Banjir Bekasi Mengintai, Bambang Purwanto Usulkan Perahu Evakuasi di Setiap RW

BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Bambang Purwanto, S.Pd.I., menyoroti kesiapan penanganan banjir menjelang musim hujan 2026 dan mengusulkan penyediaan perahu evakuasi di setiap rukun warga (RW), terutama di kawasan yang rawan banjir.

Usulan tersebut disampaikan Bambang saat kegiatan reses di RW 13, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Senin (12/10/2026).

Menurut Bambang, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan turap, normalisasi atau pembenahan kali, dan optimalisasi pompa air.

Pemerintah Kota Bekasi, kata dia, juga perlu memperkuat mitigasi bencana serta memastikan ketersediaan sarana evakuasi untuk membantu warga ketika banjir merendam permukiman.

“Penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan turap, pembenahan kali, dan optimalisasi pompa air. Pemerintah juga perlu memperkuat mitigasi bencana serta memastikan kesiapan evakuasi ketika banjir dalam skala besar terjadi,” ujar Bambang.

Ia menilai kesiapan evakuasi menjadi persoalan penting, terutama di wilayah yang kerap mengalami genangan dan membutuhkan waktu lama untuk surut.

Bambang juga menyinggung pembangunan turap di kawasan Burenjaya yang diharapkan dapat membantu mengurangi dampak banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Semua rencana pembangunan Kota Bekasi, masalah infrastruktur dan banjir menjadi prioritas utama,” katanya.

Anggaran dan Program Penanganan Banjir Perlu Terbuka

Selain menyoroti infrastruktur, Bambang turut menyinggung pentingnya kejelasan anggaran penanggulangan banjir Kota Bekasi tahun 2026.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran dan program prioritas yang telah disiapkan pemerintah daerah, ia mengaku belum mengingat angka secara pasti.

Ia menjelaskan, sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), memiliki program penanganan banjir yang mencakup perbaikan turap, pembenahan kali, optimalisasi pompa air, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Sementara itu, penanganan mitigasi bencana melibatkan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Namun, besaran anggaran, rincian program, lokasi pekerjaan, serta tingkat realisasinya masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi Pemerintah Kota Bekasi.

Bambang menilai keterbukaan informasi mengenai anggaran diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik dan perkembangan program penanggulangan banjir.

“Transparansi anggaran penting agar masyarakat mengetahui berapa besar dana yang disiapkan, wilayah mana yang menjadi prioritas, serta sejauh mana program penanganan banjir direalisasikan,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD, ia menilai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan tersebut juga diperlukan untuk menilai apakah anggaran yang dialokasikan telah menjangkau kawasan yang mengalami banjir berulang.

Berita lainnya: Anggaran Sekolah Bekasi Tembus Miliaran Rupiah, Bambang Purwanto Soroti Data Kerusakan

Perahu Evakuasi Dinilai Penting di Kawasan Rawan Banjir

Bambang mengatakan, salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian adalah proses evakuasi warga ketika banjir besar melanda permukiman.

Dalam kondisi tertentu, genangan yang menutup akses jalan dapat menghambat mobilitas warga maupun petugas penyelamat. Situasi tersebut berpotensi menyulitkan evakuasi, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan segera.

Untuk mengantisipasi persoalan itu, Bambang berencana mengusulkan kepada perangkat daerah terkait agar menyediakan perahu evakuasi di setiap RW atau kawasan yang memiliki risiko banjir tinggi.

“Kalau bisa, setiap RW atau setiap turap ada perahu fiber yang bisa digunakan. Kalau mengandalkan perahu karet, susah,” ungkapnya.

Menurut dia, ketersediaan perahu dapat membantu proses penyelamatan ketika akses jalan terendam dan kendaraan biasa tidak dapat menjangkau permukiman warga.

Meski demikian, usulan pengadaan perahu tersebut masih perlu dibahas bersama perangkat daerah terkait agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah.

Penyediaan sarana evakuasi juga perlu disertai pemetaan daerah rawan banjir, penentuan lokasi penyimpanan, penyiapan petugas, serta pelatihan penggunaan perahu dalam situasi darurat.

Langkah tersebut penting untuk memastikan sarana yang disediakan benar-benar dapat digunakan secara efektif dan aman, bukan sekadar menjadi inventaris di tingkat lingkungan.

Penanganan Banjir Membutuhkan Pengawasan Berkelanjutan

Memasuki musim hujan 2026, penanganan banjir di Kota Bekasi membutuhkan koordinasi antara pembangunan infrastruktur, kesiapan peralatan evakuasi, pengelolaan saluran air, dan sistem peringatan dini.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target, terutama di wilayah yang mengalami banjir berulang dan memiliki persoalan genangan berkepanjangan.

Di sisi lain, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran, lokasi pekerjaan prioritas, jadwal pelaksanaan, dan target penyelesaian proyek penanggulangan banjir.

Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program sekaligus menilai perkembangan penanganan banjir di lingkungan mereka.

Bambang menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran perlu dilakukan agar upaya penanggulangan banjir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, kesiapan menghadapi musim hujan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam memastikan perlindungan dan evakuasi warga ketika bencana terjadi.