Investigasi Ombudsman Bongkar Persoalan KDKMP, Empat Daerah Jadi Sorotan
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, 18/11/2026 – Investigasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, mulai dari akses lokasi koperasi, ketidakpastian lahan, hingga persoalan perizinan dan kelayakan bangunan.
Temuan di empat daerah tersebut memperlihatkan bahwa percepatan pembangunan KDKMP masih menghadapi persoalan mendasar yang membutuhkan pembenahan dari Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.
Ombudsman menyoroti persoalan itu setelah menerima konsultasi masyarakat sepanjang 2025 dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah lokasi pembangunan koperasi.
Dalam investigasinya, Ombudsman menemukan persoalan akses koperasi di Kota Batam, kondisi lahan berbatasan dengan rawa di Kabupaten Mamuju, serta kendala pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Purworejo.
Bahkan, di Kota Tual, Maluku, Ombudsman menemukan belum adanya kepastian mengenai lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gerai KDKMP.
Rangkaian temuan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kesiapan dasar pembangunan, kepastian administrasi, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta keberlanjutan operasional koperasi.
Ombudsman menegaskan bahwa program prioritas pemerintah harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh menimbulkan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Empat Daerah Ungkap Persoalan Berbeda
Temuan investigasi Ombudsman memperlihatkan persoalan KDKMP tidak berhenti pada pembangunan gedung atau penyediaan fasilitas koperasi.
Sebaliknya, setiap daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan sesuai kondisi lapangan dan ketentuan hukum.
Di Kota Batam, persoalan akses menuju lokasi koperasi menjadi salah satu temuan yang memerlukan perhatian.
Sementara itu, di Kabupaten Mamuju, Ombudsman menemukan kondisi lahan yang berbatasan langsung dengan rawa.
Kondisi tersebut menimbulkan perhatian terhadap kesesuaian lokasi dan kelayakan lahan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi.
Berbeda dengan dua daerah tersebut, Kabupaten Purworejo menghadapi persoalan administrasi perizinan bangunan.
Ombudsman menyoroti pengurusan PBG dan SLF yang berkaitan langsung dengan persyaratan legalitas serta kelayakan bangunan.
Adapun di Kota Tual, persoalan paling mendasar justru menyangkut kepastian lokasi tanah untuk pembangunan gerai KDKMP.
Belum adanya kepastian lokasi tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan administrasi dan koordinasi sebelum pembangunan berjalan lebih jauh.
Karena itu, Ombudsman meminta seluruh pihak terkait tidak hanya mengejar target pembangunan fisik, tetapi juga memastikan setiap lokasi memenuhi persyaratan yang berlaku.
Konsultasi Masyarakat Jadi Pintu Masuk Pengawasan
Selain temuan lapangan, Ombudsman mengungkap tiga konsultasi masyarakat sepanjang 2025 yang berkaitan dengan penyelenggaraan KDKMP.
Pertama, masyarakat menyampaikan konsultasi mengenai penunjukan koperasi KMP di Kabupaten Mamuju.
Kedua, konsultasi berkaitan dengan proses seleksi calon Project Management Officer (PMO) KMP.
Ketiga, masyarakat mengadukan kendala teknis dalam proses seleksi PMO KDKMP.
Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya menyentuh aspek pembangunan fisik, tetapi juga proses pembentukan kelembagaan dan pengadaan sumber daya manusia.
Dengan demikian, Ombudsman menempatkan tata kelola program sebagai salah satu aspek penting dalam pemeriksaan.
Pengawasan tersebut juga mencakup hubungan antara kesiapan koperasi, mekanisme pendampingan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan.
Ombudsman menilai seluruh unsur itu membutuhkan kejelasan agar pelaksanaan KDKMP tidak menimbulkan persoalan baru ketika memasuki tahap operasional.
Agrinas Diminta Terbuka soal Dokumen Lahan
Dalam proses pendalaman, Ombudsman turut meminta penjelasan PT. Agrinas mengenai dokumen lokasi tanah yang menjadi dasar pembangunan gerai koperasi.
