Kabinet Gemuk dan 26 Wantimpres: Efisiensi Prabowo untuk Apa?

Oleh: Frits Saikat (Aktivis Kemanusiaan)
Kamis, 15 Oktober 2026

Besarnya struktur kekuasaan tidak otomatis menjamin kesejahteraan rakyat.

Kabinet yang gemuk dan banyaknya anggota lembaga penasihat presiden justru menuntut satu pertanyaan mendasar: apakah setiap jabatan yang dibentuk benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, atau hanya memperluas ruang kompromi politik elite?

Pertanyaan itu layak diajukan ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari daya beli, kesempatan kerja, hingga perlindungan kelompok rentan.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak cukup menunjukkan kemampuan merangkul banyak kekuatan politik.

Pemerintah juga harus membuktikan bahwa struktur kekuasaan yang dibangun mampu bekerja secara efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Dari sudut pandang kemanusiaan, ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah banyaknya orang yang duduk di lingkaran kekuasaan, melainkan sejauh mana kebijakan negara menjawab kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan pertolongan.

Efektivitas Kabinet Harus Terukur, Bukan Sekadar Besar

Pembentukan kabinet yang luas dapat dijelaskan melalui kebutuhan koordinasi pemerintahan, pembagian tanggung jawab, serta pelaksanaan program prioritas.

Dalam negara sebesar Indonesia, persoalan publik memang tidak sederhana. Pemerintah membutuhkan perangkat kelembagaan yang mampu menjangkau berbagai sektor dan wilayah.

Namun, alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran tanpa batas bagi pembengkakan birokrasi.

Setiap penambahan kementerian, jabatan, atau lembaga harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, fungsi, anggaran, dan hasil yang hendak dicapai.

Di sinilah persoalan efektivitas menjadi penting.

Struktur pemerintahan yang semakin besar seharusnya menghadirkan pembagian kerja yang lebih jelas, koordinasi yang lebih baik, serta pelayanan publik yang lebih cepat.

Apabila yang terjadi justru tumpang tindih kewenangan, panjangnya rantai birokrasi, atau meningkatnya biaya operasional tanpa hasil yang sepadan, publik berhak meminta evaluasi.

Bagi masyarakat kecil, persoalan pemerintahan bukan sekadar perdebatan tentang jumlah kementerian.

Dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari: kemampuan membeli kebutuhan pokok, akses terhadap pekerjaan, kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepastian memperoleh bantuan sosial sesuai ketentuan.

Karena itu, kritik terhadap kabinet gemuk seharusnya diarahkan pada pertanyaan yang lebih substantif.

Apakah struktur pemerintahan tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih baik? Apakah program pembangunan menjangkau kelompok yang membutuhkan? Apakah penggunaan anggaran memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?

Jawaban atas pertanyaan itu harus bertumpu pada data, bukan semata-mata persepsi politik.

Anggapan bahwa pembesaran kabinet merupakan bentuk pembagian jatah politik juga perlu ditempatkan secara hati-hati.

Tanpa bukti yang memadai, motif tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta.

Namun, risiko bahwa akomodasi politik mengalahkan pertimbangan profesionalisme tetap menjadi hal yang patut diawasi melalui transparansi pengangkatan pejabat, evaluasi kinerja, dan keterbukaan anggaran.

Dua Puluh Enam Wantimpres dan Pertanyaan tentang Manfaat Publik

Sorotan terhadap 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, sebagaimana disebutkan dalam bahan opini ini, menghadirkan persoalan lain: seberapa besar manfaat yang dihasilkan lembaga penasihat bagi proses pengambilan keputusan presiden?

Secara prinsip, presiden membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang untuk menghadapi persoalan nasional yang kompleks.

Masukan dari orang-orang berpengalaman dapat membantu pemerintah melihat risiko kebijakan, mempertimbangkan alternatif, dan menghindari keputusan yang terburu-buru.

Namun, jumlah penasihat yang besar tidak dengan sendirinya menjamin kualitas nasihat. Banyaknya anggota juga tidak otomatis berarti pemborosan.

Penilaian yang adil harus mempertimbangkan dasar hukum pembentukan lembaga, pembagian tugas, beban kerja, biaya operasional, serta kontribusinya terhadap kebijakan publik.

Di sinilah transparansi menjadi kunci. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai mandat lembaga, ruang lingkup tugas para anggotanya, dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Jika terdapat fungsi yang saling tumpang tindih dengan lembaga lain, pemerintah perlu menjelaskan alasan mempertahankannya.

Sebaliknya, apabila lembaga tersebut terbukti memberikan masukan strategis yang meningkatkan mutu kebijakan, manfaat itu juga patut diperhitungkan.

Kritik terhadap Wantimpres tidak semestinya berhenti pada jumlah anggotanya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah nasihat yang diberikan benar-benar membantu presiden mengambil keputusan yang lebih tepat bagi masyarakat.

Lembaga penasihat seharusnya menjadi sumber pertimbangan yang objektif, bukan sekadar simbol kedekatan dengan pusat kekuasaan. Integritasnya diuji melalui kualitas rekomendasi, independensi pemikiran, dan orientasi pada kepentingan bangsa.

