Senin, 16 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Politik » Setahun Dipimpin Plt, DPRD Desak Pemkot Bekasi Isi Direktur RSUD Pondok Gede

Setahun Dipimpin Plt, DPRD Desak Pemkot Bekasi Isi Direktur RSUD Pondok Gede

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KOTA BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi, menyoroti belum terisinya jabatan definitif Direktur RSUD Tipe D Pondok Gede yang hingga kini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) selama sekitar satu tahun.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi belum sepenuhnya tuntas, meski pemerintah daerah baru saja melaksanakan rotasi dan mutasi puluhan pejabat.

Sorotan itu disampaikan Ahmadi, yang akrab disapa Bang Madonk, pada Jumat (1/8/2026).

Menurutnya, keberadaan pimpinan sementara dalam waktu yang cukup panjang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan rumah sakit daerah yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Bekasi belum menetapkan pejabat definitif untuk memimpin RSUD Tipe D Pondok Gede.

Padahal, rotasi dan mutasi pejabat yang baru dilakukan seharusnya dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan kekosongan jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

“Plt memiliki kewenangan yang terbatas. Padahal rumah sakit membutuhkan pemimpin definitif yang bisa mengambil keputusan strategis terkait pelayanan pasien, pengembangan fasilitas, hingga kebijakan manajerial,” kata Madonk.

Menurutnya, jabatan pelaksana tugas pada dasarnya bersifat sementara sehingga memiliki keterbatasan dalam mengambil sejumlah keputusan strategis.

Kondisi tersebut, kata dia, dapat berdampak pada percepatan program-program pengembangan rumah sakit.

Madonk menilai kepemimpinan definitif dibutuhkan untuk memastikan berbagai kebijakan berjalan optimal, mulai dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, hingga penyelesaian proses administrasi yang memerlukan kewenangan penuh seorang pimpinan.

Ia mengatakan dampak dari belum terisinya jabatan tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek birokrasi internal, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik apabila proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat.

Baca juga :  Di Setiap Pergelaran Pemilu, Politik Kebencian Selalu Merebak

Selain itu, menurut Madonk, keterlambatan dalam menetapkan pimpinan definitif juga dapat berdampak pada pelaksanaan program pembangunan sektor kesehatan, termasuk efektivitas penyerapan anggaran yang membutuhkan keputusan manajerial secara cepat.

“Kalau jabatan strategis terus diisi Plt, jangan heran kalau banyak program berjalan lambat. Rumah sakit membutuhkan kepastian kepemimpinan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Ia juga berpandangan bahwa kepastian kepemimpinan penting untuk menjaga stabilitas organisasi serta meningkatkan motivasi tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Minta Wali Kota Segera Tetapkan Direktur Definitif

Madonk meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera menetapkan Direktur RSUD Tipe D Pondok Gede secara definitif.

Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut.

“Kota Bekasi tidak kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan berdasarkan profesionalisme, bukan kepentingan tertentu. Pengisian jabatan strategis harus mengutamakan kualitas dan integritas,” tegasnya.

Sorotan tersebut muncul setelah Pemerintah Kota Bekasi melantik sebanyak 24 pejabat hasil rotasi dan mutasi.

Pelantikan itu terdiri atas empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 13 Pejabat Administrator, dan tujuh Pejabat Pengawas.

Namun, jabatan Direktur RSUD Tipe D Pondok Gede belum termasuk posisi yang diisi secara definitif.

Menurut Madonk, masyarakat tidak hanya menilai banyaknya pejabat yang dilantik, tetapi juga menaruh perhatian terhadap pengisian jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Rumah sakit daerah, kata dia, merupakan salah satu institusi yang membutuhkan kepastian kepemimpinan agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal.

Ia menambahkan bahwa DPRD Kota Bekasi sebelumnya juga telah mengingatkan pentingnya penataan birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga :  Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Ajak Warga Pahami APBD

Oleh karena itu, pengisian jabatan strategis dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pertanyaannya sederhana, untuk RSUD Tipe D Pondok Gede, siapa yang masih ditunggu?” pungkasnya.**/Ugm

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Bakamla RI Genjot Kualitas Pengelolaan Anggaran Lewat Bimtek Nasional 2025

    Bakamla RI Genjot Kualitas Pengelolaan Anggaran Lewat Bimtek Nasional 2025

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta — Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penganggaran Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (24/6/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI, Laksma TNI Budi Santosa, S.E., M.M., CRMP., […]

  • Puskesmas Jatirangga Diresmikan Wali Kota Bekasi: Fasilitas Baru

    Puskesmas Jatirangga Diresmikan Wali Kota Bekasi: Fasilitas Baru

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sistem kesehatan di Kota Bekasi diharapkan semakin responsif merata

  • Musrenbang RKPD 2027 Kelurahan Jatisari Himpun 155 Usulan, Prioritas Infrastruktur

    Musrenbang RKPD 2027 Kelurahan Jatisari Himpun 155 Usulan, Prioritas Infrastruktur

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Ke depan, masyarakat Jatisari menaruh harapan agar usulan yang telah dirumuskan secara kolektif dapat terealisasi secara bertahap.

  • Dankodaeral IX Terima Courtesy Call Pelni Ambon

    Dankodaeral IX Terima Courtesy Call Pelni Ambon

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Ambon — Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., menerima Courtesy Call dari Kepala Kantor Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Ambon, Marthin Heryanto, di Lobby Mako Kodaeral IX, Kamis (13/11/2025). Kunjungan kehormatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara TNI AL dan Pelni, […]

  • Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Tetap Sah, Margarito: Dasar Hukumnya Masih Kuat

    Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Tetap Sah, Margarito: Dasar Hukumnya Masih Kuat

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penempatan atau penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah dan konstitusional. Hal ini, menurutnya, memiliki landasan hukum yang jelas dan masih berlaku hingga saat ini. Prof. Margarito merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun […]

  • PTPN IV PalmCo Percepat Pengentasan Stunting dan Perkuat UMKM Desa Lewat Program TJSL

    PTPN IV PalmCo Percepat Pengentasan Stunting dan Perkuat UMKM Desa Lewat Program TJSL

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 12 Juni 2026 – PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mempercepat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk menekan stunting dan memperkuat ekonomi desa sepanjang semester I 2026. Perusahaan mengarahkan bantuan pada pemenuhan gizi anak serta pembinaan koperasi UMKM sebagai bagian dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Program berjalan di wilayah operasional dari Sumatera hingga […]

expand_less