Frits Saikat Kecam Pengusiran Wartawan oleh Kadis DLH Kabupaten Bekasi

BEKASI – Tokoh masyarakat sekaligus aktivis Frits Saikat menyoroti dugaan pengusiran seorang wartawan saat hendak melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.

Frits mengecam dugaan ucapan yang disampaikan kepada wartawan tersebut saat menjalankan tugas jurnalistik, termasuk kalimat bernada merendahkan yang disebut berbunyi, “Pergi kau, muka mu jelek.”

Menurut Frits, apabila pernyataan tersebut benar disampaikan, tindakan itu tidak mencerminkan sikap yang semestinya ditunjukkan seorang pejabat publik ketika berhadapan dengan insan pers.

“Seorang pejabat publik digaji oleh uang rakyat dan seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi profesionalisme serta komunikasi yang santun. Tindakan mengusir jurnalis sambil menghina fisik adalah bentuk pelecehan terhadap profesi pers dan menunjukkan mentalitas anti-kritik yang sangat memalukan,” ujar Frits dalam keterangannya.

Frits menilai hubungan antara pemerintah dan pers seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka, termasuk ketika wartawan meminta klarifikasi mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian publik.

Ia juga mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi penting dalam menjalankan kontrol sosial serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Frits, persoalan tersebut tidak semestinya dilihat semata sebagai persoalan pribadi antara pejabat dan wartawan karena menyangkut etika komunikasi pejabat publik serta penghormatan terhadap kerja jurnalistik.

Frits Dorong Evaluasi dan Klarifikasi

Frits meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap dugaan insiden tersebut secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia secara khusus mendorong pihak terkait, termasuk pimpinan daerah dan instansi kepegawaian, untuk memeriksa kronologi serta meminta penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat sebelum menentukan langkah administratif.

“Harus ada evaluasi dan pemeriksaan secara objektif. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Frits.

Selain evaluasi, Frits meminta pejabat yang bersangkutan memberikan klarifikasi mengenai dugaan ucapan dan tindakan terhadap wartawan tersebut.

Ia juga mendorong adanya permohonan maaf secara terbuka apabila setelah dilakukan pemeriksaan terbukti terdapat ucapan atau tindakan yang merendahkan martabat wartawan maupun menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik.

Frits menilai komunikasi yang buruk antara pejabat dan wartawan berpotensi memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi sehingga semestinya direspons melalui klarifikasi dan argumentasi, bukan dengan tindakan atau ucapan yang merendahkan.

Meski demikian, dugaan pengusiran dan ucapan tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi sebagai pihak yang disebut dalam peristiwa.

(Rls/Red)