Seleksi Sekda Bekasi Disorot, Frits Ingatkan Bahaya Stigma Nepotisme

BEKASI – Seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi memasuki tahapan lanjutan setelah empat pejabat dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak.

Salah satu nama yang masuk dalam bursa tersebut ialah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin.

Tiga kandidat lainnya yakni Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Arief Maulana, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Bekasi Dinar Faizal Badar, serta Staf Ahli Wali Kota Banjar Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Dede Tito Ismanto.

Keempat nama tersebut ditetapkan melalui keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bekasi tahun 2026.

Dalam perkembangan proses seleksi, nama Solikhin turut menjadi perhatian setelah muncul pembahasan publik mengenai dugaan hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Isu tersebut kemudian dikaitkan dengan pertanyaan mengenai transparansi, penerapan sistem merit, serta potensi konflik kepentingan dalam proses seleksi.

Namun, aktivis kemanusiaan sekaligus pemerhati kebijakan publik Frits Saikat meminta persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai praktik nepotisme hanya berdasarkan adanya hubungan keluarga.

Frits mengatakan, penilaian terhadap setiap kandidat semestinya tetap didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak, serta hasil proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak kenal sama Pak Solikhin, bahkan tidak pernah komunikasi, ketemu pun tidak pernah,” ujar Frits, Senin (21/9/2026).

Menurut Frits, tidak adanya hubungan personal dengan Solikhin membuat penilaiannya terhadap kandidat tersebut lebih diarahkan pada rekam jejak dan kinerja yang diketahuinya.

“Tapi saya melihat dia salah satu kandidat calon Sekda Kota Bekasi yang kuat secara intelektual dan integritasnya bagus. Selama menjabat Kepala Bapenda, dia sudah mencegah kebocoran APBD dengan berbagai kebijakan,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Frits terhadap kinerja Solikhin dan bukan hasil penilaian resmi dari panitia seleksi.

Kekerabatan dan Nepotisme Harus Dibedakan

Frits menilai hubungan keluarga dengan pejabat publik tidak secara otomatis membuktikan terjadinya nepotisme.

Menurut dia, persoalan yang lebih penting ialah memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kandidat untuk diuji.

“Nepotisme itu memang tuntutan reformasi yang harus kita lawan, tapi jangan sampai isu nepotisme ini malah menutup peluang orang untuk berkarir kalau kinerja dan dedikasinya memang bagus,” tegas Frits.

Ia mengatakan, keberadaan hubungan kekerabatan apabila memang terbukti seharusnya justru mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap proses seleksi.

Dengan demikian, keputusan akhir dapat diuji berdasarkan prosedur, kompetensi, rekam jejak, integritas, dan hasil penilaian seluruh kandidat.

Frits juga mengingatkan agar semangat reformasi dalam membangun pemerintahan yang bersih tidak berkembang menjadi stigma terhadap aparatur sipil negara yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.

“Jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan untuk melawan nepotisme justru membunuh karier orang yang memang berprestasi hanya karena dia punya ikatan keluarga,” ujarnya.

Menurut dia, kualitas seorang aparatur tidak semestinya ditentukan semata-mata berdasarkan hubungan personal atau keluarga, melainkan berdasarkan kemampuan dan kontribusinya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pada saat yang sama, transparansi tetap menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

Empat Kandidat Masuk Tahapan Berikutnya

Keempat kandidat yang telah lolos administrasi dan rekam jejak selanjutnya menghadapi tahapan seleksi kompetensi.

Berdasarkan jadwal yang diberitakan, assessment dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2026 di Assessment Centre Polri, Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Tahapan berikutnya juga mencakup penyusunan makalah dan bahan paparan, presentasi serta wawancara. Kandidat yang masuk tiga besar selanjutnya akan mengikuti tahapan lanjutan sesuai mekanisme seleksi.

Proses tersebut menjadi penting karena jabatan Sekda memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, perhatian publik tidak hanya tertuju kepada siapa yang akan terpilih, tetapi juga terhadap bagaimana setiap tahapan seleksi dijalankan.

Frits menilai pengujian terhadap sistem seleksi sama pentingnya dengan pengujian terhadap para kandidat.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar siapa yang punya hubungan dengan siapa, tetapi siapa yang benar-benar mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi Kota Bekasi,” pungkasnya.

Dengan empat kandidat yang telah lolos tahapan awal, proses seleksi kini memasuki fase yang lebih substantif.

Pada tahap tersebut, rekam jejak dan latar belakang masing-masing kandidat akan berhadapan dengan penilaian kompetensi serta mekanisme seleksi yang ditetapkan Pansel.

Bagi publik, transparansi proses dan dasar pengambilan keputusan menjadi faktor penting untuk memastikan calon Sekda terpilih benar-benar lahir melalui mekanisme yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.