Hasan Nasbi Akui Kepuasan Publik Prabowo Turun, Soroti Evaluasi MBG

JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen.

Hasan menilai penurunan tingkat kepuasan tersebut merupakan dinamika yang lazim terjadi pada awal masa pemerintahan setelah berakhirnya fase honeymoon politik, sekaligus dipengaruhi proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Hasan dalam dialog di kanal YouTube Total Politik.

Ia mengatakan, fluktuasi tingkat kepuasan publik merupakan hal yang wajar dalam sebuah pemerintahan karena dipengaruhi berbagai faktor, terutama persepsi masyarakat terhadap efektivitas program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.

Menurut Hasan, pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

“Dalam perjalanan pemerintahan, approval rating itu dinamis, bisa naik dan turun. Saat ini pemerintah sedang melakukan perombakan dan penataan besar-besaran pada program andalan seperti MBG. Pembenahan tata kelola ini sangat krusial agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa ada penyimpangan,” ujar Hasan.

Ia menjelaskan, kepemimpinan baru di BGN diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan serta memperbaiki tata kelola operasional program.

Menurutnya, upaya tersebut juga mencakup penindakan terhadap oknum internal maupun mitra kerja yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari praktik koruptif, pungutan liar, hingga kelalaian dalam pemenuhan standar gizi.

Hasan menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas program prioritas Presiden Prabowo.

Ia menyebut proses pembenahan membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan, termasuk melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Selain aspek tata kelola, Hasan juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap pembentukan persepsi publik.

Menurutnya, perkembangan ruang digital membuat masyarakat kerap menilai suatu kebijakan berdasarkan informasi yang viral, meskipun belum tentu mencerminkan kondisi secara menyeluruh.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai hyper-reality, yakni situasi ketika persepsi yang terbentuk di ruang digital lebih dominan dibandingkan pengalaman faktual masyarakat di lapangan.

Dalam pandangannya, insiden yang terjadi di satu daerah dengan cepat menyebar melalui media sosial dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah persoalan serupa terjadi secara nasional.

Karena itu, pemerintah menilai penting untuk terus menyampaikan informasi yang utuh agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih proporsional terhadap pelaksanaan berbagai program.

Klarifikasi Istana soal Istilah “Londo Ireng”

Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga memberikan penjelasan mengenai polemik penggunaan istilah “Londo Ireng” yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato.

Hasan menegaskan, pemerintah tidak pernah memberikan label kepada seluruh insan pers, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan asing.

Menurutnya, pernyataan Presiden ditujukan kepada oknum tertentu yang diduga memanfaatkan profesi atau identitas tertentu untuk menjalankan kepentingan pihak asing, bukan kepada seluruh kelompok profesi tersebut.

“Pernyataan Presiden itu terang benderang. Jika ada pihak yang bekerja untuk kepentingan asing, biasanya disebut Londo Ireng, dan sekarang ada oknum yang menyamar menggunakan baju pengamat atau wartawan. Ini bukan berarti seluruh wartawan atau LSM adalah Londo Ireng. Kritik yang jujur dan diskusi yang bermutu tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi,” kata Hasan.

Ia mengimbau publik agar memahami konteks pernyataan Presiden secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun generalisasi terhadap profesi tertentu.

Hasan menambahkan, pemerintah tetap memandang kritik yang disampaikan secara objektif sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.

Menurutnya, ruang kritik, diskusi publik, serta peran media massa tetap memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Selain itu, Hasan juga menanggapi berbagai spekulasi mengenai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia membantah narasi yang menyebut adanya keretakan hubungan kedua tokoh tersebut.

Hasan menjelaskan, kunjungan sejumlah pejabat pemerintah ke Solo, termasuk yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, merupakan bagian dari silaturahmi dan komunikasi politik yang dilakukan atas sepengetahuan serta arahan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Hasan turut menanggapi munculnya inisiatif sejumlah kelompok masyarakat sipil yang membentuk “kabinet bayangan”.

Menurutnya, pemerintah menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, setiap gagasan maupun alternatif kepemimpinan pada akhirnya harus memperoleh legitimasi melalui mekanisme politik yang sah, termasuk melalui pemilihan umum.

Hasan menilai berbagai kritik, evaluasi, maupun gagasan dari masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, ia menekankan bahwa perubahan kebijakan ataupun kepemimpinan harus ditempuh melalui jalur konstitusional sehingga memiliki legitimasi yang berasal dari mandat rakyat.**/Total Politik