Kamis, 19 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Investigasi » NCW Soroti Sikap DLH Bekasi terhadap Wartawan: Jangan Rendahkan Jurnalis

NCW Soroti Sikap DLH Bekasi terhadap Wartawan: Jangan Rendahkan Jurnalis

  • account_circle Tama
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya menyoroti dugaan perlakuan tidak patut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap wartawan yang tengah meminta klarifikasi terkait persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng.

Sorotan tersebut muncul setelah beredar rekaman video dan pemberitaan mengenai proses konfirmasi wartawan dengan Kepala DLH Kabupaten Bekasi.

Dalam pemberitaan yang beredar, terdapat ucapan yang disebut ditujukan kepada wartawan, di antaranya “jelek muka mu” dan “bau”.

NCW menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan diterima atau tidaknya seorang wartawan oleh pejabat publik.

Menurut organisasi tersebut, persoalan yang lebih penting adalah sikap pejabat publik ketika menghadapi pertanyaan jurnalistik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran daerah.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., mengatakan pejabat publik memiliki hak untuk memberikan klarifikasi melalui mekanisme dan waktu yang dianggap tepat.

Namun, menurut dia, hak tersebut tidak semestinya digunakan untuk merendahkan profesi maupun pribadi wartawan.

“Pejabat publik boleh menolak pertanyaan. Pejabat publik boleh membantah pemberitaan. Tetapi jangan merendahkan wartawan. Kalau pertanyaannya salah, bantah dengan data. Kalau beritanya keliru, gunakan hak jawab. Kalau keberatan, tempuh mekanisme yang tersedia. Jangan jawab pertanyaan publik dengan penghinaan,” tegas Herman.

Pertanyaan Wartawan Berkaitan dengan Temuan BPK

NCW menyebut proses konfirmasi wartawan tersebut berkaitan dengan persoalan sewa alat berat di TPA Burangkeng yang sebelumnya tercantum dalam pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan informasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang dikutip NCW, terdapat 12 unit alat berat milik pemerintah daerah yang tercatat dalam kondisi baik dengan nilai sekitar Rp24,068 miliar.

Pada saat yang sama, terdapat belanja sewa alat berat dengan nilai pembayaran sekitar Rp24,56 miliar.

Baca juga :  Pengalihan Anggaran BPN Karawang Dipersoalkan, Persetujuan Kanwil Jadi Sorotan

Dalam pemeriksaannya, BPK juga mencatat sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, antara lain tidak digunakannya fitur mini competition pada e-katalog serta tidak adanya pembandingan dengan penyedia lain.

BPK juga mencatat adanya hal yang perlu direkonsiliasi terkait waktu operasional alat dan waktu transaksi dengan dokumen kontrak, berita acara serah terima (BAST), logbook, serta bukti pembayaran.

Berita lainnya: Wartawan Diusir Saat Konfirmasi, PWI Bekasi Raya Desak Pemkab Bekasi Klarifikasi

Meski demikian, NCW menegaskan temuan pemeriksaan BPK tidak serta-merta membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait, terutama apabila menyangkut penggunaan anggaran publik.

“Ini uang publik. Kalau memang seluruh prosesnya benar, jelaskan. Kalau aset pemerintah memang tidak dapat digunakan secara optimal, tunjukkan dokumennya. Kalau sewa memang lebih efisien, buka perhitungannya. Kenapa harus alergi terhadap pertanyaan?” kata Herman.

Menurut NCW, klarifikasi terhadap persoalan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai dasar kebijakan, penggunaan aset daerah, proses pengadaan, serta alasan pemerintah daerah menggunakan jasa sewa alat berat.

NCW Minta Dugaan Penghalangan Pers Diverifikasi

NCW meminta dugaan perlakuan terhadap wartawan tersebut tidak dinilai hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang beredar di publik.

Organisasi tersebut meminta rekaman secara utuh, kronologi kejadian, serta keterangan dari wartawan dan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi diperiksa terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran yang berimbang.

NCW juga menyatakan apabila setelah pemeriksaan ditemukan tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik, maka pihak berwenang dapat menilai ada atau tidaknya unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami tidak sedang mengadili Donny Sirait. Kami sedang mempertanyakan sebuah perilaku dan sebuah tata kelola. Kalau semuanya benar, buktikan dengan dokumen. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Kalau ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum,” ujar Herman.

Baca juga :  Sudah Bayar Rp11 Juta dari Pinjaman Rp5 Juta: Warga Bekasi Disomasi Pasal Penipuan oleh Edi Kurniawan Tampubolon

NCW juga menyinggung informasi mengenai status hukum Syafri Donny Sirait dalam perkara lingkungan hidup yang berkaitan dengan TPA Burangkeng.

Namun, NCW mengingatkan bahwa status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah.

Perkara tersebut juga harus dipisahkan dari persoalan sewa alat berat yang menjadi perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

NCW turut mencermati informasi yang beredar mengenai dugaan hubungan keluarga Syafri Donny Sirait dengan seorang pejabat yang berdinas di lingkungan Kejaksaan Agung.

Informasi tersebut, menurut NCW, belum diverifikasi secara independen.

Karena itu, informasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perlindungan, intervensi, maupun konflik kepentingan dalam proses hukum.

“Kami tidak akan menuduh seseorang hanya karena hubungan keluarga. Kalau informasi itu benar, yang harus dipastikan adalah seluruh proses hukum tetap objektif, transparan dan berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Ukurannya bukan siapa keluarganya, tetapi apakah proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Herman.

