1.728 Kuda Laut Kering Digagalkan di Bandara RHF, Kiriman Diklaim Makanan Ringan

Tanjungpinang – Petugas Karantina Kepulauan Riau bersama Aviation Security (Avsec) menggagalkan pengiriman 1.728 ekor kuda laut kering seberat 6,5 kilogram di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Tanjungpinang, Sabtu (10/10/2026).

Pengirim mencantumkan keterangan makanan ringan pada paket tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara, meski kardus tersebut berisi ribuan kuda laut tanpa dokumen persyaratan karantina.

Temuan ini bermula ketika petugas memeriksa barang di Terminal Kargo Bandara RHF dan mencurigai sebuah kardus milik perusahaan jasa pengiriman.

Kecurigaan itu muncul setelah paket melewati pemeriksaan mesin sinar-X, sehingga petugas memutuskan memeriksa isi kardus untuk memastikan jenis barang.

Petugas kemudian membuka paket dengan disaksikan personel Avsec dan perwakilan perusahaan jasa pengiriman.

Alih-alih makanan ringan seperti keterangan pada paket, petugas justru menemukan ribuan kuda laut dalam kondisi kering.

Kepala Karantina Kepulauan Riau, Hasim, menyebut pencantuman keterangan tersebut sebagai modus untuk mengelabui pemeriksaan petugas.

“Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas dengan memberikan keterangan makanan ringan,” kata Hasim dalam siaran pers yang diterima Senin (12/10/2026).

Temuan tersebut mendorong Karantina Kepulauan Riau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi jenis kuda laut sekaligus menentukan penanganan lanjutan.

Petugas Temukan Tiga Jenis Kuda Laut

Untuk memastikan identitas satwa, Karantina Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pekanbaru.

Hasil identifikasi mencatat tiga jenis kuda laut dengan jumlah keseluruhan 1.728 ekor dan berat total mencapai 6,5 kilogram.

Jenis Hippocampus kuda mendominasi temuan dengan jumlah 1.263 ekor dan ukuran sekitar 13–19 sentimeter.

Selanjutnya, petugas mengidentifikasi 452 ekor Hippocampus spinosissimus dengan ukuran 11–14 sentimeter.

Sementara itu, jenis Hippocampus comes berjumlah 13 ekor dengan ukuran sekitar 12–14 sentimeter.

Data tersebut menunjukkan bahwa Hippocampus kuda mencakup bagian terbesar dari seluruh kuda laut dalam paket tersebut.

Meski petugas telah mengidentifikasi ketiga jenisnya, informasi yang tersedia belum menjelaskan asal-usul satwa, pihak yang menguasai kiriman, maupun tujuan pemanfaatannya setelah tiba di Kendari.

Kejelasan mengenai asal-usul dan tujuan pengiriman penting untuk membantu instansi berwenang menelusuri kemungkinan pelanggaran ketentuan karantina dan konservasi.

Namun, hingga informasi dalam siaran pers tersebut tersedia, belum ada keterangan yang memastikan adanya penetapan tersangka atau proses pidana terhadap pihak tertentu.

Karena itu, temuan ini perlu dipahami sebagai penggagalan pengiriman tanpa dokumen persyaratan karantina, bukan sebagai bukti bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.

Pengiriman Tanpa Dokumen Berujung Penghentian

Petugas meminta perwakilan perusahaan jasa pengiriman menunjukkan dokumen persyaratan karantina, tetapi pihak tersebut tidak dapat menyediakannya.

Karantina Kepulauan Riau kemudian menghentikan proses pengiriman dan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hasim menjelaskan bahwa lalu lintas kuda laut harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk ketentuan karantina dan aturan dari instansi yang menangani konservasi.

Dengan demikian, pengiriman satwa maupun produk turunannya tidak cukup hanya mencantumkan keterangan barang pada kemasan.

Pengirim juga perlu memastikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum menyerahkan barang kepada perusahaan jasa pengiriman.

Karantina Kepulauan Riau merujuk Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai dasar kewajiban pelaporan serta penyerahan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pengeluaran.

Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan lalu lintas komoditas hayati agar petugas dapat memeriksa barang sesuai prosedur.

Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran lain tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang relevan dan kewenangan masing-masing instansi.

Kuda Laut Diserahkan kepada Instansi Terkait

Setelah menghentikan pengiriman, Karantina Kepulauan Riau menyerahkan seluruh kuda laut kepada instansi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut.

Penerima serah terima mencakup Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pekanbaru Satuan Pelayanan Tanjungpinang serta Satwas PSDKP Tanjungpinang–Pangkalan PSDKP Batam.

Petugas melaksanakan serah terima di Kantor Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.

Langkah tersebut memungkinkan instansi terkait melanjutkan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Namun, keterangan yang tersedia belum merinci bentuk penanganan akhir terhadap seluruh kuda laut, termasuk rencana penyimpanan, pelepasan, atau tindakan lain yang sesuai dengan kondisi satwa dan aturan konservasi.

Informasi lanjutan dari instansi penerima diperlukan agar masyarakat mengetahui tindak lanjut atas temuan tersebut secara utuh dan akurat.

Di sisi lain, Karantina Kepulauan Riau berencana memberikan sosialisasi kepada pemilik atau pihak yang mendapat kuasa serta perusahaan jasa pengiriman.

Hasim menegaskan sosialisasi itu bertujuan mencegah pengiriman satwa yang menghadapi ancaman tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Kemudian untuk pemilik atau yang dikuasakan dan jasa pengiriman akan diberikan sosialisasi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak lagi melalulintaskan satwa yang keadaannya sedang terancam,” ujar Hasim.

Karantina Ingatkan Masyarakat dan Perusahaan Kargo

Karantina Kepulauan Riau mengimbau masyarakat dan perusahaan jasa pengiriman memeriksa jenis barang serta memastikan seluruh dokumen memenuhi ketentuan sebelum pengiriman.

Imbauan itu mencakup hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya yang melintasi wilayah melalui jalur kargo.

Selain itu, perusahaan jasa pengiriman perlu mencermati kesesuaian keterangan pada paket dengan isi sebenarnya agar proses pemeriksaan berjalan transparan.

Pemeriksaan yang cermat juga membantu petugas mengidentifikasi komoditas yang membutuhkan dokumen khusus sebelum barang meninggalkan daerah asal.

Kasus di Bandara RHF memperlihatkan pentingnya pengawasan kargo dan koordinasi antarlembaga dalam mengendalikan lalu lintas komoditas hayati.

Pada saat yang sama, keterbukaan informasi mengenai asal-usul barang, pihak yang bertanggung jawab, dan tindak lanjut penanganan akan membantu menjelaskan perkara ini secara lebih menyeluruh.

Dengan langkah tersebut, pengawasan karantina diharapkan tidak hanya menghentikan pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi juga mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan karantina serta konservasi.