Selasa, 10 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Investigasi » NCW Soroti Sikap DLH Bekasi terhadap Wartawan: Jangan Rendahkan Jurnalis

NCW Soroti Sikap DLH Bekasi terhadap Wartawan: Jangan Rendahkan Jurnalis

  • account_circle Tama
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya menyoroti dugaan perlakuan tidak patut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap wartawan yang tengah meminta klarifikasi terkait persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng.

Sorotan tersebut muncul setelah beredar rekaman video dan pemberitaan mengenai proses konfirmasi wartawan dengan Kepala DLH Kabupaten Bekasi.

Dalam pemberitaan yang beredar, terdapat ucapan yang disebut ditujukan kepada wartawan, di antaranya “jelek muka mu” dan “bau”.

NCW menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan diterima atau tidaknya seorang wartawan oleh pejabat publik.

Menurut organisasi tersebut, persoalan yang lebih penting adalah sikap pejabat publik ketika menghadapi pertanyaan jurnalistik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran daerah.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., mengatakan pejabat publik memiliki hak untuk memberikan klarifikasi melalui mekanisme dan waktu yang dianggap tepat.

Namun, menurut dia, hak tersebut tidak semestinya digunakan untuk merendahkan profesi maupun pribadi wartawan.

“Pejabat publik boleh menolak pertanyaan. Pejabat publik boleh membantah pemberitaan. Tetapi jangan merendahkan wartawan. Kalau pertanyaannya salah, bantah dengan data. Kalau beritanya keliru, gunakan hak jawab. Kalau keberatan, tempuh mekanisme yang tersedia. Jangan jawab pertanyaan publik dengan penghinaan,” tegas Herman.

Pertanyaan Wartawan Berkaitan dengan Temuan BPK

NCW menyebut proses konfirmasi wartawan tersebut berkaitan dengan persoalan sewa alat berat di TPA Burangkeng yang sebelumnya tercantum dalam pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan informasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang dikutip NCW, terdapat 12 unit alat berat milik pemerintah daerah yang tercatat dalam kondisi baik dengan nilai sekitar Rp24,068 miliar.

Pada saat yang sama, terdapat belanja sewa alat berat dengan nilai pembayaran sekitar Rp24,56 miliar.

Baca juga :  CSR Kota Bekasi 2019-2024 Dipertanyakan, LAKI Desak Kejagung Buka Status Laporan

Dalam pemeriksaannya, BPK juga mencatat sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, antara lain tidak digunakannya fitur mini competition pada e-katalog serta tidak adanya pembandingan dengan penyedia lain.

BPK juga mencatat adanya hal yang perlu direkonsiliasi terkait waktu operasional alat dan waktu transaksi dengan dokumen kontrak, berita acara serah terima (BAST), logbook, serta bukti pembayaran.

Berita lainnya: Wartawan Diusir Saat Konfirmasi, PWI Bekasi Raya Desak Pemkab Bekasi Klarifikasi

Meski demikian, NCW menegaskan temuan pemeriksaan BPK tidak serta-merta membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait, terutama apabila menyangkut penggunaan anggaran publik.

“Ini uang publik. Kalau memang seluruh prosesnya benar, jelaskan. Kalau aset pemerintah memang tidak dapat digunakan secara optimal, tunjukkan dokumennya. Kalau sewa memang lebih efisien, buka perhitungannya. Kenapa harus alergi terhadap pertanyaan?” kata Herman.

Menurut NCW, klarifikasi terhadap persoalan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai dasar kebijakan, penggunaan aset daerah, proses pengadaan, serta alasan pemerintah daerah menggunakan jasa sewa alat berat.

NCW Minta Dugaan Penghalangan Pers Diverifikasi

NCW meminta dugaan perlakuan terhadap wartawan tersebut tidak dinilai hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang beredar di publik.

Organisasi tersebut meminta rekaman secara utuh, kronologi kejadian, serta keterangan dari wartawan dan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi diperiksa terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran yang berimbang.

