Obat hingga 100 Butir, Sekali Konsultasi? Pengakuan Pasien Apotek Mentari Disorot

BEKASI – Pengakuan seorang pasien berinisial P (38) mengenai pengalaman memperoleh obat dalam jumlah puluhan hingga sekitar 100 butir untuk jenis tertentu di Apotek Mentari, Bekasi, memunculkan pertanyaan tentang prosedur konsultasi medis, penetapan resep, dan pengawasan penyerahan obat.

Pasien tersebut mengaku pernah memperoleh sejumlah obat setelah menyampaikan keluhan sulit tidur atau insomnia. Ia juga menyebut dapat mengajukan permintaan tambahan obat kepada dokter yang melayaninya.

Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), P mengatakan proses awal untuk mendapatkan layanan di Apotek Mentari cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), disertai pembayaran sekitar Rp225.000.

Menurut P, biaya tersebut mencakup konsultasi, resep, materai, dan buku catatan pasien berwarna biru.

“Biaya tersebut untuk konsultasi, resep, materai, dan buku catatan pasien berwarna biru,” ujarnya.

P menuturkan, saat menyampaikan keluhan sulit tidur, dirinya mendapatkan resep. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci tahapan pemeriksaan medis yang dilakukan dokter sebelum menentukan obat dan dosis yang diberikan.

“Cuma bilang sulit tidur, langsung diresepin,” kata P saat menceritakan pengalamannya.

Pengakuan tersebut belum cukup untuk memastikan apakah konsultasi dan pemeriksaan medis telah dilakukan sesuai standar profesi. Penilaian itu memerlukan keterangan dokter yang bersangkutan, catatan medis, serta pemeriksaan terhadap prosedur pelayanan yang diterapkan.

P juga mengaku pernah menerima obat dalam jumlah besar setelah meminta tambahan kepada dokter. Ia menyebut alprazolam, Esilgan, dan Dumolid sebagai obat yang pernah dimintanya.

Menurut pengakuannya, jumlah obat yang diterima dapat mencapai sekitar 80 hingga 100 butir untuk satu jenis obat tertentu. Namun, jenis obat yang dimaksud dalam jumlah tersebut, kekuatan sediaan, dosis, frekuensi penggunaan, dan dasar medis pemberiannya masih perlu dipastikan.

Keterangan pasien tersebut juga belum disertai dokumen resep, catatan penyerahan obat, atau rekam medis yang dapat digunakan untuk memverifikasi jumlah dan jenis obat yang diterimanya.

Dalam pelayanan kesehatan, jenis obat, dosis, dan jumlah yang diresepkan harus didasarkan pada kebutuhan medis pasien serta ketentuan yang berlaku. Obat yang termasuk golongan psikotropika atau tunduk pada pembatasan khusus memiliki persyaratan peresepan, penyimpanan, pencatatan, dan penyerahan yang perlu dipatuhi sesuai klasifikasi serta aturan masing-masing.

Karena itu, klaim mengenai pemberian obat dalam jumlah besar perlu diperiksa berdasarkan resep dan dokumen pelayanan, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya obat yang diakui diterima pasien.

Pasien Bandingkan dengan Praktik Dokter Lain

P turut membandingkan pengalamannya di Apotek Mentari dengan pelayanan dokter spesialis kesehatan jiwa (SpKJ) lain yang pernah didatanginya.

Ia mengaku biasanya membayar sekitar Rp150.000 untuk konsultasi di tempat lain dan menerima obat dalam jumlah berbeda.

“Kalau untuk dokter lain, saya biasanya membayar sekitar Rp150 ribu untuk konsultasi, tetapi obatnya lebih sedikit, 30 butir untuk alprazolam dan 15 butir untuk Riklona, ditambah 30 butir tramadol,” tuturnya.

P mengaku merasa lebih diuntungkan ketika memperoleh obat dalam jumlah lebih banyak. Ia juga mengatakan pernah mendapat teguran dari dokter SpKJ lain ketika meminta tambahan obat.

Meski demikian, banyaknya obat yang diterima tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kualitas pelayanan medis. Penilaian harus mempertimbangkan diagnosis, kondisi pasien, dosis, lama terapi, risiko efek samping, dan evaluasi klinis oleh tenaga medis yang berwenang.

Perbedaan jumlah obat antarpraktik juga tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Kepatuhan terhadap standar pelayanan hanya dapat dinilai setelah prosedur pemeriksaan, resep, dan penyerahan obat ditelaah secara menyeluruh.

Klarifikasi dan Pengawasan Diperlukan

Pengakuan P menjadi dasar bagi perlunya penelusuran lebih lanjut, terutama untuk memastikan bagaimana konsultasi dilakukan, siapa yang menerbitkan resep, serta bagaimana jenis dan jumlah obat ditentukan dan diserahkan kepada pasien.

Pengelola Apotek Mentari dan dokter yang disebut dalam keterangan pasien perlu dimintai penjelasan mengenai prosedur pelayanan, mekanisme penerbitan resep, serta pencatatan obat yang diserahkan. Keterangan mereka penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada satu sumber.

Dinas Kesehatan setempat juga dapat dimintai keterangan mengenai kewenangan pengawasan dan mekanisme pemeriksaan yang relevan.

Apabila terdapat obat yang masuk dalam pengawasan khusus, pemeriksaan perlu melibatkan instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Verifikasi dapat mencakup kesesuaian resep dengan kondisi medis pasien, jumlah dan dosis obat, identitas serta kewenangan pemberi resep, dan dokumentasi penyerahan obat.

Pemeriksaan juga perlu memperhatikan kerahasiaan rekam medis dan data pribadi pasien.