Dari Koperasi hingga Sampah, Anim Imamuddin Kawal Aspirasi Warga Jatisari
BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Anim Imamuddin, S.E., M.M., mendorong penguatan kemandirian ekonomi warga hingga pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota...
BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Anim Imamuddin, S.E., M.M., mendorong penguatan kemandirian ekonomi warga hingga pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari agenda yang ia kawal setelah menyerap kebutuhan masyarakat melalui kegiatan reses dan pertemuan warga.
Komitmen itu disampaikan Anim saat menghadiri kegiatan senam bersama masyarakat di RW 09 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Minggu (23/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Anim menyampaikan sejumlah agenda prioritas yang menurutnya perlu diperkuat di tingkat lingkungan.
Agenda itu meliputi pengembangan ekonomi komunal melalui koperasi, keberlanjutan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta percepatan pembangunan infrastruktur di sejumlah titik yang menjadi kebutuhan warga.
Anim mengatakan penguatan ekonomi masyarakat harus dimulai dari lingkungan terkecil.
Karena itu, ia mendorong pembentukan koperasi berbadan hukum di setiap RW agar aktivitas ekonomi warga dapat berkembang sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
“Target kita jelas: membangun kemandirian dari tingkat RW. Kami mendorong pembentukan koperasi berbadan hukum di setiap RW agar roda ekonomi berputar di lingkungan warga sendiri, sekaligus mempermudah transaksi harian seperti PBB, PDAM, dan listrik,” ujar Anim.
Menurut dia, keberadaan koperasi tidak semata-mata diarahkan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana penguatan pelayanan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kesiapan kelembagaan, tata kelola yang transparan, serta dukungan regulasi dan pemerintah daerah.
Selain sektor ekonomi, Anim menyoroti keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menyatakan akan mengawal program bantuan pendidikan agar akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi tetap terbuka.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kolaborasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) disebut telah membantu 17 mahasiswa asal wilayah tersebut hingga menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana.
Anim menilai keberlanjutan program pendidikan penting untuk mencegah keterbatasan ekonomi menjadi hambatan bagi anak-anak warga dalam memperoleh pendidikan tinggi.
Pengelolaan Sampah Jadi Agenda Penguatan Lingkungan
Perhatian lain diarahkan pada pengelolaan sampah di RW 09 Jatisari. Anim mengapresiasi sistem pengelolaan sampah yang telah dikembangkan masyarakat setempat. Dalam pemaparan yang disampaikan, RW 09 disebut mampu mengolah sekitar 3,5 ton sampah per hari dan menyisakan sekitar 1,5 ton residu.
Angka tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mengurangi volume sampah yang harus berakhir di tempat pemrosesan akhir. Namun, capaian tersebut tetap membutuhkan dukungan sistem pengelolaan yang terukur, keberlanjutan operasional, serta evaluasi pemerintah daerah agar dapat diterapkan secara lebih luas.
Anim menilai pola pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat di RW 09 berpotensi menjadi salah satu model yang dapat dikembangkan di wilayah lain di Kota Bekasi.
“Pengelolaan sampah di RW 09 ini sangat layak menjadi percontohan. Kami di legislatif siap mengawal blueprint pengajuannya ke Dinas Lingkungan Hidup agar mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah,” kata Anim.
Ia menegaskan pengembangan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan warga, pengurus lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem.
Ketua RW 09 Kelurahan Jatisari, Udi Maulidi, menyambut positif perhatian legislatif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Ia menilai penyerapan aspirasi melalui reses telah memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan sekaligus mengawal tindak lanjutnya.
“Penyerapan aspirasi melalui reses beliau tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan. Lingkungan kami kini terasa jauh lebih baik, bersih, dan asri,” ujar Udi.
Ke depan, pembentukan koperasi tingkat RW, perluasan akses bantuan pendidikan, dan pengembangan kapasitas Bank Sampah RW 09 menjadi sejumlah agenda yang diharapkan dapat ditindaklanjuti. Program tersebut juga diarahkan agar tidak berhenti pada satu wilayah, tetapi dapat menjadi referensi bagi penguatan tata kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah lain.
Meski demikian, realisasi agenda tersebut tetap bergantung pada proses perencanaan, penganggaran, kewenangan pemerintah daerah, serta kesiapan masyarakat dalam menjalankan program secara berkelanjutan.
Bagi legislatif, pengawalan aspirasi tidak berhenti pada penyampaian kebutuhan warga. Tindak lanjut kebijakan, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk memastikan usulan masyarakat memperoleh kejelasan dan manfaat nyata.
Dengan pendekatan tersebut, aspirasi warga Jatisari kini diarahkan pada tiga isu utama: penguatan ekonomi lokal, keberlanjutan pendidikan, dan pengelolaan lingkungan. Ketiganya menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat dari tingkat paling dekat dengan warga, yakni lingkungan RW.
