Senin, 16 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Investigasi » Wartawan Diusir Saat Konfirmasi, PWI Bekasi Raya Desak Pemkab Bekasi Klarifikasi

Wartawan Diusir Saat Konfirmasi, PWI Bekasi Raya Desak Pemkab Bekasi Klarifikasi

  • account_circle Tama
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bekasi – Gensa Media Indonesia – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengecam dugaan pengusiran dan perkataan yang dinilai tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Insiden tersebut disebut terjadi ketika wartawan hendak meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terkait persoalan sewa alat berat di UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng pada Selasa (6/10/2026).

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., mengatakan permintaan konfirmasi merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan tidak sepihak.

“Kalau wartawan datang untuk konfirmasi, seharusnya dihargai. Konfirmasi bukan tindakan mengganggu pejabat, tetapi kewajiban profesional untuk memastikan berita tidak sepihak,” kata Ade.

Menurut dia, pejabat publik memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan jawaban sesuai situasi dan ketentuan yang berlaku.

Namun, hak tersebut tidak semestinya diwujudkan dengan tindakan yang merendahkan wartawan yang sedang menjalankan tugas profesional.

“Pejabat boleh tidak menjawab, tetapi jangan sampai wartawan yang sedang bekerja justru diperlakukan secara tidak patut,” ujarnya.

Informasi yang diterima PWI Bekasi Raya menyebut wartawan tersebut tidak hanya diminta meninggalkan ruangan, tetapi juga diduga mendapat perkataan yang merendahkan kondisi fisiknya.

PWI Bekasi Raya menyatakan dugaan peristiwa tersebut perlu dilihat secara objektif berdasarkan bukti yang tersedia, termasuk rekaman video dan keterangan pihak-pihak yang berada di lokasi.

PWI Minta Pemkab Bekasi Klarifikasi

Ade meminta pejabat publik tidak menganggap pertanyaan media sebagai bentuk gangguan terhadap pemerintahan.

Menurutnya, konfirmasi justru menjadi ruang bagi pejabat untuk menjelaskan persoalan kepada masyarakat, terutama ketika isu yang ditanyakan berkaitan dengan penggunaan fasilitas, anggaran, maupun pelayanan publik.

Baca juga :  Adira Finance Dilaporkan ke OJK, Dasar Penarikan hingga Lelang Sepihak Dipersoalkan

“Kalau ada informasi yang keliru, jawab dan luruskan. Kalau ada tudingan yang tidak benar, bantah dengan data. Ruang konfirmasi adalah kesempatan bagi pejabat untuk menjelaskan kepada masyarakat, bukan dengan mengusir atau melontarkan kalimat yang merendahkan,” katanya.

Ade juga menekankan bahwa kewajiban menjaga etika tidak hanya berlaku bagi wartawan.

Berita lainnya: Panglima TNI Hadiri Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Tahap Kedelapan

Menurutnya, narasumber, termasuk pejabat publik, juga perlu menghormati profesi jurnalistik selama proses peliputan berlangsung.

“Wartawan wajib menjaga etika, begitu pula pejabat publik. Jangan karena tidak nyaman dengan pertanyaan, lalu profesi atau pribadi wartawan direndahkan,” ujarnya.

PWI Bekasi Raya mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari jaminan hukum di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3) menyatakan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Meski demikian, PWI Bekasi Raya menilai ada atau tidaknya unsur penghambatan tugas jurnalistik tetap harus ditentukan berdasarkan fakta dan proses penilaian yang objektif.

Rekaman video, keterangan saksi, kronologi kejadian, serta keterangan dari pihak yang terlibat dinilai penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh.

PWI Bekasi Raya juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antara birokrasi dan insan pers.

“Kami meminta Pemkab Bekasi melakukan klarifikasi fakta dan evaluasi tegas jika ditemukan tindakan yang tidak patut. Hubungan pemerintah dan pers harus dibangun atas dasar profesionalisme dan saling menghormati,” kata Ade.

Baca juga :  Fasilitas Lapas Cibinong Dipertanyakan, 5 Pejabat Dicopot dari Jabatan

Di sisi lain, PWI Bekasi Raya mengimbau wartawan yang memiliki bukti rekaman agar menyimpan dokumentasi secara utuh dan tidak melakukan penyuntingan yang dapat menghilangkan konteks peristiwa.

“Kami tidak sedang meminta pejabat takut kepada wartawan, melainkan meminta pejabat menghormati profesi pers sebagaimana wartawan menghormati narasumber,” ujarnya.

Ade menegaskan PWI Bekasi Raya akan mencermati perkembangan persoalan tersebut dengan tetap mengedepankan fakta, etika jurnalistik, profesionalisme, dan ketentuan hukum.

Jika dugaan pengusiran disertai perkataan yang merendahkan wartawan terbukti berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PWI Bekasi Raya menyatakan tindakan tersebut patut mendapat perhatian serius.

(Rls/Red)

FAQ Dugaan Pengusiran Wartawan di DLH Kabupaten Bekasi

Apa yang terjadi dalam dugaan pengusiran wartawan di DLH Kabupaten Bekasi?

