Pontianak — Di tengah semangat membangun Indonesia dari daerah, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional.

Bukan sekadar mendukung dari pinggir, APRI Kalbar menyatakan siap turun tangan mendukung pemerintah melalui sinergi pembangunan, legalisasi pertambangan rakyat, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ketua APRI Kalbar menekankan, pertambangan rakyat harus naik kelas—dari kegiatan informal menjadi sektor yang tertib hukum, ramah lingkungan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.

“Kami ingin tambang rakyat menjadi bagian dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Legalisasi adalah langkah penting agar masyarakat tidak hanya bekerja, tapi juga dilindungi dan diberdayakan,” ujarnya.

Menurutnya, sudah saatnya pertambangan rakyat dilepaskan dari stigma negatif. Justru, jika dikelola dengan benar dan didampingi oleh kebijakan yang tepat, sektor ini bisa menjadi lokomotif ekonomi lokal.

Dukungan APRI Kalbar ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis potensi daerah, dengan tetap memegang prinsip good governance dan kelestarian lingkungan.

Lebih jauh, APRI Kalbar mengajak semua pihak—baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum—untuk bersama-sama mendorong ekosistem tambang rakyat yang legal, aman, dan berdampak positif bagi pembangunan Kalimantan Barat.

“Tambang rakyat bukan ancaman, tapi aset. Jika dikelola bersama, akan jadi kekuatan yang mendukung masa depan daerah,” tutup Ketua APRI Kalbar.