Minggu, 8 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Hukum » Polemik Ijazah Gibran, PKB Kota Bekasi Singgung Standar Ganda dalam Penegakan Aturan

Polemik Ijazah Gibran, PKB Kota Bekasi Singgung Standar Ganda dalam Penegakan Aturan

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Rizki Topananda, mendesak pemerintah memberikan kejelasan atas tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rizki menilai polemik tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan administratif semata.

Menurutnya, persoalan itu menyangkut konsistensi penerapan hukum, kesetaraan warga negara, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.

Ia menegaskan, persyaratan pendidikan yang menjadi ketentuan pencalonan pejabat publik harus diterapkan secara konsisten tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang seseorang.

“Bicara putusan MA terkait dengan ijazah yang tidak setara dengan lulusan SMA itu, kan menjadi syarat mutlak ketika seseorang mau mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Maka ketika syarat yang menjadi syarat sah itu tidak sah, maka posisi hari ini pun bisa dikatakan tidak sah. Ibarat shalat, kalau wudhunya saja sudah tidak sah, maka shalatnya pun batal,” ujar Rizki saat ditemui di Sekretariat DPC PKB Kota Bekasi, Rabu (4/11/2026).

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Rizki dalam menyikapi putusan MA. Adapun konsekuensi hukum terhadap kedudukan Wakil Presiden Gibran perlu merujuk pada amar putusan, ruang lingkup objek sengketa, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Rizki kemudian membandingkan polemik tersebut dengan ketatnya persyaratan administrasi pendidikan yang harus dipenuhi masyarakat, terutama generasi muda ketika melamar pekerjaan.

Menurutnya, ketidaksesuaian dokumen pendidikan dapat membuat seseorang gagal memenuhi persyaratan administrasi. Karena itu, standar kepatuhan terhadap aturan semestinya berlaku sama bagi seluruh warga negara.

“Kalau anak-anak muda mau mencari kerja saja sudah ada persyaratan minimal pendidikan, dan jika administrasinya tidak sesuai, otomatis dia tidak bisa melanjutkan. Aturan ini pada akhirnya harus kita perlakukan sama untuk siapa pun dengan posisi apa pun,” tegasnya.

Baca juga :  Sengketa Big Cola dan Distributor Masuk Pengadilan, Gugatan Rp591 Juta Disidangkan

Ia menilai, persoalan tersebut menyentuh prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Ketika masyarakat dituntut mematuhi seluruh persyaratan administratif, pejabat publik juga harus menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Rizki menyebut polemik putusan MA tersebut turut menjadi perbincangan di tengah masyarakat Kota Bekasi. Menanggapi hal itu, PKB Kota Bekasi berencana menyalurkan aspirasi melalui jalur politik dan konstitusional.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mendorong perwakilan Fraksi PKB di DPR RI agar menyuarakan persoalan tersebut dan meminta perhatian lembaga terkait.

Berita sebelumnya: Hari Ke-21, Satgas TMMD Ke-130 Percepat Pembangunan MCK di Mansel

“Proses ini tidak akan berlarut ketika hari ini sudah ada tindakan dan langkah selanjutnya yang tegas dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menyuarakan tindak lanjut dari hasil keputusan MA. Kita akan menempuh itu melalui keterwakilan kita di DPR RI yang menjadi domain mereka,” ungkapnya.

PKB Dorong Etika Politik dan Meritokrasi

Lebih lanjut, Rizki menilai polemik tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Ia menyoroti pentingnya kejujuran, etika politik, moralitas, serta penerapan sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat publik.

Menurutnya, jabatan pemerintahan semestinya diisi oleh individu yang memiliki kapasitas, integritas, dan memenuhi persyaratan hukum, bukan semata-mata karena faktor di luar kompetensi.

“Pertama, kita harus jujur pada diri sendiri, kalau memang tidak memenuhi kapasitas, jangan memaksakan diri. Kedua, kedepankan etika politik dan moral dalam berbangsa. Ketiga, tegakkan sistem meritokrasi yang profesional agar posisi tertentu benar-benar diduduki sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, bukan karena hal lain,” pungkasnya.

