BUMD Punya Kuasa, Negara Terancam Rugi Rp2 Triliun? Kejagung Periksa Tri Adhianto
- account_circle Firman Ugm
- calendar_month 12 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA BEKASI – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi.
Perkara kerja sama operasi (KSO) migas dengan PT Pertamina EP tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Tri dijadwalkan diperiksa pada Selasa (17/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB, di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.
“Benar, terhadap yang bersangkutan (Tri Adhianto) terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar pagi sekitar jam 10-an,” kata Anang kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengusutan dugaan penyimpangan kerja sama antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Besarnya potensi kerugian negara membuat penyidikan tersebut menjadi sorotan, terutama menyangkut pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), mekanisme pengawasan, serta proses pengambilan keputusan bisnis yang melibatkan kepentingan Pemerintah Kota Bekasi.
Posisi Tri turut menjadi perhatian karena sebagai kepala daerah sekaligus Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas Perseroda, ia memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan daerah.
Penyidik perlu mendalami bagaimana kewenangan tersebut dijalankan, termasuk proses pengawasan terhadap direksi dan kebijakan kelanjutan kerja sama operasi yang menjadi objek penyidikan.
Salah satu periode yang menjadi perhatian adalah 2022, ketika terdapat sejumlah keputusan terkait kepengurusan PT Migas dan kelanjutan kerja sama dengan Foster Oil & Energy Pte. Ltd.
Pada April 2022, PT Migas dan Foster Oil diketahui membuat kesepakatan perdamaian atau van dading. Rangkaian proses tersebut berlangsung berdekatan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 985 K/Pdt/2022.
Proses pengangkatan dan penetapan direksi PT Migas pada periode kepemimpinan Tri juga menjadi salah satu aspek yang dapat didalami untuk mengetahui pertimbangan di balik kebijakan perusahaan.
Meski demikian, Kejagung belum mengungkap secara terperinci materi yang akan dikonfirmasi kepada Tri dalam pemeriksaan tersebut.
Berita sebelumnya: Bukan Sekadar Jago Kandang, MMA Kota Bekasi Borong 7 Emas dan Bidik Kejurnas
Berbagai keputusan dan rangkaian peristiwa itu juga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu.
Enam Lokasi Digeledah, Dokumen Kerja Sama Diamankan
Sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri, penyidik Jampidsus telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai instansi dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan PT Migas Perseroda.
Pada 12 dan 13 Oktober 2026, sedikitnya enam saksi dimintai keterangan. Mereka berasal dari lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, mantan pejabat Sekretariat DPRD, Kementerian Dalam Negeri, Foster Oil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta PT Migas.
Pemeriksaan berlanjut pada 11 dan 12 November 2026 dengan menghadirkan saksi dari lingkungan Pertamina, Foster Oil, dan Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam pemeriksaan pada 12 November, penyidik meminta keterangan dua orang saksi, yakni SA dari PT Pertamina Hulu Energi dan INS yang menjabat Koordinator Eksploitasi Migas Tim Penawar Kerja Sama Operasi pada wilayah kerja.
Rentetan pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik tengah menelusuri berbagai aspek kerja sama, termasuk proses bisnis, pengambilan keputusan, serta pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sebelumnya, pada 17 September 2026, tim Jampidsus juga melakukan penggeledahan di enam lokasi di Bekasi dan Jakarta.
Lokasi yang digeledah meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, Kantor PT Migas Perseroda, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, serta kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sampoerna Strategic, Jakarta.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama, perencanaan, dan penganggaran perusahaan.
Dokumen-dokumen itu menjadi bagian dari bahan penyidikan untuk menelusuri proses pengelolaan kerja sama migas yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Pemeriksaan terhadap Tri menjadi salah satu tahapan penting untuk mengurai proses pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah tersebut.
Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp2 triliun, penyidikan perlu mengungkap secara terang bagaimana kerja sama itu dijalankan, bagaimana mekanisme pengawasan bekerja, serta apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengelolaannya.
Publik juga menantikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis PT Migas Perseroda.
Hingga pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung, Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara ini. Tri Adhianto masih berstatus sebagai saksi.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Firman Ugm
Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

