Senin, 16 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Politik » Di Balik Opini WTP, DPRD Ungkap Temuan BPK di Pemkot Bekasi

Di Balik Opini WTP, DPRD Ungkap Temuan BPK di Pemkot Bekasi

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Bekasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tidak serta-merta menandakan seluruh tata kelola keuangan daerah telah berjalan tanpa persoalan.

Dalam pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DPRD Kota Bekasi mengungkap sejumlah temuan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berulang pada tahun anggaran berikutnya.

Temuan tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, saat membacakan laporan hasil pembahasan tindak lanjut LHP BPK dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada Kamis, 23 Juli 2026.

Menurut Misbahudin, Banggar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi mempertahankan opini WTP.

Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan catatan penting bahwa opini WTP bukan merupakan indikator seluruh pengelolaan keuangan daerah telah terbebas dari kelemahan administrasi maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Banggar mengapresiasi keberhasilan Pemkot Bekasi mempertahankan opini WTP. Namun, DPRD menegaskan bahwa opini tersebut bukan berarti seluruh tata kelola keuangan telah bebas dari persoalan. BPK masih mencatat adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” ujar Misbahudin dalam rapat paripurna.

Salah satu perhatian utama DPRD mengacu pada sektor pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masih ditemukan wajib pajak dari sektor perhotelan serta usaha makanan dan minuman yang belum melaporkan maupun menyetorkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana mestinya.

Selain itu, BPK juga mencatat pendataan objek pajak reklame belum sepenuhnya optimal.

Pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinilai masih memerlukan penyempurnaan, begitu pula dengan pengelolaan retribusi pasar yang belum berjalan secara maksimal sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga :  Pengurus LDII Kota Bekasi Doakan Pasangan Uu-Nurul Bawa Kemenangan

Pada sisi belanja daerah, hasil pemeriksaan juga menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan pembenahan.

Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) disebut belum tertib dalam menyusun laporan pertanggungjawaban belanja.

Selain itu, BPK menemukan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemeriksaan juga mengungkap adanya kekurangan volume pada sejumlah pekerjaan infrastruktur serta pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kontrak.

“Di sektor belanja daerah, BPK juga menemukan sejumlah persoalan, mulai dari laporan pertanggungjawaban belanja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum tertib, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, kekurangan volume pada sejumlah proyek infrastruktur, hingga belanja modal gedung dan bangunan yang tidak sesuai dengan kontrak,” kata Misbahudin.

Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, penatausahaan dan pengamanan aset tetap berupa tanah, peralatan, serta mesin masih belum dilakukan secara memadai.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administratif pada masa mendatang apabila tidak segera dilakukan pembenahan melalui inventarisasi, pencatatan, dan pengamanan aset secara menyeluruh.

DPRD Desak Seluruh Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti

Melalui laporan hasil pembahasan tersebut, DPRD Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah.

DPRD juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan serta peningkatan akuntabilitas pada seluruh perangkat daerah agar berbagai temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.

Menurut Banggar, capaian opini WTP seharusnya tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga :  Peluru Bukan Jalan Damai, Komnas HAM Soroti Penembakan Tiga ASN Jayawijaya

“Perbaikan tata kelola keuangan, penguatan pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas menjadi langkah penting agar raihan opini WTP benar-benar sejalan dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari temuan berulang,” tutup Misbahudin.

Opini WTP merupakan bentuk penilaian auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Namun, opini tersebut tidak menghapus adanya temuan maupun rekomendasi perbaikan yang masih harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.**/Ugm

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Denmako Pasmar 3 Teguhkan Disiplin dan Nasionalisme Lewat Upacara Bendera 17 September

    Denmako Pasmar 3 Teguhkan Disiplin dan Nasionalisme Lewat Upacara Bendera 17 September

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Sorong, Papua Barat Daya – Detasemen Markas (Denmako) Pasmar 3 kembali menegaskan komitmennya terhadap disiplin dan nasionalisme dengan melaksanakan upacara bendera rutin pada Rabu (17/9/2025). Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Apel Mako Pasmar 3, Kesatrian Marinir Agoes Soebekti, Jl. Sorong–Klamono Km.16, Distrik Klaurung, Kota Sorong. Upacara bulanan tersebut menjadi wujud penghormatan atas jasa para pahlawan […]

  • Polda Jabar Ukir Prestasi dalam Hari Bhayangkara ke-79, Juara 3 BUJB Teladan Skala Mikro

    Polda Jabar Ukir Prestasi dalam Hari Bhayangkara ke-79, Juara 3 BUJB Teladan Skala Mikro

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Bandung,- Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tim di bawah kepemimpinan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Jabar sukses meraih Juara 3 dalam Lomba Bhabinkamtibmas Usaha Jaga Bhayangkara (BUJB) Teladan Skala Mikro, yang diumumkan dalam acara Awarding Day “Apresiasi Kreasi Polri untuk Masyarakat” di […]

  • Semarak Ramadan: Lanal Dumai Berbagi Takjil, Tanamkan Kepedulian Sejak Dini

    Semarak Ramadan: Lanal Dumai Berbagi Takjil, Tanamkan Kepedulian Sejak Dini

    • calendar_month Jumat, 21 Mar 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Kami ingin berbagi kebahagiaan di bulan suci ini, sekaligus menanamkan nilai kepedulian kepada anak-anak sejak dini

  • Prajurit Hiu Perkasa Sambut Hangat Dankodaeral

    Prajurit Hiu Perkasa Sambut Hangat Dankodaeral

    • calendar_month Senin, 11 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Utara – Sorak semangat dan tatapan penuh bangga mewarnai halaman Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Mako Kodaeral) Gunung Sahari, Jakarta Utara, Senin pagi. Prajurit Hiu Perkasa Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III berdiri tegap menyambut kedatangan Komandan Kodaeral Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, S.T., M.M., dalam momen bersejarah pengukuhan Kodaeral III. Penyambutan dimulai dengan […]

  • Sesepuh TNI Tekankan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

    Sesepuh TNI Tekankan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Sesepuh TNI Jenderal TNI (HOR) (Purn) Agum Gumelar menekankan pentingnya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit bagi prajurit. Pesan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen TNI dr. Hadi Juanda di Jakarta Selatan, Rabu, 23 September 2026. Hadi Juanda bersama rombongan mendatangi kediaman Agum Gumelar di Jalan Panglima Polim III Nomor […]

  • Panglima TNI Hadiri Ratas Karhutla, Prabowo Perintahkan Penguatan Operasi Udara

    Panglima TNI Hadiri Ratas Karhutla, Prabowo Perintahkan Penguatan Operasi Udara

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan operasi udara serta peningkatan pengerahan personel gabungan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat yang membahas langkah percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Dalam […]

expand_less