Pemuda Patriot dan Digdaya Indonesia Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Pemuda Patriot bersama Digdaya Indonesia menggelar diskusi publik untuk mengevaluasi arah kebijakan dan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Forum bertajuk “2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran dan Energi Anak Muda Indonesia” itu berlangsung di Upnormal Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (24/10/2026).

Puluhan peserta dari kalangan tokoh pemuda, akademisi, aktivis mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil menghadiri forum tersebut.

Para peserta membahas efektivitas kebijakan pemerintah, pelaksanaan program strategis nasional, serta dampaknya terhadap masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum Pemuda Patriot Andi Kurniawan, SH, MH, menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda penting untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Menurutnya, evaluasi publik diperlukan agar pemerintah tetap berorientasi pada tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Andi juga menilai pemerintah telah memulai sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan kemandirian pangan, ketahanan energi, dan keberlanjutan hilirisasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai program tersebut membutuhkan pengawasan kritis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Pemuda Diminta Mengawal Dampak Kebijakan

Andi mengatakan, dua tahun pemerintahan menjadi momentum penting untuk menilai fondasi pembangunan yang telah dibangun pemerintah.

Ia memandang agenda strategis nasional perlu mendapat dukungan sekaligus evaluasi dari masyarakat, terutama generasi muda.

“Dua tahun merupakan waktu yang krusial untuk mengevaluasi fondasi pembangunan yang telah diletakkan,” ujar Andi dalam sambutannya.

Ia menyebut kemandirian pangan, ketahanan energi, dan keberlanjutan hilirisasi sebagai sejumlah agenda yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.

Meski demikian, Andi menekankan pentingnya suara kritis pemuda untuk memastikan program prioritas menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Suara kritis pemuda tetap dibutuhkan agar program prioritas betul-betul berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput,” katanya.

Pernyataan itu menempatkan pemuda bukan sekadar sebagai pendukung program pemerintah, melainkan juga sebagai bagian dari masyarakat yang berhak menilai pelaksanaannya.

Dalam konteks pembangunan nasional, pengawasan publik dapat membantu mengidentifikasi persoalan pelaksanaan kebijakan serta mendorong perbaikan program.

Karena itu, forum diskusi menjadi ruang untuk mempertemukan pandangan mengenai capaian pemerintah dengan tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Namun, penilaian atas keberhasilan suatu kebijakan membutuhkan indikator yang jelas, data yang dapat diperiksa, serta pengukuran dampak yang terukur.

Diskusi publik dapat membuka ruang pertukaran gagasan, sedangkan evaluasi yang lebih menyeluruh memerlukan pembahasan berbasis bukti dan hasil pelaksanaan program.

Adidaya Institute Sebut Kepuasan Publik Masih Tinggi

Direktur Adidaya Institute Rahman Toha turut menyampaikan pandangannya mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Ia menyebut survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan tingkat kepuasan publik masih berada di angka 60 persen.

Namun, bahan keterangan yang disampaikan dalam rilis tersebut tidak merinci waktu pelaksanaan survei, jumlah responden, metode pengumpulan data, maupun margin of error.

Karena itu, angka tersebut perlu dipahami sebagai klaim hasil survei yang disampaikan Rahman, bukan gambaran lengkap yang dapat berdiri sendiri tanpa informasi metodologis.

Rahman menilai tingkat kepuasan tersebut relatif tinggi dan mengaitkannya dengan sejumlah kebijakan pemerintah.

Salah satu kebijakan yang ia soroti ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya membuka ruang kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.

“Kepuasan ini relatif tinggi dan harus kita akui kebijakan Presiden Prabowo seperti MBG telah melibatkan banyak unsur masyarakat untuk berkolaborasi,” ujar Rahman.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap sikap Presiden Prabowo yang, menurut penilaiannya, menunjukkan keberanian melawan oligarki.

“Keberanian Presiden melawan oligarki harus kita dukung,” katanya.

Pandangan Rahman memperlihatkan dukungan terhadap sejumlah agenda pemerintah, terutama program yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Di sisi lain, evaluasi terhadap kebijakan tetap membutuhkan pengujian atas pelaksanaan, jangkauan manfaat, serta hasil yang dirasakan masyarakat.

Khusus untuk MBG, penilaian menyeluruh perlu mempertimbangkan pelaksanaan program, ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dengan pendekatan tersebut, dukungan terhadap program pemerintah dapat berjalan beriringan dengan pengawasan yang objektif.

Komitmen Menjadi Mitra Kritis Pemerintah

Melalui forum bersama ini, Pemuda Patriot dan Digdaya Indonesia menegaskan komitmen untuk terus terlibat dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Kedua organisasi tersebut ingin mengambil peran sebagai mitra kritis sekaligus strategis dalam mendorong pembangunan nasional.

Posisi itu mengandung dua tanggung jawab, yakni memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai bermanfaat dan menyampaikan kritik ketika pelaksanaannya membutuhkan perbaikan.

Bagi organisasi kepemudaan, keterlibatan dalam diskusi publik juga menjadi sarana untuk membawa aspirasi generasi muda ke ruang pembahasan kebijakan.

Aspirasi tersebut perlu bertumpu pada persoalan konkret, mulai dari kesejahteraan masyarakat hingga efektivitas program pembangunan.

Sementara itu, pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat untuk mengukur dampak kebijakan dan memperbaiki pelaksanaan program.

Hubungan kritis antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas apabila setiap pandangan disampaikan dengan argumentasi yang jelas dan didukung informasi yang dapat diuji.

Melalui diskusi ini, Pemuda Patriot dan Digdaya Indonesia berharap generasi muda terus mengambil bagian dalam mengawal perjalanan pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.

Keduanya menegaskan tujuan bersama untuk mendorong Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tolok ukur penting pembangunan.