NCW: Jabatan Publik Bukan Tameng

NCW menilai pejabat publik tidak berkewajiban menyukai seluruh pertanyaan yang diajukan wartawan.

Namun, pejabat publik tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran yang berada dalam kewenangannya.

“Jabatan adalah amanah, bukan tameng. Ruang kerja pemerintah bukan ruang bebas kritik. Ketika uang negara menjadi objek pertanyaan, masyarakat berhak meminta penjelasan,” kata Herman.

NCW meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan memastikan hubungan antara pejabat publik, masyarakat, serta insan pers tetap dibangun berdasarkan profesionalitas, keterbukaan, etika, dan penghormatan terhadap hukum.

“Kami tidak mencari musuh. Kami mencari jawaban. Kalau kerja pemerintah benar, kami hormati. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kami soroti. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, kami dorong agar diperiksa melalui mekanisme yang berlaku,” pungkas Herman.

Baca juga :  MBG Bikin Geger Karo, Siswi Ini Masih Sulit Mengingat

Hingga berita ini disusun, pernyataan NCW tersebut merupakan sikap dan penilaian organisasi berdasarkan informasi serta rekaman yang beredar.

Klarifikasi dari Syafri Donny Sirait maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi diperlukan untuk memperoleh perspektif pihak yang disorot dan memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang.

Persoalan tersebut pada akhirnya bukan hanya mengenai hubungan antara wartawan dan pejabat publik.

Ketika pertanyaan menyangkut pengelolaan aset serta penggunaan uang negara, penjelasan yang terbuka dan berbasis dokumen menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.

(Rls/Red)

FAQ

Mengapa NCW menyoroti sikap Kepala DLH Kabupaten Bekasi terhadap wartawan?
NCW DPD Bekasi Raya menyoroti dugaan perlakuan tidak patut Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap wartawan yang meminta klarifikasi mengenai persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng.
Apa yang ditanyakan wartawan kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi?
Wartawan meminta klarifikasi mengenai persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan temuan BPK mengenai pengelolaan anggaran.
Apakah temuan BPK otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi?
Tidak. Temuan pemeriksaan BPK tidak otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Temuan tersebut perlu dilihat berdasarkan dokumen, fakta pemeriksaan, dan proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran.
Apa sikap NCW terhadap dugaan perlakuan Kepala DLH Kabupaten Bekasi kepada wartawan?
NCW meminta dugaan perlakuan tersebut diperiksa secara utuh berdasarkan rekaman lengkap, kronologi, dan keterangan para pihak agar persoalan dapat dinilai secara berimbang.
Apakah Kepala DLH Kabupaten Bekasi sudah memberikan klarifikasi?
Dalam berita ini, klarifikasi dari Syafri Donny Sirait maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi masih diperlukan untuk memperoleh perspektif pihak yang disorot dan memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Propam Periksa Kapolsek Cinangka Terkait Bos Rental Tewas Ditembak, Setelah Minta Bantuan Polisi

    Propam Periksa Kapolsek Cinangka Terkait Bos Rental Tewas Ditembak, Setelah Minta Bantuan Polisi

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    Mereka mengaku dari leasing dan meminta pendampingan. Anggota saya menanyakan identitas kendaraan serta dokumen pendukung

  • Panglima TNI dan Presiden RI Laksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

    Panglima TNI dan Presiden RI Laksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Pagi yang sejuk menyelimuti Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025), ketika ribuan jamaah mulai memadati halaman dan ruang utama Masjid Istiqlal. Di tengah lautan manusia yang datang dengan penuh semangat menyambut Idul Adha 1446 Hijriah, tampak sosok Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bergabung dalam satu saf, melantunkan takbir […]

  • Presiden Lantik 1.177 Perwira Remaja TNI dan Polri

    Presiden Lantik 1.177 Perwira Remaja TNI dan Polri

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 22 Juli 2026 – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 1.177 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri Tahun 2026 dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri prosesi tersebut bersama jajaran pimpinan TNI sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya generasi perwira baru yang akan mengemban […]

  • DPP LAKI Serukan Reformasi Hukum dan Edukasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi

    DPP LAKI Serukan Reformasi Hukum dan Edukasi Publik dalam Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Nadya
    • 0Komentar

    Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan dan advokasi antikorupsi.

  • Pasmar 3 Hadiri Pelantikan Ikatan Pemuda Tidore Kepulauan Papua Barat Daya

    Pasmar 3 Hadiri Pelantikan Ikatan Pemuda Tidore Kepulauan Papua Barat Daya

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Papua Barat Daya – Suasana penuh kebersamaan menyelimuti Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kantor Wali Kota Sorong, saat Pasmar 3 hadir dalam pelantikan pengurus baru Ikatan Pemuda Tidore Kepulauan (IPTK) Papua Barat Daya, Sabtu (13/9/2025). Pasmar 3 diwakili oleh Pajasrek Pasmar 3 Kapten Marinir La Ode Abdul Halim, yang turut menyaksikan momen bersejarah bagi komunitas […]

  • Komandan Lanal Dabo Singkep Pimpin Upacara HUT Ke-80 TNI AL

    Komandan Lanal Dabo Singkep Pimpin Upacara HUT Ke-80 TNI AL

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Dabo Singkep – Suasana sederhana namun penuh makna mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI Angkatan Laut di Mako Lanal Dabo Singkep, Rabu (10/9/2025). Komandan Lanal Dabo Singkep, Letkol Laut (P) Hendro Wicaksono, M.Tr. Opsla., bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara (Irup). Upacara berlangsung khidmat dengan pasukan yang terdiri dari enam pleton: Perwira, Bintara, Tamtama, […]

expand_less