Firman Ugm

BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak mengabaikan nasib pedagang kaki lima (PKL) dalam rencana penataan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Prof. M. Yamin. Ia menilai pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan, tetapi pemerintah wajib memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh kepastian dan solusi yang layak. Sardi menyampaikan hal tersebut […]

KOTA BEKASI – Tongkat komando Polsek Jatiasih resmi berpindah tangan. AKP Rusnawati, S.H., kini menjabat Kapolsek Jatiasih menggantikan AKP Marganda Siahaan, S.H., M.H., dalam serah terima jabatan sekaligus pisah sambut yang digelar di halaman Mapolsek Jatiasih, Kamis (28/8/2026). Pergantian kepemimpinan tersebut dihadiri unsur pemerintahan, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai elemen wilayah menjadi bagian […]

BEKASI – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang mencuat di tengah polemik penataan dan relokasi pedagang di kawasan Pasar Baru, Kota Bekasi. Pengelola pasar, PT Mitra Patriot, mengaku telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dan kini melakukan pendalaman bersama pihak kepolisian. Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Hendrajid Raharja, mengatakan dugaan pungutan tersebut terungkap […]

BEKASI – Masyarakat diingatkan agar tidak sembarangan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), maupun Kartu Keluarga (KK) kepada orang lain. Penggunaan data kependudukan untuk aktivitas ekonomi, seperti pengajuan kredit atau pembiayaan, dapat tercatat atas identitas pemilik NIK dan berpotensi memengaruhi profil sosial ekonomi yang digunakan dalam pemutakhiran data kesejahteraan. Peringatan tersebut disampaikan […]

BEKASI – Sejumlah warga Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, mempertanyakan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi yang mereka alami. Menanggapi keluhan tersebut, pihak kelurahan memastikan warga dapat mengajukan penyesuaian data melalui mekanisme verifikasi kondisi faktual di lapangan. Lurah Bojong Rawalumbu Warjan mengatakan data desil yang menjadi acuan berasal dari pemerintah pusat melalui […]

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan berbasis hak asasi manusia (HAM) melalui pelatihan Kota HAM yang melibatkan aparatur pemerintah, akademisi, dan unsur masyarakat. Pelatihan yang berlangsung hingga 3 September 2026 tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus mendorong penerapan prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik […]

BEKASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi memperketat pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan. Strategi itu dilakukan untuk mencegah pedagang kembali menempati ruang publik setelah penertiban. Kepala Satpol PP Kota Bekasi Nesan Sujana mengatakan penertiban PKL tidak cukup dilakukan melalui razia atau pembubaran […]

BEKASI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi menegaskan komitmennya membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Komitmen tersebut diarahkan pada perubahan nyata dalam tata kelola birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar deklarasi seremonial. Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Dr. Taufiq R. Hidayat, AP., M.Si., mengatakan pembangunan zona integritas menjadi […]

BEKASI – Dana RW 18, Kelurahan Pekayon Jaya, Kota Bekasi, sebesar Rp100 juta telah dicairkan dan mulai direalisasikan untuk pembenahan lingkungan. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas di lima RT, Posyandu, bank sampah, pos keamanan, hingga rehabilitasi kantor RW. Ketua RW 18, Sujito (68), mengatakan dana tersebut dicairkan pada Jumat, 14 Agustus 2026 melalui […]

BEKASI – Proses pemilihan Ketua RW 03 di Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, dipersoalkan warga. Selain dugaan ketidaksesuaian tahapan pemilihan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal), muncul pula persoalan mengenai ketentuan uang sebesar Rp30 juta yang disebut menjadi bagian dari tata tertib pemilihan dan kemudian dibebankan kepada calon masing-masing Rp15 juta. Persoalan tersebut […]