NCW juga menyatakan apabila setelah pemeriksaan ditemukan tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik, maka pihak berwenang dapat menilai ada atau tidaknya unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami tidak sedang mengadili Donny Sirait. Kami sedang mempertanyakan sebuah perilaku dan sebuah tata kelola. Kalau semuanya benar, buktikan dengan dokumen. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Kalau ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum,” ujar Herman.

Baca juga :  PERS atau Humas? Label di ID Card Porprov XV 2026 Bikin Bingung

NCW juga menyinggung informasi mengenai status hukum Syafri Donny Sirait dalam perkara lingkungan hidup yang berkaitan dengan TPA Burangkeng.

Namun, NCW mengingatkan bahwa status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah.

Perkara tersebut juga harus dipisahkan dari persoalan sewa alat berat yang menjadi perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

NCW turut mencermati informasi yang beredar mengenai dugaan hubungan keluarga Syafri Donny Sirait dengan seorang pejabat yang berdinas di lingkungan Kejaksaan Agung.

Informasi tersebut, menurut NCW, belum diverifikasi secara independen.

Karena itu, informasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perlindungan, intervensi, maupun konflik kepentingan dalam proses hukum.

“Kami tidak akan menuduh seseorang hanya karena hubungan keluarga. Kalau informasi itu benar, yang harus dipastikan adalah seluruh proses hukum tetap objektif, transparan dan berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Ukurannya bukan siapa keluarganya, tetapi apakah proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Herman.

NCW: Jabatan Publik Bukan Tameng

NCW menilai pejabat publik tidak berkewajiban menyukai seluruh pertanyaan yang diajukan wartawan.

Namun, pejabat publik tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran yang berada dalam kewenangannya.

“Jabatan adalah amanah, bukan tameng. Ruang kerja pemerintah bukan ruang bebas kritik. Ketika uang negara menjadi objek pertanyaan, masyarakat berhak meminta penjelasan,” kata Herman.

NCW meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan memastikan hubungan antara pejabat publik, masyarakat, serta insan pers tetap dibangun berdasarkan profesionalitas, keterbukaan, etika, dan penghormatan terhadap hukum.

“Kami tidak mencari musuh. Kami mencari jawaban. Kalau kerja pemerintah benar, kami hormati. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kami soroti. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, kami dorong agar diperiksa melalui mekanisme yang berlaku,” pungkas Herman.

Baca juga :  Calon RW Bantar Gebang Dicekal? Proses Pemilihan Dilaporkan ke BKPSDM

Hingga berita ini disusun, pernyataan NCW tersebut merupakan sikap dan penilaian organisasi berdasarkan informasi serta rekaman yang beredar.

Klarifikasi dari Syafri Donny Sirait maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi diperlukan untuk memperoleh perspektif pihak yang disorot dan memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang.

Persoalan tersebut pada akhirnya bukan hanya mengenai hubungan antara wartawan dan pejabat publik.

Ketika pertanyaan menyangkut pengelolaan aset serta penggunaan uang negara, penjelasan yang terbuka dan berbasis dokumen menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.

(Rls/Red)

FAQ

Mengapa NCW menyoroti sikap Kepala DLH Kabupaten Bekasi terhadap wartawan?
NCW DPD Bekasi Raya menyoroti dugaan perlakuan tidak patut Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap wartawan yang meminta klarifikasi mengenai persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng.
Apa yang ditanyakan wartawan kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi?
Wartawan meminta klarifikasi mengenai persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan temuan BPK mengenai pengelolaan anggaran.
Apakah temuan BPK otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi?
Tidak. Temuan pemeriksaan BPK tidak otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Temuan tersebut perlu dilihat berdasarkan dokumen, fakta pemeriksaan, dan proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran.
Apa sikap NCW terhadap dugaan perlakuan Kepala DLH Kabupaten Bekasi kepada wartawan?
NCW meminta dugaan perlakuan tersebut diperiksa secara utuh berdasarkan rekaman lengkap, kronologi, dan keterangan para pihak agar persoalan dapat dinilai secara berimbang.
Apakah Kepala DLH Kabupaten Bekasi sudah memberikan klarifikasi?
Dalam berita ini, klarifikasi dari Syafri Donny Sirait maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi masih diperlukan untuk memperoleh perspektif pihak yang disorot dan memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Brimob Polda Metro Jaya Perkuat Pengamanan HUT RI ke-80 Melalui Tactical Floor Game