Polemik putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 kini menjadi perhatian dalam dinamika hukum dan politik nasional.

Baca juga :  Janji Pemecatan Lima ASN Dishub Bekasi Belum Berujung Keputusan

Publik menantikan penjelasan resmi mengenai ruang lingkup putusan serta langkah hukum dan administratif yang akan ditempuh lembaga negara terkait.

Bagi PKB Kota Bekasi, persoalan ini menjadi pengingat bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak boleh berhenti sebagai norma tertulis.

Konsistensi penerapan aturan, termasuk terhadap pejabat yang menduduki jabatan tertinggi pemerintahan, menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Lanud Sultan Hasanuddin Perkuat Kepatuhan Pajak Digital

    Lanud Sultan Hasanuddin Perkuat Kepatuhan Pajak Digital

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Makassar – Personel Lanud Sultan Hasanuddin mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan SPT Tahunan 2025 di Gedung Serba Guna, Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini mendorong peningkatan literasi perpajakan sekaligus memperkuat tata kelola administrasi yang transparan, tertib, dan akuntabel di lingkungan satuan. Lanud Sultan Hasanuddin menggandeng KPP Pratama Maros untuk menghadirkan pemaparan teknis pelaporan pajak berbasis aplikasi […]

  • Kodim 0506/Tgr Gelar Patroli Gabungan, Perkuat Stabilitas Keamanan di Cibodas dan Pamulang

    Kodim 0506/Tgr Gelar Patroli Gabungan, Perkuat Stabilitas Keamanan di Cibodas dan Pamulang

    • calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tangerang – Kodim 0506/Tgr menggelar patroli malam bersama komponen pendukung guna menjaga stabilitas keamanan wilayah, Jumat, 29 Mei 2026. Personel Koramil 06/Cibodas dan Koramil 08/Pamulang memimpin patroli gabungan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, serta Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dengan situasi aman dan kondusif. Petugas […]

  • Kodaeral IX Tanamkan Semangat Bahari Lewat Pengenalan KRI Kerapu-812 di Seram Utara

    Kodaeral IX Tanamkan Semangat Bahari Lewat Pengenalan KRI Kerapu-812 di Seram Utara

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Ambon — Dalam suasana penuh semangat kebaharian, Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon memperkenalkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Kerapu-812 kepada ratusan siswa dan masyarakat Desa Opin, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (13/11/2025). Kegiatan yang digelar di Dermaga PT WLI Opin ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Armada Republik […]

  • Lanal Sibolga Luncurkan Kampung Ayam di Tapanuli Tengah, Solusi Ketahanan Pangan dari Pesisir

    Lanal Sibolga Luncurkan Kampung Ayam di Tapanuli Tengah, Solusi Ketahanan Pangan dari Pesisir

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tapanuli Tengah — Inovasi menarik datang dari wilayah pesisir Tapanuli Tengah. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Sibolga, Letkol Laut (P) Robiyanto, S.H., M.Tr. Hanla., meresmikan program unggulan bernama “Kampung Ayam Ketahanan Pangan Lanal Sibolga” di Desa Labuhan Angin, Kecamatan Tapian Nauli, Jumat (27/6/2025). Program ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari hal […]

  • TNI Tambah 308 Personel, Total 1.138 Penyuluh Tangani Karhutla

    TNI Tambah 308 Personel, Total 1.138 Penyuluh Tangani Karhutla

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – TNI kembali memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengerahkan 308 personel penyuluh ke wilayah Kalimantan. TNI memberangkatkan seluruh personel dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (29/8/2026). Sebanyak 216 personel menuju Pontianak, Kalimantan Barat, sedangkan 92 personel lainnya bergerak menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Tambahan tersebut membuat total personel penyuluh yang TNI […]

  • Kasus Penembakan Gamma oleh Polisi Masih Gelap

    Kasus Penembakan Gamma oleh Polisi Masih Gelap

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    Pihak keluarga Gamma menyatakan keprihatinan atas lambannya penanganan kasus ini. Mereka berharap sidang etik dapat mengungkap fakta,…

expand_less