Evi Mafiningsianti Ingatkan Biaya Program Wali Kota Bekasi Turun ke RW

BEKASI – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafiningsianti, meminta Pemerintah Kota Bekasi mengevaluasi efektivitas dan kebutuhan anggaran program Wali Kota Tri Adhianto turun langsung ke lingkungan rukun warga (RW) untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Menurut Evi, program tersebut dapat menjadi sarana bagi kepala daerah untuk mendengar langsung keluhan warga. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh, anggaran yang digunakan, dan sumber daya aparatur yang dikerahkan.

“Untuk pelaksanaannya perlu mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan anggaran dan sumber daya yang harus dikerahkan,” ujar Evi saat kegiatan reses di RW 04, Kelurahan Aren Jaya, Kota Bekasi, Minggu (11/10/2026).

Ia menjelaskan, kunjungan kepala daerah ke lingkungan masyarakat tidak hanya melibatkan Wali Kota, tetapi juga memerlukan kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran terkait agar persoalan warga dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.

Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut membutuhkan koordinasi dan dukungan sumber daya. Karena itu, Evi menilai pemerintah perlu mengukur efektivitas pelaksanaan program agar anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai.

“Harus dilihat antara manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Pemerintah sebenarnya bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk di tingkat RW,” katanya.

Evi menegaskan, evaluasi bukan berarti meniadakan kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat. Menurut dia, Wali Kota tetap dapat turun langsung ke lingkungan warga dengan mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat urgensi persoalan.

Ia menilai, keberhasilan program penyerapan aspirasi tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan atau jumlah pertemuan dengan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan keluhan yang disampaikan warga memperoleh tindak lanjut yang jelas.

“Penyerapan aspirasi tidak cukup hanya melalui pertemuan atau kunjungan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap keluhan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Evi, yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), juga menyoroti upaya Pemerintah Kota Bekasi mencapai target zero keluhan atau nol keluhan masyarakat.

Menurut dia, target tersebut perlu ditopang sistem pelayanan publik yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan. Sebab, persoalan yang dihadapi masyarakat memiliki karakteristik berbeda dan membutuhkan penanganan oleh dinas teknis sesuai bidang serta kewenangannya.

“Tidak semua masalah bisa diselesaikan Wali Kota sendiri. Tetap dibutuhkan keterlibatan dinas terkait dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Ia berharap, program turun ke RW mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan di tingkat lingkungan secara lebih terarah.

Evi juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif agar setiap pengeluaran pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, evaluasi yang terukur diperlukan untuk memastikan program tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan perbaikan pelayanan publik dan penyelesaian keluhan warga.

Dengan demikian, pelaksanaan program penyerapan aspirasi di tingkat RW diharapkan tidak hanya mendekatkan pemimpin daerah dengan masyarakat, tetapi juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Kota Bekasi.