    Brimob Polda Metro Jaya Perkuat Pengamanan HUT RI ke-80 Melalui Tactical Floor Game

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 14 Agustus 2025 – Brimob Polda Metro Jaya turut berpartisipasi dalam Tactical Floor Game (TFG) yang digelar di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pengamanan terpadu peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kegiatan dipimpin oleh Asisten Operasi Kapolri, Komjen Pol. Akhmad Wiyagus, dan dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen […]

  • Malam Takbir Idul Adha, Kodim 0506/Tgr Gelar Patroli Gabungan Tekan Potensi Gangguan Kamtibmas

    Malam Takbir Idul Adha, Kodim 0506/Tgr Gelar Patroli Gabungan Tekan Potensi Gangguan Kamtibmas

    • calendar_month Rabu, 27 Mei 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tangerang, 26 Mei 2026 – Kodim 0506/Tgr menggelar patroli gabungan malam takbir Idul Adha untuk menjaga keamanan wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan. Kodim mengerahkan personel Koramil 01/Tangerang dan Koramil 03/Serpong bersama Komponen Pendukung serta unsur masyarakat dalam patroli tersebut. Kegiatan berlangsung Selasa malam dengan fokus pengamanan di wilayah yang memiliki tingkat aktivitas tinggi saat malam […]

  • Kalau Saya dan Ahok Diberi 1 Kesempatan Lagi, Kemiskinan Jakarta di Bawah 5 Persen

    Kalau Saya dan Ahok Diberi 1 Kesempatan Lagi, Kemiskinan Jakarta di Bawah 5 Persen

    • calendar_month Rabu, 22 Jun 2022
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    Djarot: Kalau Saya dan Pak Ahok Diberi 1 Kesempatan Lagi, Pasti Kemiskinan Jakarta di Bawah 5 Persen JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Djarot Saiful Hidayat angkat bicara mengenai tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Djarot mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Pasalnya, kata dia, tingkat kemiskinan di Ibu Kota tidak sebanding dengan nilai […]

  • Pencuri Spion Mobil Tertangkap Usai Beraksi di Tengah Kemacetan Jl. Jembatan Tiga

    Pencuri Spion Mobil Tertangkap Usai Beraksi di Tengah Kemacetan Jl. Jembatan Tiga

    • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Aksi pencurian spion mobil kembali marak di tengah kemacetan Ibu Kota. Seorang pria berinisial DS (37) ditangkap aparat Polsek Metro Penjaringan usai tertangkap mencuri spion mobil Toyota Voxy milik warga di kawasan Jl. Jembatan Tiga Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (21/2/2025) sore. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.08 WIB saat arus lalu lintas […]

  • Gegana Sterilisasi Gereja di Cilangkap, Pengamanan Paskah 2026 Berjalan Ketat

    Gegana Sterilisasi Gereja di Cilangkap, Pengamanan Paskah 2026 Berjalan Ketat

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Timur, 4 April 2026 – Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi Gereja St. Yohanes Maria Vianney Paroki, Cilangkap. Langkah ini memastikan pelaksanaan ibadah Paskah 2026 berlangsung aman, tertib, dan tanpa gangguan keamanan. Tim Jibom menyisir seluruh area gereja sejak pagi hingga menjelang pelaksanaan ibadah pada Sabtu. Petugas memeriksa ruang utama ibadah, halaman, […]

  • Atap Rampung, TMMD Kodim Mimika Kebut Penyelesaian 5 Rumah Warga di Keakwa

    Atap Rampung, TMMD Kodim Mimika Kebut Penyelesaian 5 Rumah Warga di Keakwa

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Mimika, 16 Mei 2026 – Satgas TMMD ke-128 Kodim 1710/Mimika menuntaskan pemasangan atap lima rumah warga di Kampung Keakwa, sehingga progres pembangunan mencapai 90 persen. Personel TNI bersama masyarakat mempercepat pekerjaan melalui gotong royong intensif sejak tahap rangka hingga penutup atap pada Sabtu. Pencapaian ini menjadi tahap krusial dalam pembangunan karena struktur utama rumah kini […]

expand_less