DPRD Kota Bekasi Desak Usut Tuntas Pencemaran Kali Bekasi hingga Hulu

KOTA BEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pencemaran yang kembali terjadi di Kali Bekasi.

Menurutnya, pencemaran yang berulang tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai persoalan rutin, melainkan harus ditangani melalui penelusuran sumber pencemar dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Desakan itu disampaikan menyusul kembali menurunnya kualitas air Kali Bekasi yang memicu kekhawatiran masyarakat karena sungai tersebut merupakan salah satu sumber air baku utama bagi kebutuhan air minum warga Kota Bekasi.

Latu Har Hary mengatakan, peristiwa pencemaran Kali Bekasi bukan pertama kali terjadi.

Selama beberapa tahun terakhir, kondisi serupa terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang mampu menghentikan sumber pencemaran secara permanen.

“Meski diduga berasal dari wilayah di luar Kota Bekasi, dampak pencemaran justru dirasakan langsung oleh warga Kota Bekasi. Pasalnya, Kali Bekasi merupakan salah satu sumber air baku utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat,” kata Latu Har Hary, Rabu (6/8/2026).

Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan publik, terutama terkait ketersediaan air baku dan kualitas lingkungan hidup.

Menurut politikus Fraksi PKS itu, pemerintah daerah tidak seharusnya saling menunggu langkah satu sama lain.

Pemerintah Kota Bekasi diminta segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menelusuri sumber pencemaran yang diduga berasal dari wilayah hulu sungai.

“Kali Bekasi kembali tercemar. Dan ini bukan sekali atau dua kali. Kejadian seperti ini terus berulang. Sumber pencemarannya memang berada di luar wilayah Kota Bekasi. Akan tetapi, masyarakat Kota Bekasi yang ikut menanggung dampaknya,” ujarnya.

Latu menegaskan, koordinasi lintas daerah menjadi langkah penting mengingat aliran Kali Bekasi melintasi beberapa wilayah administrasi.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan pencemaran dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja sama antarpemerintah daerah dan instansi terkait.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bogor segera melakukan penelusuran terhadap aktivitas yang berpotensi menjadi penyebab pencemaran di kawasan hulu.

Upaya tersebut dinilai penting agar sumber pencemaran dapat dihentikan dan tidak terus berdampak pada masyarakat di wilayah hilir.

Penegakan Hukum Dinilai Menjadi Kunci

Selain mendorong koordinasi antar pemerintah daerah, Komisi II DPRD Kota Bekasi juga meminta aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup mengambil langkah konkret melalui penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang menyebabkan pencemaran sungai.

Latu mendesak Gakkum Lingkungan Hidup Jawa Barat segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi sumber pencemaran sekaligus mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

“Jangan diam, cari sumber pencemarannya dan hentikan. Gakkum Lingkungan Hidup Jawa Barat juga harus turun tangan. Jika ada pihak yang terbukti mencemari, tindak tegas. Jangan biarkan Kali Bekasi terus menjadi korban pencemaran dari hulu,” tegasnya.

Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memutus siklus pencemaran yang selama ini terus berulang.

Tanpa adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran, potensi terulangnya peristiwa serupa dinilai akan tetap tinggi.

Ia juga berharap penanganan pencemaran tidak berhenti pada upaya mengatasi dampak, seperti pemulihan kualitas air atau penyesuaian proses pengolahan air baku, tetapi juga menyentuh akar persoalan dengan menghentikan sumber pencemaran di wilayah hulu.

“Langkah penegakan hukum dinilai penting agar pencemaran yang berulang tidak terus mengancam kualitas lingkungan dan pasokan air baku bagi jutaan warga di Bekasi,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan kepada seluruh pemangku kepentingan agar penanganan pencemaran Kali Bekasi dilakukan secara terpadu, mulai dari pengawasan, investigasi, koordinasi lintas wilayah, hingga penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun instansi penegak hukum lingkungan terkait hasil penelusuran sumber pencemaran yang dimaksud.

Demikian pula belum ada informasi resmi mengenai pihak yang diduga menjadi penyebab kembali tercemarnya Kali Bekasi.

Sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan.**/Ugm