Anggaran Sekolah Bekasi Tembus Miliaran Rupiah, Bambang Purwanto Soroti Data Kerusakan

BEKASI – Anggaran pembangunan dan perbaikan sekolah di Kota Bekasi yang mencapai miliaran rupiah menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PPS, H. Bambang Purwanto, S.Pd.I. Ia menyoroti pentingnya transparansi sumber pendanaan, kejelasan kewenangan pemerintah, serta akurasi data sekolah rusak sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

Bambang menyampaikan hal tersebut saat kegiatan reses di RW 13, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Senin (12/10/2026).

Menurut Bambang, pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan harus mengikuti pembagian kewenangan pemerintah agar pelaksanaan program sesuai dengan tanggung jawab masing-masing instansi.

“Pembangunan sekolah harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah. Pemerintah Kota Bekasi menangani pendidikan jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan sekolah menengah atas (SMA) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan pernah melihat papan informasi proyek pembangunan sekolah dengan nilai anggaran lebih dari Rp2 miliar. Namun, ia belum memerinci lokasi, nama proyek, sumber pendanaan, maupun rincian penggunaan anggaran tersebut.

“Kalau pembangunan fisik, biasanya kalau memang ini tanggung jawab kota, SD dan SMP, SMA provinsi. Kemarin ada papan informasinya itu sekitar di atas Rp2 miliar,” kata Bambang.

Nilai proyek tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen resmi untuk memastikan sumber pembiayaan, peruntukan, serta pelaksanaan pekerjaan. Informasi mengenai nilai anggaran saja belum cukup untuk menilai kesesuaian belanja dengan kebutuhan perbaikan sekolah.

Bambang juga menyinggung kemungkinan dukungan pembangunan fasilitas pendidikan melalui program pemerintah pusat yang diperjuangkan melalui advokasi di tingkat DPR RI.

Dengan adanya pendanaan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui asal anggaran dan penggunaannya.

Data Sekolah Rusak Jadi Dasar Penentuan Prioritas

Selain persoalan anggaran, Bambang menyoroti pendataan sekolah yang membutuhkan perbaikan di Kota Bekasi. Ia mengatakan, ketika bertugas di Komisi IV DPRD Kota Bekasi, dirinya pernah meminta pemerintah daerah mendata sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.

“Waktu saya jadi Komisi IV, kita minta tolong data sekolah-sekolah yang rusak. Alhamdulillah sekarang sudah ada dan kita bisa suplai banyak, di Bekasi Timur banyak,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan data untuk memetakan kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan. Meski demikian, jumlah sekolah yang mengalami kerusakan, tingkat kerusakan bangunan, serta kebutuhan anggaran setiap sekolah perlu dipastikan berdasarkan data resmi pemerintah daerah.

Pendataan yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, aspek keselamatan siswa, dan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.

Kecamatan Bekasi Timur, termasuk Kelurahan Duren Jaya yang menjadi lokasi reses, menjadi wilayah yang disebut Bambang dalam pembahasan kebutuhan perbaikan sekolah. Namun, jumlah sekolah yang membutuhkan penanganan di wilayah tersebut belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.

Karena itu, data kerusakan perlu dilengkapi dengan hasil pemeriksaan kondisi bangunan, perkiraan biaya perbaikan, serta rencana waktu pelaksanaan pekerjaan. Langkah tersebut penting untuk memastikan sekolah dengan kerusakan paling mendesak mendapat penanganan sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, pemerintah perlu membuka informasi mengenai program pembangunan sekolah yang sedang berjalan, termasuk nilai kontrak, sumber pendanaan, pelaksana proyek, dan perkembangan pekerjaan di lapangan.

Koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat juga diperlukan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab serta mencegah tumpang tindih program.

Dalam hal ini, fungsi pengawasan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui penggunaan anggaran pendidikan karena hasil pembangunan berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan, dan kualitas proses belajar mengajar.

Bambang menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan perlu didukung pendataan yang terintegrasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengawasan yang konsisten.

“Dengan pendataan yang terintegrasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengawasan yang konsisten, penanganan sekolah rusak di Kota Bekasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Besarnya anggaran pembangunan sekolah pada akhirnya perlu diikuti keterbukaan informasi dan hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap program menjawab kebutuhan nyata sekolah sehingga fasilitas pendidikan yang aman dan layak dapat dinikmati siswa secara merata.