Hukum

BEKASI – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Rizki Topananda, mendesak pemerintah memberikan kejelasan atas tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rizki menilai polemik tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan administratif semata. Menurutnya, persoalan itu menyangkut konsistensi penerapan […]

BEKASI – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, mendesak aparat penegak hukum mengusut tanggung jawab perusahaan pemilik truk molen yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Cut Mutia, tepat di depan Kampus Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11/2026). Adhika menilai pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan yang menewaskan enam orang dan […]

Kota Bekasi, Jumat, 30 Oktober 2026 – Audiensi antara kuasa hukum keluarga almarhumah Sinta dan manajemen RS Ananda di Kota Bekasi belum menghasilkan kejelasan substantif mengenai rangkaian pelayanan medis sebelum pasien meninggal dunia. Pertemuan yang seharusnya membuka ruang klarifikasi justru menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari transparansi rekam medis, penerapan standar operasional prosedur (SOP), pemberian obat, […]

BEKASI – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Diana Wahyu Widiyanti, S.H., M.H., bersama jajaran pejabatnya mengunjungi Kecamatan Bekasi Selatan untuk memberikan penerangan hukum kepada aparatur pemerintahan dan lembaga di tingkat wilayah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur terhadap ketentuan hukum, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tertib sesuai […]

BEKASI – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mendesak Bareskrim Polri membuka perkembangan penanganan kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berkaitan dengan pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Desakan tersebut disampaikan pada Selasa (27/10/2026), menyusul penetapan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut yang menurut NCW perlu diikuti […]

BEKASI – Dugaan seorang narapidana kasus narkotika berinisial atau bernama Muhammad Farhan Adrian, yang dikenal dengan panggilan Farhan, melakukan siaran langsung (live) di media sosial dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bulak Kapal, Bekasi, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan telepon genggam di lingkungan pemasyarakatan. Informasi tersebut menjadi sorotan setelah […]

Nabire, Papua Tengah – Pemerintah menertibkan kegiatan pertambangan emas PT Kristalin Ekalestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026), setelah menemukan dugaan pelanggaran penggunaan kawasan hutan dan kewajiban perizinan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut. Hasil verifikasi tim gabungan menunjukkan aktivitas pertambangan tanpa Persetujuan Penggunaan […]

Nabire, Papua Tengah – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama sejumlah pejabat tinggi negara meninjau penertiban kawasan hutan yang dikelola PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026). Kunjungan tersebut melibatkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Peninjauan itu berfokus pada proses penertiban […]

Kota Bekasi, 21/10/2026 – Kematian Shinta setelah menjalani perawatan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi memicu pertanyaan keluarga mengenai penanganan medis di dua rumah sakit, termasuk RS. Ananda, Medan Satria Suami almarhumah, Noufal, mempertanyakan keputusan pemulangan, pelayanan saat kontrol, hingga penjelasan dokter mengenai kebocoran usus sebelum operasi lanjutan. Kini, keluarga melalui kuasa hukumnya HPN […]

KOTA BEKASI – Kamal selaku Camat Keramat Jati dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan penggunaan dua Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda dalam transaksi jual beli tanah seluas sekitar 1.800 meter persegi di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Laporan tersebut disampaikan tim kuasa hukum melalui advokat Syamsuardi, S.H., […]