Berdasarkan keterangan yang diterima Ombudsman, PT. Agrinas memperoleh dokumen lokasi tanah melalui kesepakatan dengan pengurus atau masyarakat desa.
Keterangan tersebut menjadi perhatian karena kepastian lokasi dan kejelasan dasar penggunaan tanah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pembangunan.
Oleh sebab itu, Ombudsman mendorong PT. Agrinas menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Informasi tersebut mencakup proses pendirian, pembangunan, hingga pelaksanaan KDKMP.
Ombudsman menilai keterbukaan informasi dapat mencegah munculnya prasangka masyarakat terhadap proses pembangunan dan penyelenggaraan program.
Desakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik membutuhkan transparansi, bukan sekadar penyampaian perkembangan fisik kepada masyarakat.
Terlebih, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui proses penggunaan lahan serta kesiapan fasilitas yang nantinya mendukung aktivitas koperasi.
Sepuluh Indikator Menguji Tata Kelola Program
Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi dan PT. Agrinas, Ombudsman menggunakan sepuluh indikator pengawasan.
Pemeriksaan tersebut mencakup model bisnis, modul pembentukan koperasi, identifikasi, pendampingan, pelatihan sumber daya manusia, manajemen digital, serta sosialisasi secara masif.
Selain itu, Ombudsman menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan maupun kendala selama pelaksanaan program.
Aspek lain yang menjadi perhatian ialah kepastian tenggat waktu serah terima gerai.
Ombudsman juga menyoroti mekanisme penanggung jawab biaya operasional, khususnya penggunaan listrik dan air.
Menurut Ombudsman, kejelasan mekanisme tersebut sangat penting agar tidak terjadi ketidakpastian tanggung jawab antara pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan koperasi.
Ombudsman mengingatkan Kementerian Koperasi agar menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Melalui ketentuan tersebut, Ombudsman menekankan pentingnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kesesuaian Lahan dan Legalitas Bangunan Jadi Sorotan
Selain tata kelola, Ombudsman memberikan perhatian khusus terhadap tanggung jawab PT Agrinas berdasarkan amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Salah satu persoalan utama menyangkut kesesuaian lokasi pembangunan gerai KDKMP dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan tertentu.
Ombudsman meminta PT Agrinas memastikan lokasi pembangunan tidak melanggar ketentuan mengenai kawasan lahan sawah dilindungi, rumah potong hewan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, maupun kawasan sempadan sungai.
Dalam paparannya, Ombudsman mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Selain kesesuaian lokasi, Ombudsman menekankan pentingnya pemenuhan perizinan dan kelayakan bangunan.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi PBG, SLF, pelaporan BPHTB, sistem pembuangan air, serta kondisi lahan.
Persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelengkap administrasi karena berkaitan dengan kepastian hukum dan keberlanjutan operasional gerai.
Ombudsman juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dalam menjelaskan pembagian tanggung jawab terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
Karena itu, PT Agrinas dan pemerintah daerah perlu memperjelas tanggung jawab masing-masing agar persoalan perizinan maupun kelayakan bangunan tidak menghambat keberlanjutan program.
Ombudsman Ingatkan Program Prioritas Jangan Terjebak Maladministrasi
Pada akhir paparannya, Ombudsman menegaskan bahwa pengawasan terhadap KDKMP bertujuan memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga tersebut juga mendorong Kementerian Koperasi dan PT Agrinas segera mengevaluasi berbagai kekurangan yang muncul selama proses pembentukan dan pembangunan koperasi.
Ombudsman mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang berdiri atau kecepatan penyelesaian pembangunan.
Sebaliknya, kepastian lahan, kelayakan bangunan, transparansi informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta mekanisme pengelolaan harus berjalan secara bersamaan.
Tanpa pembenahan menyeluruh, persoalan administratif dan teknis berpotensi menghambat tujuan program dalam jangka panjang.
Ombudsman pun menegaskan bahwa pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan program prioritas pemerintah.
Lembaga pengawas pelayanan publik itu berharap KDKMP tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fisik, melainkan berkembang menjadi program yang memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

