Negara Ambil Kembali 338 Ribu Hektare Hutan Riau, PT RAPP Kehilangan Izin
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Riau – Pemerintah memperketat penertiban kawasan hutan di Riau dengan mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare sekaligus mengambil langkah terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) yang terseret dugaan aktivitas pengolahan sawit dari kawasan hutan tanpa izin.
Keputusan pencabutan izin PT RAPP tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Sementara itu, terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 32 hektare dan penguasaan kembali areal tersebut oleh negara.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan kedua langkah penertiban itu dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026).
Langkah pemerintah tersebut berkaitan dengan temuan sejumlah persoalan pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari dugaan pengolahan hasil perkebunan sawit ilegal hingga kebakaran gambut, perkebunan sawit, aktivitas tambang tanpa izin, dan kerusakan kawasan lindung.
Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menyoroti aktivitas perusahaan, tetapi juga menempatkan pemulihan fungsi hutan dan perlindungan aset negara sebagai bagian dari agenda penertiban.
PT RAPP Kehilangan PBPH, Sejumlah Temuan Jadi Dasar Sanksi
Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP menjadi salah satu keputusan terbesar dalam penertiban kawasan hutan di Riau berdasarkan data yang disampaikan Satgas PKH.
Perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle itu memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin pemanfaatan hutan perusahaan tersebut.
Satgas PKH menyebut keputusan itu berkaitan dengan sejumlah temuan pelanggaran dalam areal perizinan.
Pertama, tim menemukan persoalan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang.
Kedua, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare.
Ketiga, Satgas PKH mencatat bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare.
Keempat, tim menemukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain persoalan tersebut, pemerintah juga menyoroti perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan kompleksitas persoalan yang menjadi dasar penertiban, karena menyangkut pemanfaatan lahan, perlindungan kawasan lindung, hingga keberlanjutan habitat satwa.
Dengan pencabutan PBPH, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan dalam areal izin PT RAPP harus berhenti dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Namun, penghentian aktivitas usaha tidak serta-merta mengakhiri seluruh tanggung jawab perusahaan.
Satgas PKH menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap berlaku.
Dengan demikian, tindak lanjut pencabutan izin tidak hanya menyangkut penghentian kegiatan, tetapi juga penyelesaian kewajiban atas persoalan lingkungan yang menjadi temuan pemerintah.
PT GSL Disorot, Pabrik Sawit Diduga Berkaitan dengan Perambahan Hutan
Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas PKH menyoroti aktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari.
Dalam pemeriksaannya, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik tersebut membeli sekaligus mengolah hasil perkebunan kelapa sawit dari aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.
Temuan itu memunculkan perhatian terhadap rantai pasok industri sawit, khususnya hubungan antara kegiatan pengolahan hasil perkebunan dan pembukaan kawasan hutan.
Satgas PKH juga menduga keberadaan pabrik tersebut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Artinya, persoalan yang menjadi perhatian pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lahan perkebunan, tetapi juga dugaan aktivitas industri yang menerima dan mengolah hasil produksi dari kawasan bermasalah.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare.
Selanjutnya, pemerintah melalui Satgas PKH merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan tersebut dan penguasaan kembali arealnya oleh negara.
Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah juga menaruh perhatian terhadap permohonan perubahan status kawasan hutan ketika muncul indikasi persoalan pemanfaatan lahan.
Meski demikian, temuan terhadap PT GSL masih berupa indikasi pelanggaran sebagaimana disampaikan Satgas PKH.
Karena itu, dugaan keterlibatan perusahaan dalam pengolahan hasil perkebunan dari kawasan hutan tanpa izin perlu tetap mengikuti proses pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Tesso Nilo dan Habitat Gajah Sumatera Ikut Menjadi Perhatian
Di luar persoalan perizinan dan aktivitas perkebunan, penertiban di Riau juga menyentuh persoalan perlindungan ekosistem hutan.
Satgas PKH secara khusus menyoroti kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan habitat gajah Sumatera.
Perhatian tersebut penting karena kerusakan kawasan hutan tidak hanya menyangkut perubahan fungsi lahan, tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan habitat satwa liar.
Dalam konteks ini, temuan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare menjadi salah satu persoalan yang memerlukan tindak lanjut pemerintah.
Selain itu, kebakaran lahan gambut yang berulang turut memperlihatkan adanya persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Dengan demikian, penertiban kawasan hutan tidak cukup berhenti pada pencabutan izin atau penguasaan kembali lahan.
Pemerintah juga perlu memastikan kewajiban pemulihan lingkungan berjalan sesuai ketentuan serta menjaga kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Barita Simanjuntak Tegaskan Tidak Ada Toleransi Pelanggaran
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan bahwa langkah terhadap PT GSL dan PT RAPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Satgas PKH, lanjut Barita, akan terus menjalankan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian serta lembaga.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Namun, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari banyaknya izin yang dicabut atau luas kawasan yang kembali dalam penguasaan negara.
Pelaksanaan penghentian kegiatan, pemulihan lingkungan, serta penyelesaian tanggung jawab hukum juga menjadi bagian penting dari hasil akhir kebijakan tersebut.
Terlebih, areal kerja PT RAPP yang mencapai sekitar 338.536 hektare membutuhkan tindak lanjut dan pengawasan agar keputusan pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, rekomendasi penolakan pelepasan kawasan hutan sekitar 32 hektare terkait PT GSL juga membutuhkan kepastian pelaksanaan sesuai mekanisme penertiban.
Pada akhirnya, langkah Satgas PKH di Riau membawa persoalan pengelolaan hutan kembali pada satu prinsip mendasar: pemanfaatan sumber daya alam harus tunduk pada hukum dan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan.
Pemerintah kini menegaskan penguasaan negara atas kawasan yang ditertibkan, sedangkan konsistensi penghentian aktivitas, pemulihan kerusakan, dan perlindungan habitat menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa penertiban tersebut benar-benar memulihkan fungsi hutan.
Sebab, menjaga kawasan hutan bukan hanya persoalan mengembalikan penguasaan lahan kepada negara, melainkan juga memastikan kekayaan alam tetap terlindungi bagi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

