Minggu, 22 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Politik » Hasan Nasbi Akui Kepuasan Publik Prabowo Turun, Soroti Evaluasi MBG

Hasan Nasbi Akui Kepuasan Publik Prabowo Turun, Soroti Evaluasi MBG

  • account_circle Gensa Media Indonesia
  • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen.

Hasan menilai penurunan tingkat kepuasan tersebut merupakan dinamika yang lazim terjadi pada awal masa pemerintahan setelah berakhirnya fase honeymoon politik, sekaligus dipengaruhi proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Hasan dalam dialog di kanal YouTube Total Politik.

Ia mengatakan, fluktuasi tingkat kepuasan publik merupakan hal yang wajar dalam sebuah pemerintahan karena dipengaruhi berbagai faktor, terutama persepsi masyarakat terhadap efektivitas program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.

Menurut Hasan, pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

“Dalam perjalanan pemerintahan, approval rating itu dinamis, bisa naik dan turun. Saat ini pemerintah sedang melakukan perombakan dan penataan besar-besaran pada program andalan seperti MBG. Pembenahan tata kelola ini sangat krusial agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa ada penyimpangan,” ujar Hasan.

Ia menjelaskan, kepemimpinan baru di BGN diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan serta memperbaiki tata kelola operasional program.

Menurutnya, upaya tersebut juga mencakup penindakan terhadap oknum internal maupun mitra kerja yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari praktik koruptif, pungutan liar, hingga kelalaian dalam pemenuhan standar gizi.

Hasan menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas program prioritas Presiden Prabowo.

Ia menyebut proses pembenahan membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan, termasuk melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Baca juga :  Seleksi Sekda Bekasi Disorot, Frits Ingatkan Bahaya Stigma Nepotisme

Selain aspek tata kelola, Hasan juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap pembentukan persepsi publik.

Menurutnya, perkembangan ruang digital membuat masyarakat kerap menilai suatu kebijakan berdasarkan informasi yang viral, meskipun belum tentu mencerminkan kondisi secara menyeluruh.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai hyper-reality, yakni situasi ketika persepsi yang terbentuk di ruang digital lebih dominan dibandingkan pengalaman faktual masyarakat di lapangan.

Dalam pandangannya, insiden yang terjadi di satu daerah dengan cepat menyebar melalui media sosial dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah persoalan serupa terjadi secara nasional.

Karena itu, pemerintah menilai penting untuk terus menyampaikan informasi yang utuh agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih proporsional terhadap pelaksanaan berbagai program.

Klarifikasi Istana soal Istilah “Londo Ireng”

Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga memberikan penjelasan mengenai polemik penggunaan istilah “Londo Ireng” yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato.

Hasan menegaskan, pemerintah tidak pernah memberikan label kepada seluruh insan pers, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan asing.

Menurutnya, pernyataan Presiden ditujukan kepada oknum tertentu yang diduga memanfaatkan profesi atau identitas tertentu untuk menjalankan kepentingan pihak asing, bukan kepada seluruh kelompok profesi tersebut.

“Pernyataan Presiden itu terang benderang. Jika ada pihak yang bekerja untuk kepentingan asing, biasanya disebut Londo Ireng, dan sekarang ada oknum yang menyamar menggunakan baju pengamat atau wartawan. Ini bukan berarti seluruh wartawan atau LSM adalah Londo Ireng. Kritik yang jujur dan diskusi yang bermutu tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi,” kata Hasan.

Ia mengimbau publik agar memahami konteks pernyataan Presiden secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun generalisasi terhadap profesi tertentu.

Baca juga :  Demokrasi Katanya untuk Semua, Kesbangpol Kota Bekasi Soroti Hak Politik Disabilitas

Hasan menambahkan, pemerintah tetap memandang kritik yang disampaikan secara objektif sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.

Menurutnya, ruang kritik, diskusi publik, serta peran media massa tetap memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Selain itu, Hasan juga menanggapi berbagai spekulasi mengenai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia membantah narasi yang menyebut adanya keretakan hubungan kedua tokoh tersebut.

Hasan menjelaskan, kunjungan sejumlah pejabat pemerintah ke Solo, termasuk yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, merupakan bagian dari silaturahmi dan komunikasi politik yang dilakukan atas sepengetahuan serta arahan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Hasan turut menanggapi munculnya inisiatif sejumlah kelompok masyarakat sipil yang membentuk “kabinet bayangan”.

