Panglima TNI dan Menhan Ajukan Anggaran Pertahanan 2027 dalam Raker Komisi I DPR RI

Jakarta, 10 Juni 2026 – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR

RI membahas anggaran pertahanan 2027.
Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu, dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah sektor pertahanan.

Panglima TNI hadir bersama para Kepala Staf Angkatan untuk memperkuat pemaparan kebutuhan strategis TNI dalam menghadapi tantangan keamanan global.

Kementerian Pertahanan bersama TNI menyampaikan usulan anggaran guna mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional secara berkelanjutan.

Mereka menargetkan peningkatan kesiapan operasional TNI sebagai respons terhadap dinamika ancaman yang terus berkembang di tingkat regional dan global.

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahun.

“Kebutuhan sistem pertahanan negara selalu dinamis dan meningkat karena menjadi faktor utama menjaga kedaulatan negara,” ujar Sjafrie.

Ia menilai setiap negara menempatkan sektor pertahanan sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas nasional dan integritas wilayah.

Selain itu, ia menyoroti perubahan geopolitik global yang menuntut Indonesia memperkuat daya tangkal secara terukur dan berkelanjutan.

Sjafrie menjelaskan bahwa pemerintah mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi I DPR RI untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional.

“Kami mengusulkan tambahan anggaran dengan harapan mendapat persetujuan Badan Anggaran dan menjadi bagian APBN 2027,” katanya.

Prioritas Modernisasi dan Kesiapan Operasional

Pemerintah memfokuskan usulan anggaran pada modernisasi alat utama sistem senjata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan latihan militer guna menjaga kesiapan tempur dan profesionalisme prajurit di seluruh wilayah Indonesia.

TNI juga membutuhkan dukungan logistik dan infrastruktur untuk memperkuat kemampuan operasional di berbagai medan strategis.

Panglima TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan keberhasilan program pertahanan.

Ia menyatakan bahwa dukungan anggaran menentukan efektivitas pelaksanaan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Rapat kerja ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR RI.

Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan bersama Badan Anggaran sebelum penetapan APBN 2027.

Pemerintah berharap usulan tersebut memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman multidimensi.

Langkah ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan sektor pertahanan sebagai pilar utama pembangunan nasional.