Sardi Efendi Desak Tri Adhianto Cari Solusi PKL Sebelum Penataan Juanda-Yamin
BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak mengabaikan nasib pedagang kaki lima (PKL) dalam rencana penataan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Prof. M....
BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak mengabaikan nasib pedagang kaki lima (PKL) dalam rencana penataan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Prof. M. Yamin.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan, tetapi pemerintah wajib memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh kepastian dan solusi yang layak.
Sardi menyampaikan hal tersebut pada Rabu (2/9/2026) setelah mencermati aspirasi berbagai kelompok masyarakat terkait rencana penataan dua ruas jalan tersebut.
Menurut Sardi, pembangunan dan penataan kawasan merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki wajah serta infrastruktur Kota Bekasi.
Namun, pembangunan tidak semestinya berjalan dengan mengabaikan kepentingan warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Ia menyebut sejumlah elemen masyarakat telah menyampaikan dukungan terhadap rencana penataan Jalan Juanda dan Jalan Prof. M. Yamin.
Kelompok tersebut antara lain Aliansi PKL dan Pemuda Kota Bekasi, Forum Organisasi Daerah Polda, pimpinan PKL Jalan Yamin, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kota Bekasi, AMPUK, Forum Remaja Gemas Indonesia, PERMASI, LSM Harapan Masyarakat Indonesia, dan LSM Rimau.
“Prinsipnya mereka sepakat dan setuju dengan penataan Jalan Juanda dan Jalan Prof. M. Yamin. Mereka tidak ingin menghambat pembangunan,” ujar Sardi.
Namun, dukungan terhadap pembangunan tersebut, kata Sardi, perlu diikuti langkah konkret dari pemerintah.
Terutama menyangkut keberadaan pedagang yang selama ini menempati sejumlah titik di kawasan pasar, termasuk pelataran hingga los bagian bawah.
Menurut dia, persoalan utama bukan semata-mata mengenai setuju atau tidaknya masyarakat terhadap pembangunan, melainkan bagaimana pemerintah memberikan kepastian kepada warga yang terdampak langsung.
“Yang harus segera dicari adalah solusi untuk para pedagang. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi persoalan masyarakat yang terdampak justru tidak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Sardi meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi turun langsung membuka ruang dialog dengan para pedagang serta seluruh pihak yang berkepentingan.
Menurut dia, komunikasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Ia juga mengingatkan Pemkot Bekasi agar tidak memaksakan tahapan pembangunan apabila kondisi sosial belum kondusif.
Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kesiapan masyarakat dan solusi bagi pedagang sebelum pekerjaan penataan berjalan lebih jauh.
“Kalau memang belum kondusif, kondusifkan terlebih dahulu. Jangan sampai pembangunan justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Pembangunan Harus Berjalan, Pedagang Jangan Kehilangan Kepastian
Sardi menilai pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak semestinya ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab menjalankan pembangunan, tetapi pada saat yang sama juga berkewajiban mengelola dampak sosial yang muncul dari kebijakan tersebut.
“Pembangunan jangan dipertentangkan dengan kepentingan masyarakat. Keduanya harus bisa berjalan bersama. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” ujarnya.
Ia mengatakan salah satu aspirasi yang diterimanya berkaitan dengan rencana penempatan pedagang di area dalam, termasuk lantai bawah dan kawasan parkir.
Karena itu, Sardi mendorong pemerintah segera menetapkan kebijakan yang jelas mengenai penataan dan penempatan pedagang.
Kepastian tersebut dinilai penting agar para pedagang mengetahui masa depan usaha mereka dan tidak menghadapi ketidakjelasan ketika proses penataan berlangsung.
Menurut Sardi, pemerintah perlu menyusun solusi yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
Dialog dengan pedagang menjadi salah satu langkah yang dinilai penting sebelum pemerintah mengambil keputusan final.
Ia menegaskan bahwa keberadaan aspirasi masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan pembangunan.
Sebaliknya, aspirasi tersebut perlu menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan agar pembangunan dapat berlangsung dengan dukungan masyarakat.
“Kalau semua pihak sudah menyatakan tidak menghambat pembangunan, pemerintah tinggal mengambil kebijakan yang tepat. Pedagang harus mendapatkan solusi, pembangunan juga harus tetap berjalan,” pungkas Sardi.
Rencana penataan Jalan Juanda dan Jalan Prof. M. Yamin pada akhirnya tidak hanya menyangkut perubahan fisik kawasan.
Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak memperlebar persoalan sosial di tengah masyarakat.
Dengan demikian, kepastian mengenai penempatan pedagang, mekanisme penataan, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang perlu diperjelas sebelum tahapan pembangunan berjalan lebih jauh.
Sikap tersebut menempatkan Pemkot Bekasi pada dua tuntutan yang harus dijalankan secara bersamaan: menjaga agenda pembangunan dan memastikan masyarakat terdampak tidak kehilangan kepastian atas mata pencaharian mereka.
