Bekasi Selatan Dorong Zona Integritas, Jangan Sampai Cuma Jago di Atas Kertas

BEKASI – Zona Integritas jangan sampai cuma jago tampil saat sosialisasi, lalu menghilang ketika masyarakat datang mengurus pelayanan.

Pesan itulah yang didorong Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan meminta aparatur menerapkan nilai-nilai Zona Integritas dalam pekerjaan sehari-hari.

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi benar-benar berujung pada perbaikan kualitas pelayanan publik.

Camat Bekasi Selatan Karya Sukmajaya mengatakan, pembangunan Zona Integritas menjadi bagian penting dalam membentuk aparatur yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Manajemen Risiko yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada aparatur Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (14/9/2026).

“Alhamdulillah, aparatur saya sangat antusias saat mendapatkan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas yang dirangkaikan dengan Penerapan Manajemen Risiko dari Pemkot Bekasi,” kata Karya.

Menurut Karya, pemahaman mengenai manajemen risiko diperlukan agar aparatur tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif.

Aparatur juga perlu mampu membaca berbagai potensi persoalan yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas.

Sebab, masalah dalam pelayanan publik idealnya diketahui sebelum menjadi masalah besar.

Ibarat atap bocor, lebih baik diketahui ketika baru menetes daripada menunggu sampai satu ruangan berubah menjadi kolam renang.

Karya mengatakan, identifikasi risiko sejak awal penting dilakukan agar potensi masalah dapat dicegah sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan penerapan manajemen risiko, kita bisa mengenali potensi persoalan sejak awal dan melakukan langkah pencegahan,” katanya.

Dari Sosialisasi Menuju Kebiasaan Kerja

Karya menambahkan, pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya dengan memahami materi yang disampaikan dalam sosialisasi.

Menurut dia, program tersebut harus dibarengi perubahan budaya kerja aparatur.

Integritas, transparansi, dan akuntabilitas, kata Karya, harus tercermin dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.

Artinya, Zona Integritas bukan sekadar istilah yang terdengar gagah dalam ruangan rapat.

Nilainya justru diuji ketika aparatur berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Karena itu, Karya meminta seluruh aparatur Kecamatan Bekasi Selatan menjadikan hasil sosialisasi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Ia berharap materi yang diterima tidak berhenti sebagai catatan kegiatan atau dokumentasi yang kemudian tersimpan rapi di lemari.

“Saya harap aparatur saya dapat secara bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima,” pungkasnya.

Karya berharap penerapan Zona Integritas dan manajemen risiko secara konsisten dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan Zona Integritas bukan semata-mata seberapa meriah sosialisasinya.

Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan risiko benar-benar terlihat dalam pelayanan yang diterima masyarakat.

Sebab, bagi warga, pelayanan publik bukanlah acara seremoni.

Yang mereka butuhkan sederhana: urusan jelas, pelayanan transparan, proses dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dibuat berputar-putar seperti mencari alamat mantan.