Jumat, 20 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Lingkungan » H. Anton Desak Kepastian Kompensasi Warga Terdampak Sampah Bantargebang

H. Anton Desak Kepastian Kompensasi Warga Terdampak Sampah Bantargebang

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Anton, S.Kom., mendesak kepastian penyelesaian kompensasi bagi masyarakat terdampak aktivitas pengelolaan sampah di Bantargebang, menyusul pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah agar pemenuhan hak warga tidak berlarut-larut.

Desakan tersebut disampaikan H. Anton saat kegiatan reses pada Jumat (9/10/2026).

Ia menyoroti perlunya koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperjelas perkembangan penanganan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Menurut Anton, warga membutuhkan informasi yang transparan mengenai proses penyelesaian, tahapan yang telah berjalan, serta kepastian realisasi kompensasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Bagi warga Bantargebang, kejelasan mengenai kompensasi menjadi hal penting, terutama terkait perkembangan proses, tahapan penyelesaian, hingga kepastian realisasinya. Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan informasi yang transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana persoalan tersebut ditangani,” ujar Anton.

Ia menegaskan, koordinasi antarpemerintah daerah tidak boleh berhenti pada komunikasi administratif.

Pemerintah perlu memastikan setiap langkah penanganan memiliki arah yang jelas dan dapat dipantau perkembangannya oleh masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana hak masyarakat tetap diperhatikan dan diperjuangkan,” tegasnya.

Anton menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian persoalan kompensasi.

Tanpa penjelasan yang memadai, warga berpotensi terus menghadapi ketidakpastian mengenai perkembangan aspirasi yang telah disampaikan.

Melalui kegiatan reses, Anton menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian membawa persoalan yang berkembang di lingkungan warga ke dalam pembahasan dengan pihak terkait.

Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat komunikasi serta menyampaikan perkembangan penanganan kompensasi secara terbuka kepada masyarakat.

“Untuk warga Bantargebang, saya berharap tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai proses yang berjalan, tetapi juga kepastian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Baca juga :  Kasus Santriwati Jadi Alarm, DPRD Kota Bekasi Desak Evaluasi Perlindungan Peserta Didik

Berita lainnya: Panglima TNI Pimpin Wisuda 1.944 Taruna TNI-Polri di Magelang

Anton menekankan bahwa pemenuhan hak masyarakat, transparansi informasi, dan tindak lanjut yang nyata harus menjadi perhatian pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

Ia juga berharap pemerintah terkait memberikan perhatian serius agar proses penyelesaian kompensasi berjalan secara bertanggung jawab dan tidak terus berlarut-larut.

“Kita berharap agar pemerintah menjadikan persoalan kompensasi ini sebagai perhatian serius, menyelesaikannya secara bertanggung jawab, dan tidak membiarkannya berlarut-larut,” pungkasnya.

(Firman)

FAQ: Kompensasi Warga Bantargebang

Apa yang disoroti H. Anton dalam kegiatan reses di Bantargebang?

H. Anton, S.Kom., menyoroti pentingnya kepastian penyelesaian kompensasi bagi masyarakat terdampak aktivitas pengelolaan sampah di Bantargebang.

Kapan H. Anton menyampaikan aspirasi terkait kompensasi warga Bantargebang?

H. Anton menyampaikan aspirasi tersebut dalam kegiatan reses pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Pemerintah mana yang didorong untuk berkoordinasi terkait kompensasi warga Bantargebang?

H. Anton mendorong koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperjelas perkembangan penanganan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Apa yang diharapkan H. Anton dari pemerintah terkait kompensasi warga?

H. Anton berharap pemerintah memberikan informasi yang transparan mengenai proses dan tahapan penyelesaian, serta kepastian realisasi kompensasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Apakah jadwal dan nilai realisasi kompensasi warga Bantargebang sudah diketahui?

Berdasarkan informasi yang menjadi dasar pemberitaan, nilai kompensasi dan jadwal realisasinya belum tercantum. Konfirmasi resmi dari Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperlukan untuk memperjelas perkembangannya.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Liga Mahasiswa Taekwondo Makassar Diikuti 1.400 Peserta

    Liga Mahasiswa Taekwondo Makassar Diikuti 1.400 Peserta

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Makasar – Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Jenderal TNI Richard Tampubolon menyaksikan langsung pertandingan Liga Mahasiswa Taekwondo di GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar, Minggu (25/10/2026). Kejuaraan yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 itu melibatkan sekitar 1.400 peserta dari berbagai perguruan tinggi di kawasan Indonesia Timur. Richard, yang juga menjabat Wakil Menteri […]

  • AMKI Pusat dan Pushubad Satukan Visi di Era Digital

    AMKI Pusat dan Pushubad Satukan Visi di Era Digital

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dalam semangat memperkuat komunikasi strategis di era digital, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat melakukan audiensi dengan Kepala Pusat Perhubungan Angkatan Darat (Kapushubad), Mayjen TNI Iroth Sonny Edhie, di Markas Pushubad, Slipi, Jakarta Barat, Senin (26/5/2025). Pertemuan ini menjadi momen awal sinergi antara dunia media dan institusi pertahanan, menjembatani kebutuhan informasi publik dengan […]

  • Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan Paspor di Plaza Cibubur

    Imigrasi Bekasi Hadirkan Layanan Paspor di Plaza Cibubur

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam memperoleh dokumen keimigrasian tanpa harus…..

  • Panglima TNI Hadiri Doa Bersama Lintas Agama, TNI Perkuat Empati dan Persatuan Bangsa

    Panglima TNI Hadiri Doa Bersama Lintas Agama, TNI Perkuat Empati dan Persatuan Bangsa

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Doa Bersama Lintas Agama untuk menyambut Tahun 2026 di GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (31/12/2025). Melalui kegiatan penuh makna spiritual ini, TNI terus menguatkan empati, toleransi, dan kebersamaan dalam menjaga persatuan bangsa. Prajurit TNI, PNS Mabes TNI, para tokoh lintas agama, serta […]

  • Kasum TNI Terima Apresiasi Selandia Baru, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

    Kasum TNI Terima Apresiasi Selandia Baru, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 20 April 2026 – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menerima apresiasi Pemerintah Selandia Baru atas peran TNI dalam pembebasan pilot yang sempat disandera KKB. Pertemuan berlangsung di Kediaman Duta Besar Selandia Baru di Jakarta. Duta Besar Phillip Nathan Taula mengundang langsung Kasum TNI dalam agenda diplomasi tersebut. Pemerintah Selandia Baru […]

  • Kecurangan Pemilu 2024 Menurut Pakar Hukum Tata Negara

    Kecurangan Pemilu 2024 Menurut Pakar Hukum Tata Negara

    • calendar_month Rabu, 28 Feb 2024
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jalan ke MK itu yang mestinya digunakan. Jika angket yang mau dipaksakan, tentu sangat destruktif terhadap sistem ketatanegaraan,

expand_less