Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus melakukan penyelidikan intensif terhadap dugaan kasus tindakan asusila yang melibatkan seorang lurah di Kecamatan Padang Barat. Kasus ini mencuat setelah beredarnya video viral di media sosial yang menampilkan interaksi antara oknum lurah dengan seorang petugas kelurahan dalam situasi yang dinarasikan sebagai tindakan asusila.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Mairizon, mengonfirmasi bahwa oknum lurah tersebut telah mengakui dirinya sebagai individu yang terlihat dalam video. Namun, ia membantah adanya tindakan asusila dalam video tersebut.

Selain lurah, sejumlah saksi, termasuk sekretaris lurah dan kepala seksi kesejahteraan sosial, juga telah diperiksa oleh pihak berwenang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi.

Video berdurasi singkat yang terdiri dari lima bagian tersebut memperlihatkan suasana kantor lurah yang sepi, di mana oknum lurah dan petugas kelurahan tampak berinteraksi. Narasi yang menyertai video tersebut menyebut adanya tindakan berbau asusila, yang kemudian memicu perhatian publik.

Publik mempertanyakan integritas dan moralitas oknum lurah tersebut, mengingat peran seorang lurah adalah melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

Peristiwa ini terjadi di kantor lurah di Kecamatan Padang Barat. Video yang merekam dugaan tindakan tersebut viral pada pertengahan Desember 2024, memicu reaksi masyarakat yang meminta klarifikasi dan tindakan tegas dari Pemko Padang. Kantor lurah yang biasanya menjadi pusat pelayanan masyarakat kini menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran etik ini.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang seharusnya menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas. Masyarakat menaruh harapan besar pada ASN untuk memberikan pelayanan yang bersih dan bebas dari pelanggaran moral.

Pemko Padang berkomitmen untuk menegakkan aturan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku ASN di lapangan.

Pemko Padang bergerak cepat dengan membentuk tim adhoc yang melibatkan BKPSDM dan Inspektorat. Tim ini bertugas mendalami bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus ini.

Kepala BKPSDM, Mairizon, menyatakan bahwa sementara ini oknum lurah tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya atas rekomendasi camat setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan investigasi berjalan tanpa gangguan dan konflik kepentingan.

Kepala Inspektorat Pemko Padang, Arfian, menyebutkan bahwa tim adhoc akan memulai pemeriksaan mendalam dalam waktu dekat.

“Jika terbukti bersalah, oknum lurah tersebut dapat dikenai sanksi berat sesuai aturan disiplin ASN,” ujar Arfian, yang dilansir dari laman padek.jawapos.com.

Ia menambahkan bahwa penyelidikan tidak hanya akan berhenti pada video, tetapi juga akan menggali latar belakang dan konteks kejadian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Pemko Padang memastikan bahwa proses investigasi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum jika dugaan pelanggaran terbukti.

“Kami akan melihat sejauh mana bukti video tersebut menguatkan dugaan. Jika benar, sanksi berat akan diberikan,” tegas Arfian. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemko Padang tidak mentoleransi pelanggaran etika maupun hukum oleh ASN.

Tim adhoc yang dibentuk akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan proses berjalan objektif. Pemeriksaan terhadap saksi tambahan dan analisis bukti akan dilakukan secara menyeluruh. Pemko Padang juga berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Kasus ini mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam pelayanan publik. Pemko Padang berharap, dengan langkah tegas ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat terjaga.

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses hukum yang tengah berjalan. Selain itu, Pemko Padang juga mengingatkan pentingnya kebijakan pengawasan internal yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Sebagai bagian dari langkah pembenahan, Pemko Padang berencana mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika kerja bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota. Harapannya, kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan bermartabat.

Keputusan yang diambil nantinya tidak hanya akan menjadi hukuman bagi pelanggar, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa Pemko Padang berkomitmen menjaga integritas dan profesionalitas ASN demi pelayanan publik yang lebih baik.

(Red/*)