Beras Bantuan Bulog Dijual Online, Pendataan Penerima di Kota Bekasi Dipertanyakan

BEKASI – Beras bantuan pemerintah kemasan 10 kilogram yang disebut diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat ditemukan ditawarkan melalui forum jual beli online dan marketplace.

Kemunculan beras bantuan tersebut menjadi sorotan warga setelah program penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan di 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pendataan penerima, pengawasan distribusi, hingga kondisi bantuan setelah diterima masyarakat.

Pasalnya, bantuan pangan pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Ketika komoditas bantuan kemudian muncul dalam transaksi jual beli daring, publik tentu bertanya-tanya bagaimana barang tersebut bisa berpindah dari program bantuan menjadi barang yang ditawarkan di pasar online.

Namun, kemunculan beras bantuan di marketplace belum serta-merta membuktikan adanya pelanggaran dalam proses distribusi.

Asal-usul beras, pihak yang menawarkan, status penjual, serta bagaimana beras tersebut diperoleh masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Aji (34), warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, menyayangkan adanya beras bantuan pemerintah yang disebut diperjualbelikan melalui forum jual beli online.

Menurut Aji, bantuan pangan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, menurut dia, kemunculan beras bantuan dalam transaksi daring layak menjadi perhatian pemerintah dan instansi terkait.

“Sangat miris melihat beras bantuan untuk rakyat miskin malah diperjualbelikan di forum jual beli online. Seharusnya bantuan itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menjadi barang dagangan,” ujar Aji, Minggu (13/9/2026).

Aji menilai fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan pengawasan penyaluran bantuan pangan di Kota Bekasi.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan data penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang berhak memperoleh bantuan.

“Kalau sampai beras bantuan muncul di marketplace, tentu masyarakat bertanya-tanya bagaimana proses pendataan dan pengawasannya. Pemerintah harus memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” katanya.

Asal-usul Beras Perlu Ditelusuri

Munculnya beras bantuan kemasan 10 kilogram dalam transaksi online juga tidak semestinya langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa seluruh persoalan berasal dari pendataan penerima.

Ada sejumlah kemungkinan yang masih harus diverifikasi.

Beras tersebut bisa saja berasal dari penerima manfaat yang menjual kembali bantuannya, berpindah tangan melalui pihak lain, atau memiliki asal-usul berbeda yang belum diketahui.

Kemungkinan adanya persoalan dalam rantai distribusi juga perlu ditelusuri apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Karena itu, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada siapa yang mengunggah atau menjual beras tersebut di marketplace.

Penelusuran idealnya mencakup asal barang, jalur distribusi, data penerima, mekanisme penyerahan, hingga pengawasan setelah bantuan diterima.

“Penjualan beras bantuan menjadi pembuktian bahwa ada hal yang perlu dievaluasi, terutama terkait ketepatan pendataan dan pengawasan,” ujar Aji.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangan warga dan bukan kesimpulan resmi mengenai penyebab beredarnya beras bantuan di marketplace.

Pemerintah Kota Bekasi bersama instansi terkait perlu melakukan verifikasi untuk memastikan fakta di lapangan sebelum menarik kesimpulan mengenai adanya penyimpangan.

Evaluasi terhadap data penerima, proses penyaluran, serta mekanisme pengawasan menjadi penting agar program bantuan tidak hanya selesai secara administratif.

“Ini penting untuk memastikan program bantuan pangan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima,” tambahnya.

Aji berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap temuan beras bantuan yang ditawarkan melalui platform jual beli online.

Menurut dia, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan serta langkah pemerintah apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

“Jangan sampai bantuan untuk rakyat miskin justru dijual kembali. Pemerintah harus turun tangan, mengecek pendataan penerima dan memperketat pengawasan agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegasnya.

Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa program bantuan pemerintah tidak berhenti ketika bantuan diserahkan kepada penerima.

Pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan bantuan mencapai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Di sisi lain, setiap temuan mengenai beras bantuan yang diperjualbelikan perlu ditangani berdasarkan fakta dan hasil verifikasi, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.

Pendekatan tersebut penting agar persoalan dapat diselesaikan secara tepat tanpa menuding pihak tertentu sebelum terdapat bukti yang memadai.

“Pemerintah harus memastikan setiap bantuan yang disalurkan tidak hanya tercatat dalam laporan administrasi, tetapi juga benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Aji.

Masyarakat berharap pemerintah dan instansi terkait segera menelusuri beredarnya beras bantuan di marketplace tersebut.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program bantuan pangan tetap berjalan sesuai tujuan, sekaligus memperkuat akurasi data penerima dan pengawasan distribusi di Kota Bekasi.