan PBPH, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan dalam areal izin PT RAPP harus berhenti dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.

Namun, penghentian aktivitas usaha tidak serta-merta mengakhiri seluruh tanggung jawab perusahaan.

Satgas PKH menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap berlaku.

Dengan demikian, tindak lanjut pencabutan izin tidak hanya menyangkut penghentian kegiatan, tetapi juga penyelesaian kewajiban atas persoalan lingkungan yang menjadi temuan pemerintah.

PT GSL Disorot, Pabrik Sawit Diduga Berkaitan dengan Perambahan Hutan

Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas PKH menyoroti aktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari.

Dalam pemeriksaannya, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik tersebut membeli sekaligus mengolah hasil perkebunan kelapa sawit dari aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.

Temuan itu memunculkan perhatian terhadap rantai pasok industri sawit, khususnya hubungan antara kegiatan pengolahan hasil perkebunan dan pembukaan kawasan hutan.

Satgas PKH juga menduga keberadaan pabrik tersebut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Artinya, persoalan yang menjadi perhatian pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lahan perkebunan, tetapi juga dugaan aktivitas industri yang menerima dan mengolah hasil produksi dari kawasan bermasalah.

Baca juga :  Acungkan Senjata Tajam di Jalan Pulogadung, Langsung Diamankan Bhabinkamtibmas

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare.

Selanjutnya, pemerintah melalui Satgas PKH merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan tersebut dan penguasaan kembali arealnya oleh negara.

Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah juga menaruh perhatian terhadap permohonan perubahan status kawasan hutan ketika muncul indikasi persoalan pemanfaatan lahan.

Meski demikian, temuan terhadap PT GSL masih berupa indikasi pelanggaran sebagaimana disampaikan Satgas PKH.

Karena itu, dugaan keterlibatan perusahaan dalam pengolahan hasil perkebunan dari kawasan hutan tanpa izin perlu tetap mengikuti proses pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan hukum.

Tesso Nilo dan Habitat Gajah Sumatera Ikut Menjadi Perhatian

Di luar persoalan perizinan dan aktivitas perkebunan, penertiban di Riau juga menyentuh persoalan perlindungan ekosistem hutan.

Satgas PKH secara khusus menyoroti kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan habitat gajah Sumatera.

Perhatian tersebut penting karena kerusakan kawasan hutan tidak hanya menyangkut perubahan fungsi lahan, tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan habitat satwa liar.

Dalam konteks ini, temuan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare menjadi salah satu persoalan yang memerlukan tindak lanjut pemerintah.

Selain itu, kebakaran lahan gambut yang berulang turut memperlihatkan adanya persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Dengan demikian, penertiban kawasan hutan tidak cukup berhenti pada pencabutan izin atau penguasaan kembali lahan.

Pemerintah juga perlu memastikan kewajiban pemulihan lingkungan berjalan sesuai ketentuan serta menjaga kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

Barita Simanjuntak Tegaskan Tidak Ada Toleransi Pelanggaran

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan bahwa langkah terhadap PT GSL dan PT RAPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan.

Baca juga :  Kodim Tangerang Lepas Sertu Budi Surahmat Lewat Pemakaman Militer

Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Satgas PKH, lanjut Barita, akan terus menjalankan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian serta lembaga.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Namun, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari banyaknya izin yang dicabut atau luas kawasan yang kembali dalam penguasaan negara.

Pelaksanaan penghentian kegiatan, pemulihan lingkungan, serta penyelesaian tanggung jawab hukum juga menjadi bagian penting dari hasil akhir kebijakan tersebut.

Terlebih, areal kerja PT RAPP yang mencapai sekitar 338.536 hektare membutuhkan tindak lanjut dan pengawasan agar keputusan pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, rekomendasi penolakan pelepasan kawasan hutan sekitar 32 hektare terkait PT GSL juga membutuhkan kepastian pelaksanaan sesuai mekanisme penertiban.

Pada akhirnya, langkah Satgas PKH di Riau membawa persoalan pengelolaan hutan kembali pada satu prinsip mendasar: pemanfaatan sumber daya alam harus tunduk pada hukum dan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan.

Pemerintah kini menegaskan penguasaan negara atas kawasan yang ditertibkan, sedangkan konsistensi penghentian aktivitas, pemulihan kerusakan, dan perlindungan habitat menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa penertiban tersebut benar-benar memulihkan fungsi hutan.

Sebab, menjaga kawasan hutan bukan hanya persoalan mengembalikan penguasaan lahan kepada negara, melainkan juga memastikan kekayaan alam tetap terlindungi bagi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Dari CFD Holtekam ke Samudera Pengabdian, Kodaeral X Jemput Generasi Muda Papua

    Dari CFD Holtekam ke Samudera Pengabdian, Kodaeral X Jemput Generasi Muda Papua

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jayapura — Riuh langkah pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Holtekam, Jayapura, dimanfaatkan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) X untuk menebar semangat pengabdian. Di tengah aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat, TNI Angkatan Laut hadir lebih dekat, mengajak generasi muda Papua menatap masa depan sebagai Prajurit Jalasena. Melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian brosur penerimaan […]

  • Kombes Pol Tri Suhartanto: Lestarikan Budaya Batik dan Perkuat Persatuan Jelang Pemilu Kada 2024

    Kombes Pol Tri Suhartanto: Lestarikan Budaya Batik dan Perkuat Persatuan Jelang Pemilu Kada 2024

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    SURAKARTA – Pada Peringatan Hari Batik Nasional yang ke-15, yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2024, Kombes Pol Tri Suhartanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan budaya batik sebagai bagian dari identitas bangsa. Rabu (2/10/2024). Acara peringatan yang berlangsung di Museum Radya Pustaka, Surakarta, menjadi momen yang penuh makna dan sarat dengan pesan kebangsaan. Di […]

  • Pemkot Bekasi Siapkan Solusi Terintegrasi Atasi Banjir di Jatimurni

    Pemkot Bekasi Siapkan Solusi Terintegrasi Atasi Banjir di Jatimurni

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Firman Ugm
    • 0Komentar

    “Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci agar hasilnya berkelanjutan,”

  • Pembantaian Pendulang Emas di Yahukimo, TNI Kecam Keras Aksi Biadab OPM

    Pembantaian Pendulang Emas di Yahukimo, TNI Kecam Keras Aksi Biadab OPM

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Papua. Kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menebar teror dengan membunuh sejumlah warga sipil yang tengah bekerja sebagai pendulang emas di Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 8 April 2025. Menyikapi kejadian memilukan itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, dengan tegas mengecam […]

  • Kapolda dan Pangdam Jaya Perkuat Sinergi Bersama Korps Marinir

    Kapolda dan Pangdam Jaya Perkuat Sinergi Bersama Korps Marinir

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi memperkuat sinergi TNI-Polri melalui kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarlembaga. Panglima Korps Marinir Letjen TNI […]

  • Takbiran Meriah, Danlanal Lepas Pawai Simeulue

    Takbiran Meriah, Danlanal Lepas Pawai Simeulue

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Simeulue – Malam takbiran di Kabupaten Simeulue langsung bergemuruh oleh lantunan takbir yang menggema di sepanjang jalan, Jumat 20/03/2026. Masyarakat dari berbagai kalangan segera memadati lokasi dan menghadirkan suasana religius yang hangat serta penuh kebersamaan. Komandan Lanal Simeulue, Wisnu Pryangga, hadir dan langsung memimpin pelepasan pawai bersama unsur Forkopimda. Ia mengibarkan bendera start, kemudian peserta […]

expand_less