Truk Bertonase Besar Masih Bebas Melintas, DPRD Sentil Dishub Kota Bekasi
- account_circle Firman Ugm
- calendar_month 3 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA BEKASI – Pembatasan jam operasional kendaraan bertonase tinggi di Kota Bekasi dinilai belum berjalan efektif.
Truk bermuatan besar masih dikeluhkan melintas pada siang hari.
Kondisi itu memicu kekhawatiran warga terhadap kemacetan dan keselamatan pengguna jalan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafiningsianti, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengevaluasi pengaturan jam operasional kendaraan berat.
Ia juga meminta Dishub memperkuat pengawasan dan penegakan aturan bersama kepolisian.
Evi menyampaikan hal itu dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2PD) di RW 11, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Rabu (18/11/2026).
Politisi Fraksi PAN Pembangunan itu menegaskan bahwa persoalan kemacetan dan kecelakaan tidak bisa dibebankan kepada Dishub saja.
Menurut dia, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus berperan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, tidak fair juga. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi preventif terjadinya kecelakaan. Di sisi lain, aturan juga harus dipatuhi oleh pengendara,” ucap Evi.
Komisi II DPRD Kota Bekasi, kata Evi, rutin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dishub untuk membahas transportasi dan keselamatan lalu lintas.
Salah satu fokusnya adalah pemetaan titik rawan kecelakaan atau blackspot di 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.
Evi meminta Dishub membuka data lokasi rawan tersebut agar penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Ia juga mendorong pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada titik yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.
“Kami meminta Dishub membuka data titik-titik blackspot agar segera dilengkapi dengan CCTV. Ini penting karena pasti ada titik rawan tertentu yang mitigasinya harus lebih ekstra,” tegasnya.
Menurut Evi, pemetaan itu penting agar pemerintah tidak baru bergerak setelah kecelakaan terjadi.
Ia menilai pencegahan harus menjadi prioritas, melalui infrastruktur keselamatan dan pengawasan yang terukur.
Penegakan Aturan Kendaraan Berat Jadi Sorotan
Evi menyebut aturan pembatasan jam operasional kendaraan bertonase tinggi sebenarnya sudah ada.
Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi karena warga masih mengeluhkan pelanggaran di lapangan.
Ia meminta Dishub tidak berhenti pada pengaturan administratif.
Menurut dia, aturan itu harus benar-benar diterapkan lewat pengawasan dan koordinasi dengan kepolisian.
“Kami minta Dishub mengevaluasi kembali jam operasional kendaraan bertonase tinggi ini. Penegakan aturannya juga harus tegas dengan melibatkan unsur kepolisian (Polri),” katanya.
Evi menjelaskan, penindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk yang terkait surat izin mengemudi (SIM), merupakan kewenangan kepolisian.
Dishub, sementara itu, menjalankan pengawasan teknis kendaraan, termasuk pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR, serta koordinasi lintas wilayah.
Pembagian kewenangan tersebut, menurut Evi, harus diikuti koordinasi yang kuat.
Tanpa itu, pembatasan kendaraan berat berisiko hanya menjadi aturan tertulis tanpa pengawasan efektif.
Persoalan lain yang disorot adalah potensi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas proyek yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin).
Evi meminta Dishub memastikan manajemen dan rekayasa lalu lintas berjalan efektif, terutama di ruas jalan dengan volume kendaraan yang meningkat.
Ia menilai sistem buka-tutup jalan dan rekayasa satu arah (one way) bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan pada jam tertentu.
Evi mencontohkan rekayasa satu arah di kawasan Mangun Sarkoro pada waktu tertentu saat volume kendaraan tinggi.
“Contoh tadi di wilayah Mangun Sarkoro juga kan ada yang satu arah pada saat jam-jam tertentu yang traffic-nya tinggi. Itu dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan Dishub untuk mengurai tingkat kemacetan,” paparnya.
Di sisi lain, Evi mengajak masyarakat ikut mengawasi lalu lintas.
Warga diminta mendokumentasikan dan melaporkan pelanggaran maupun kondisi jalan yang membahayakan pengguna jalan.
Ia juga mengingatkan pengendara agar mematuhi rambu, melengkapi dokumen kendaraan, dan menggunakan perlengkapan keselamatan, termasuk helm bagi pengendara sepeda motor.
“Pembenahan sarana prasarana, pengawasan kendaraan berat, penegakan hukum, serta kedisiplinan pengendara dapat berjalan beriringan,” tambahnya.
Evi menegaskan, menekan kecelakaan dan mengurai kemacetan di Kota Bekasi membutuhkan pengawasan konsisten dan tindakan nyata dari semua pihak terkait.
“Upaya menekan kemacetan dan kecelakaan di Kota Bekasi tidak cukup hanya melalui imbauan. Diperlukan pengawasan yang konsisten dan tindakan nyata dari seluruh pihak terkait,” pungkasnya.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Firman Ugm
Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