Seorang wartawan diduga diminta meninggalkan ruangan saat hendak meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terkait persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng pada Selasa (6/10/2026).

Siapa yang mengecam dugaan pengusiran wartawan tersebut?

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengecam dugaan pengusiran dan perkataan yang dinilai tidak patut terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Mengapa wartawan datang ke DLH Kabupaten Bekasi?

Wartawan datang untuk meminta konfirmasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi terkait persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng sebagai bagian dari proses jurnalistik untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.

Apa yang disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya terkait konfirmasi wartawan?

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa konfirmasi merupakan bagian dari kewajiban profesional wartawan untuk memastikan berita tidak disusun secara sepihak.

Apakah dugaan perkataan yang merendahkan wartawan sudah terbukti?
Apa sikap PWI Bekasi Raya terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi?

PWI Bekasi Raya meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan klarifikasi fakta dan melakukan evaluasi apabila ditemukan tindakan yang tidak patut terhadap wartawan.

Apa dasar hukum kemerdekaan pers yang disebut dalam pemberitaan?

Kemerdekaan pers di Indonesia antara lain dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menyatakan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Apakah setiap penolakan terhadap permintaan konfirmasi wartawan merupakan tindak pidana?

Tidak dapat disimpulkan demikian. Ada atau tidaknya unsur penghambatan tugas jurnalistik harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, kronologi, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Apa yang diminta PWI Bekasi Raya terkait bukti rekaman peristiwa?

PWI Bekasi Raya mengimbau wartawan yang memiliki rekaman agar mengamankan dokumentasi secara utuh dan tidak melakukan penyuntingan yang dapat menghilangkan atau mengubah konteks peristiwa.

Apakah Kepala DLH Kabupaten Bekasi sudah memberikan tanggapan?

Dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini, tanggapan atau klarifikasi dari Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, belum tercantum.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Detasemen Gegana Satbrimob PMJ Tangani Ledakan Gas di Pondok Cabe Ilir

    Detasemen Gegana Satbrimob PMJ Tangani Ledakan Gas di Pondok Cabe Ilir

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tangerang Selatan, 12 September 2025 – Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya dikerahkan untuk melakukan penanganan pasca ledakan gas yang terjadi di Jl. Talas 2 RT 03/01, Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Dipimpin oleh Kompol Nofriansyah, S.H., M.M., 1 Unit Jibom dan KBR melaksanakan apel pemberangkatan dari Mako Den Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya […]

  • Polemik PT Glow Industri Herbal Care Terus Bergulir

    Kuasa Hukum Hanya Janji Klarifikasi, Polemik PT Glow Industri Herbal Care Terus Bergulir

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Tama
    • 1Komentar

    Alat IPAL nya masih bermasalah, belum ada hasil uji baku mutu dan hasil lab nya juga karena alatnya sampai sekarang belum berfungsi,

  • Disdukcapil Kota Bekasi Larang Fotokopi e-KTP, Dorong Layanan Berbasis Digital

    Disdukcapil Kota Bekasi Larang Fotokopi e-KTP, Dorong Layanan Berbasis Digital

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Kota Bekasi – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi melarang lembaga pelayanan publik mewajibkan fotokopi e-KTP, Senin, 11 Mei 2026. Kebijakan ini bertujuan melindungi data pribadi warga dari potensi penyalahgunaan. Disdukcapil menilai praktik fotokopi dokumen masih berisiko tinggi. Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq R. Hidayat, menegaskan aturan tersebut mengacu kebijakan Ditjen Dukcapil Kemendagri sejak […]

  • Wadan Lantamal I Hadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara Ke-79 di Mapolda Sumatera Utara

    Wadan Lantamal I Hadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara Ke-79 di Mapolda Sumatera Utara

    • calendar_month Rabu, 2 Jul 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Belawan,- Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I (Danlantamal I) Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba, SE, CHRMP., diwakili Wadan Lantamal I Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi, S.E., menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara Ke-79 Tahun 2025, bertempat di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut, Sumatera Utara, Selasa (1/7/2025). Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda […]

  • Menuju RAKERNAS dan Perayaan HUT 4 Tahun YLBH Garuda Kencana Indonesia

    Menuju RAKERNAS dan Perayaan HUT 4 Tahun YLBH Garuda Kencana Indonesia

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2024
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    YLBH Garuda Kencana Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, melalui peningkatan kualitas layanan

  • Kodaeral X Gelar Pemeriksaan Psikologi Kadet di Jayapura

    Kodaeral X Gelar Pemeriksaan Psikologi Kadet di Jayapura

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Jayapura — Dalam upaya membentuk generasi muda Papua yang tangguh, berkarakter, dan berjiwa kepemimpinan, Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) X melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Rikes Psikologi (Rikpsi) bagi Korp Kadet Republik Indonesia (KKRI) di SMAN 3 Jayapura, Buper Waena, Sabtu (1/11/2025). Sebanyak 30 kadet muda mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Mereka bukan sekadar […]

expand_less