Prabowo Diuji oleh Hasil, Bukan Besarnya Lingkaran Kekuasaan

Pada akhirnya, persoalan kabinet dan Wantimpres bermuara pada tanggung jawab kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa susunan kelembagaan dan kebijakan pemerintah bergerak menuju tujuan yang jelas.

Dalam politik demokratis, membangun koalisi dan merangkul berbagai kelompok merupakan bagian dari proses pemerintahan.

Dukungan politik dapat membantu menjaga stabilitas dan mempermudah pelaksanaan agenda pembangunan. Akan tetapi, stabilitas tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Pemerintahan juga harus memastikan bahwa kompromi politik tidak mengurangi kualitas pelayanan, melemahkan pengawasan, atau mengaburkan tanggung jawab pejabat publik.

Presiden perlu memastikan setiap kementerian dan lembaga memiliki sasaran yang terukur. Evaluasi berkala, keterbukaan penggunaan anggaran, serta indikator kinerja yang dapat diperiksa publik merupakan langkah penting untuk membuktikan bahwa struktur pemerintahan bekerja bagi kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, publik juga perlu menilai pemerintah berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik yang kuat bukanlah kritik yang paling keras, melainkan kritik yang mampu menunjukkan persoalan, menguji kebijakan, dan menawarkan jalan perbaikan.

Apabila pemerintah ingin mempertahankan struktur kelembagaan yang besar, pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa struktur tersebut diperlukan dan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jika evaluasi menunjukkan adanya pemborosan atau tumpang tindih fungsi, penataan ulang harus menjadi pilihan yang terbuka.

Kepemimpinan yang kuat bukan berarti menolak seluruh kompromi politik. Kepemimpinan yang kuat adalah kemampuan menempatkan kompromi tersebut di bawah kepentingan publik.

Mengembalikan Nurani ke Pusat Kebijakan

Bagi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi, perdebatan mengenai jabatan dan lembaga negara akan terasa jauh dari kehidupan mereka apabila tidak diikuti perbaikan nyata. Rakyat membutuhkan pelayanan publik yang mudah diakses, perlindungan sosial yang tepat sasaran, kesempatan kerja yang layak, serta penegakan hukum yang adil.

Kebutuhan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan pejabat atau pembentukan struktur baru. Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang kuat, dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.

Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang jujur terhadap efektivitas kabinet dan lembaga penasihat presiden. Evaluasi tersebut harus didasarkan pada kinerja, kebutuhan organisasi, dan manfaat bagi masyarakat, bukan semata-mata pertimbangan mempertahankan dukungan politik.

Pada saat yang sama, masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas harus terus menjalankan fungsi kontrol secara kritis, independen, dan berbasis fakta.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak terletak pada seberapa luas lingkaran kekuasaan yang berhasil dibangun, melainkan pada seberapa nyata negara hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya perlu menjawab tuntutan itu melalui hasil yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Sebab, jabatan publik bukanlah hadiah bagi elite politik, melainkan amanah yang harus dibuktikan manfaatnya.

Kekuasaan boleh besar, tetapi tanggung jawabnya harus lebih besar. Dan ketika kepentingan elite berhadapan dengan kebutuhan rakyat, keberpihakan pemerintah semestinya dapat dilihat dari kebijakan dan hasilnya, bukan sekadar dari janji.

FAQ: Kabinet Gemuk dan 26 Wantimpres

Apa isu utama dalam opini tentang kabinet gemuk dan 26 Wantimpres?

Opini ini mempertanyakan efektivitas struktur kabinet dan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta menekankan pentingnya memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pembentukan lembaga negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Apakah kabinet yang besar menjamin kesejahteraan rakyat?

Tidak secara otomatis. Efektivitas pemerintahan perlu dinilai berdasarkan hasil kerja, kualitas pelayanan publik, kejelasan pembagian tugas, efisiensi anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Apa fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)?

Wantimpres merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaatnya perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas, kualitas pertimbangan, dan kontribusinya terhadap kebijakan publik.

Apakah banyaknya anggota Wantimpres membuktikan adanya pemborosan anggaran?

Tidak dengan sendirinya. Penilaian mengenai pemborosan memerlukan data anggaran, dasar pembentukan lembaga, pembagian tugas, serta evaluasi manfaat dan hasil kerja. Jumlah anggota saja tidak cukup untuk membuktikan adanya pemborosan.

Bagaimana menilai keberpihakan pemerintahan Prabowo kepada rakyat?

Keberpihakan pemerintah dapat dinilai melalui kebijakan dan hasil yang terukur, termasuk kualitas pelayanan publik, kesempatan kerja, perlindungan sosial, penegakan hukum, serta transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Apa rekomendasi utama dalam opini Frits Saikat?

Opini ini mendorong evaluasi kabinet dan lembaga penasihat presiden berdasarkan kebutuhan organisasi, efektivitas kerja, transparansi anggaran, dan manfaat bagi masyarakat. Kritik serta evaluasi harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.