Menurutnya, pemerintah menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, setiap gagasan maupun alternatif kepemimpinan pada akhirnya harus memperoleh legitimasi melalui mekanisme politik yang sah, termasuk melalui pemilihan umum.

Hasan menilai berbagai kritik, evaluasi, maupun gagasan dari masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, ia menekankan bahwa perubahan kebijakan ataupun kepemimpinan harus ditempuh melalui jalur konstitusional sehingga memiliki legitimasi yang berasal dari mandat rakyat.**/Total Politik

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Redaktur Gensa Media Indonesia bertanggung jawab mengelola, menyunting, dan memastikan setiap berita memenuhi standar jurnalistik, akurasi, keberimbangan, independensi, serta Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Baca Lainnya

  • Semarak HUT TNI AL ke-80, Lanal Bengkulu Gelar Olahraga Bersama Penuh Keakraban

    Semarak HUT TNI AL ke-80, Lanal Bengkulu Gelar Olahraga Bersama Penuh Keakraban

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Bengkulu — Suasana ceria dan penuh keakraban terasa sejak pagi di Lapangan Apel Mako Lanal Bengkulu, Selasa (16/9/2025). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Laut, Lanal Bengkulu menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan prajurit beserta keluarga besar. Kegiatan dimulai dengan pemanasan, diikuti senam SKJ 88 yang penuh semangat, lalu aerobik dan jalan […]

  • Setwan Sumedang Raih Penghargaan JDIH Peningkatan Kinerja Tingkat Jabar 2025

    Setwan Sumedang Raih Penghargaan JDIH Peningkatan Kinerja Tingkat Jabar 2025

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    BANDUNG – Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Sumedang berhasil meraih penghargaan kategori Peningkatan Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, S.E., kepada perwakilan Setwan Sumedang dalam acara Pertemuan dan Pemberian Penghargaan Anggota JDIH Jawa Barat 2025 yang […]

  • Anggota DPRD Angkat Bicara, Ahmadi: Selesaikan Hak Pekerja Sesuai Aturan Negara

    Anggota DPRD Angkat Bicara, Ahmadi: Selesaikan Hak Pekerja Sesuai Aturan Negara

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Nadya
    • 0Komentar

    Ketidakhadiran tanggapan dari pemilik SPBU ini memicu kekhawatiran adanya pembiaran terhadap hak pekerja yang seharusnya dilindungi

  • Raybee Wire Clothes Rack Heavy Duty Garment Rack For Hanging Clothes

    Raybee Wire Clothes Rack Heavy Duty Garment Rack For Hanging Clothes

    • calendar_month Jumat, 12 Jan 2024
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    Raybee Wire Clothes Rack Heavy Duty Garment Rack For Hanging Clothes Discount Range From 5% – 7% For This Raybee 830 LBS Clothes Rack Heavy Duty, Freestanding & Portable Price: $171.99 $137.99 Size: 69″ W x 16″ D x 77″ H DESCRIPTION Raybee adjustable clothes rack heavy duty with wire shelves, which provieds ample storage […]

  • Lanal Bandung Bersama IFG Gelar Kindness ToProgress Volume 5

    Lanal Bandung Bersama IFG Gelar Kindness ToProgress Volume 5

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Bandung – Prajurit Pangkalan TNI AL (Lanal) Bandung menunjukkan komitmennya terhadap nilai kemanusiaan dan kesetaraan sosial dengan turut menyukseskan kegiatan Kindness ToProgress Volume 5 Inclusivity Disability Community di Desa Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (8/10/2025). Mengusung tema “Hidupkan Asta Cita, Satukan Daya untuk Kesetaraan”, kegiatan ini digelar selama tiga hari, mulai […]

  • Dandim Bekasi Pimpin Groundbreaking Koperasi Desa, Target Selesai 90 Hari

    Dandim Bekasi Pimpin Groundbreaking Koperasi Desa, Target Selesai 90 Hari

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Kabupaten Bekasi, 24 April 2026 – Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Michael Ronald memimpin peletakan batu pertama Koperasi Desa Merah Putih di Karangreja, Pebayuran. Kegiatan berlangsung di Kampung Kobak Rante RT 01 RW 07 dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta perangkat desa. Sekitar 25 peserta hadir dalam kegiatan yang menjadi bagian percepatan pembangunan […]

expand_less