Makassar – Dalam upaya memperkuat pertahanan udara nasional, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., menyambut kunjungan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, di Ruang Rapat Supernova, Baseops, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (13/3/2025).

Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi langkah konkret dalam memastikan optimalisasi aset negara untuk mendukung kesiapan operasional TNI AU. Fokus utama pertemuan ini adalah peninjauan aset PT Angkasa Pura yang direncanakan untuk dipinjam pakai oleh TNI AU, sebuah langkah strategis guna memperkuat infrastruktur Lanud Sultan Hasanuddin sebagai pangkalan udara utama di Indonesia bagian timur.

Ketua BPK RI, didampingi Danlanud Sultan Hasanuddin, meninjau sejumlah satuan utama, termasuk Skadron Udara 11, Skadron Udara 5, Skadron Udara 33, dan Skadron Teknik 044. Setiap skadron memiliki peran krusial dalam operasi udara nasional:

Skadron Udara 11 mengoperasikan pesawat tempur sebagai garda terdepan pertahanan udara.

Skadron Udara 5 berfokus pada misi pengintaian dan pengawasan maritim.

Skadron Udara 33 bertanggung jawab atas operasi angkut strategis dan taktis.

Skadron Teknik 044 memastikan kesiapan teknis pesawat dalam mendukung kelancaran misi.

Dalam sesi pemaparan, Komandan Wing Udara 5, Kolonel Pnb Hilman L. P. Ambarita, M.M.S., serta para komandan skadron, memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan kebutuhan operasional yang dihadapi.

Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto menegaskan bahwa Lanud Sultan Hasanuddin tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan udara di wilayah timur, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penyangga keamanan udara Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai dinamika pertahanan, Lanud Sultan Hasanuddin membutuhkan perluasan lahan dan penguatan infrastruktur. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BPK RI dan PT Angkasa Pura, menjadi kunci dalam mendukung kelangsungan tugas kami,” ujarnya.

Pentingnya pengelolaan aset negara yang efektif juga menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Ketua BPK RI menekankan bahwa optimalisasi aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertahanan dan kepentingan nasional.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari lingkungan TNI AU, BPK RI, serta PT Angkasa Pura dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Di antaranya:

Marsda TNI Jemi Trisonjaya, S.M. Tr.(Han)., M.I.Pol. (Irjenau)

Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc. (Wadan Kodiklatau)

Marsma TNI I Gede Widarma Suyasa (Kadiskonsau)

Marsma TNI Hermawan Widhianto, S.E., M.M. (Irkoopsud II)

Marsma TNI Arief Hartono, S.H., MNSA. (Dankosek II)

Dr. Edy Witono, S.E., M.M., Ak., CSFA, CertDA, CIISA, ERMAP. (Direktur DJPKN VIII A)

Novie Irawati Herni Purnama, S.E., M.Ak., CSFA, CFE, CFrA. (Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI)

Yanindya Bayu Wirawan (Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Indonesia)

Kelik Hari Purwanto (Asset Management Group Head PT Angkasa Pura Indonesia)

Annang Setia Budhi (Business Development Group Head PT Angkasa Pura Indonesia)

Farid Indra Nugraha (Asset Management Group Head PT Aviasi Pariwisata Indonesia)

Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi antara institusi negara dalam memastikan pertahanan udara yang kuat dan pengelolaan aset yang profesional. Ke depan, diharapkan langkah konkret ini dapat mempercepat realisasi penguatan Lanud Sultan Hasanuddin sebagai benteng udara nasional.

(Sumber; Pen Hassanudin)