Gerakan 212 Bekasi Siapkan Demo 2 Desember, Desak Bupati Copot Kadis LH
- account_circle Irfan Iryansyah
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BEKASI – Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia mematangkan persiapan aksi unjuk rasa jilid II yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Aksi tersebut digelar untuk menagih janji Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja terkait pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Syafri Donny Sirait.
Persiapan aksi dimatangkan melalui rapat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat di Gedung Juang, Sabtu (21/11/2026) sore.
Pertemuan itu melibatkan aktivis, praktisi hukum, pegiat sosial, dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia.
Pembentukan forum tersebut disebut sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap hasil Aksi Solidaritas Wartawan pada 15 Oktober 2026.
Mereka menilai tuntutan yang disampaikan dalam aksi sebelumnya belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Bupati Bekasi mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Dinas LH Syafri Donny Sirait.
Desakan itu berkaitan dengan sikap pejabat tersebut yang dinilai sejumlah elemen masyarakat telah melukai perasaan insan pers.
Desakan pencopotan kembali menguat setelah Asep Surya Atmaja dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif.
Dalam sebuah rekaman video yang disebut beredar luas di media sosial, Asep menyampaikan komitmennya untuk mencopot pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak memiliki etika.
“Saya akan mencopot OPD, Kepala Dinas dan pejabat lainnya yang tidak memiliki Etika,” demikian pernyataan Asep dalam rekaman video tersebut.
Namun, menurut Gerakan 212, hingga sekitar satu bulan setelah pernyataan itu disampaikan, Syafri Donny Sirait masih menduduki jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Koordinator Aksi Gerakan 212, Frits Saikat, mengatakan aksi jilid II dimaksudkan untuk menindaklanjuti tuntutan sebelumnya sekaligus meminta Bupati menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Aksi Jilid 2 akan memecah kebuntuan di Aksi Jilid 1. Kami menuntut janji dan ketegasan Bupati dalam menyikapi permasalahan ini. Saya tegaskan dalam aksi nanti, uang dan back up tidak berlaku,” kata Frits seusai rapat konsolidasi.
Soroti Etika Pejabat Publik
Sementara itu, Ketua Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia, Herman P.S., S.Pd., menyampaikan kekecewaannya terhadap belum adanya keputusan pencopotan Kepala Dinas LH.
Herman, yang juga menjabat Ketua National Corruption Watch (NCW) Bekasi Raya, mempertanyakan alasan pejabat tersebut masih dipertahankan di tengah polemik yang berkembang.
Berita lainnya: Panglima TNI Tak Terkalahkan, Agus Subiyanto Juara Fun Shooting di Cilandak
“Pejabat berstatus tersangka tidak pantas memimpin Dinas LH. Apabila kini tengah disoal karena merendahkan wartawan, untuk apa dipertahankan? Apa yang ditakutkan Bupati?” ujar Herman.
Meski demikian, Herman menyatakan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Menurut dia, persoalan tersebut juga harus dilihat dari aspek etika dan tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan jabatan.
“Kami junjung praduga tak bersalah, tetapi jabatan publik menuntut etika dan kepastian. Copot Kadis LH sekarang, atau kami Gerakan Lintas Elemen akan turun ke jalan 2 Desember 2026,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat, peserta telah menyepakati sejumlah persiapan teknis, pembagian tugas, serta kebutuhan pelaksanaan aksi. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk memastikan unjuk rasa jilid II dapat terlaksana sesuai rencana.
Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia menjadwalkan aksi pada Rabu, 2 Desember 2026. Mereka berharap Bupati Bekasi memberikan penjelasan sekaligus mengambil sikap atas tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bupati Bekasi maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
(Rls/Red)
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Irfan Iryansyah
Irfan adalah wartawan resmi Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

