Tri Adhianto Lantik 24 Pejabat, ASN Diminta Jangan Antikritik dan Gaptek

KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melantik 24 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jumat (31/7/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelantikan tersebut, Tri menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan bukan sekadar pergeseran posisi, melainkan langkah strategis untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak antikritik serta mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Pelantikan berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Kompleks Pemerintah Kota Bekasi.

Sebanyak 24 pejabat yang dilantik terdiri atas empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 13 Pejabat Administrator (Eselon III), dan tujuh Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Prosesi pelantikan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bekasi.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier ASN sekaligus strategi organisasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan pejabat yang mampu bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta meningkatkan kapasitas diri agar mampu menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita harus cepat belajar, cepat berpikir, dan cepat bergerak. Mekanisme seleksi yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Tri.

Menurutnya, birokrasi tidak lagi dapat bekerja dengan pola lama yang lamban dan berbelit.

Pemerintah daerah dituntut menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Tri menilai kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang memberikan kepastian, kemudahan, dan kecepatan.

Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta terus melakukan evaluasi terhadap sistem kerja agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.

Selain peningkatan kompetensi, ia juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas.

Jabatan, menurutnya, bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata.

Kritik Publik Dinilai Menjadi Instrumen Evaluasi

Salah satu pesan yang mendapat penekanan khusus dalam arahannya adalah keterbukaan terhadap kritik masyarakat.

Tri meminta seluruh pejabat, mulai dari kepala dinas, camat hingga lurah, tidak menutup diri terhadap berbagai masukan yang disampaikan warga, termasuk melalui media sosial.

Ia bahkan secara tegas mengingatkan agar para pejabat tidak menonaktifkan kolom komentar pada akun media sosial resmi pemerintah hanya karena muncul kritik atau keluhan dari masyarakat.

“Jangan pernah menutup kolom komentar di media sosial. Biarkan masyarakat menyampaikan kritik dan masukan. Itu menjadi bagian dari evaluasi sekaligus bentuk pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.

Menurut Tri, kritik yang disampaikan masyarakat harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan sebagai ancaman terhadap pejabat pemerintah.

Ia menilai partisipasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain menyoroti keterbukaan terhadap kritik, Tri juga mengingatkan seluruh pejabat agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Ia menilai transformasi digital telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga setiap ASN dituntut memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi sebagai alat pelayanan publik.

“Lurah, camat, hingga kepala dinas jangan sampai gaptek. Gunakan teknologi untuk mendengar keluhan warga dan memastikan pelayanan berjalan cepat, tepat, dan efektif,” ujarnya.

Menurut Tri, media sosial tidak boleh dipandang hanya sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah.

Lebih dari itu, platform digital harus dimanfaatkan sebagai kanal komunikasi dua arah untuk menyerap aspirasi masyarakat, memantau berbagai persoalan di lapangan, sekaligus mempercepat penyelesaian aduan warga.

Ia juga menilai kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan birokrasi modern yang mampu memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Di akhir sambutannya, Tri kembali mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas, profesionalisme, serta dedikasi dalam menjalankan amanah jabatan.

Ia berharap setiap pejabat mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Jaga marwah jabatan yang telah dipercayakan. Tunjukkan integritas, profesionalisme, dan dedikasi agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyegaran organisasi sekaligus memperkuat struktur birokrasi.

Melalui penempatan pejabat pada posisi baru, pemerintah daerah berharap pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, adaptif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan penekanan pada keterbukaan terhadap kritik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan profesionalisme ASN, Pemkot Bekasi menargetkan terciptanya birokrasi yang semakin responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.**/Ugm