Pemerintah Harus Lakukan High Diplomacy untuk Lindungi Pekerja Migran

Jakarta – Pemerintah Indonesia didesak untuk menerapkan diplomasi tingkat tinggi atau high diplomacy dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Desakan ini disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, yang menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi PMI.

Hindun menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mencontoh langkah yang pernah diambil oleh Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam melindungi pekerja migran dari ancaman hukuman mati.

Menurutnya, high diplomacy merupakan langkah esensial yang dapat menyelamatkan nyawa dan hak-hak PMI di luar negeri.

“Kita menuntut pemerintah untuk melakukan high diplomacy, seperti dulu yang dilakukan Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah menggagalkan dan menunda eksekusi mati kepada salah satu pekerja migran di Arab Saudi,” ujar Hindun dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

Salah satu contoh keberhasilan high diplomacy yang dilakukan Gus Dur adalah penyelamatan pekerja migran asal Madura, Siti Zaenab, pada tahun 1999.

Saat itu, Gus Dur melobi langsung Raja Arab Saudi, Fahd bin Abdul Aziz, untuk menangguhkan eksekusi mati terhadap Zaenab. Upaya ini pun berhasil dan eksekusi Zaenab akhirnya ditunda.

Gus Dur Pernah Selamatkan Pekerja Migran di Malaysia

Tidak hanya di Arab Saudi, Gus Dur juga pernah menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja migran di Malaysia. Pada tahun 2005, ia berhasil menyelamatkan pekerja migran asal Lombok Tengah, NTB, Adi bin Asnawi, yang saat itu menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia.

Meskipun sudah tidak menjabat sebagai presiden, Gus Dur tetap berupaya melobi Perdana Menteri Malaysia saat itu, Abdullah Ahmad Badawi. Hasilnya, lobi tersebut membuahkan hasil dan Adi akhirnya dibebaskan serta dipulangkan ke Indonesia.

Hindun menilai bahwa pendekatan diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Gus Dur perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia saat ini.

Ia juga mencontohkan bagaimana pemimpin negara lain, seperti Filipina, kerap melakukan high diplomacy dalam melindungi tenaga kerja mereka di luar negeri.

“Pemimpin tertinggi di sana sering melakukan high diplomacy dengan negara penempatan pekerja migran. High diplomacy sangat penting dilakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia,” jelasnya.

Selain menyoroti pentingnya diplomasi tingkat tinggi, Hindun juga menyinggung permasalahan yang dihadapi pekerja migran yang dikirim melalui skema government to government (G to G).

Salah satu negara yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia melalui skema ini adalah Korea Selatan.

Menurutnya, banyak pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang mengalami berbagai masalah, meskipun mereka telah ditempatkan secara prosedural melalui jalur resmi G to G.

Beberapa dari mereka bahkan menghadapi tekanan yang membuat mereka kabur atau mengalami kesulitan lain di tempat kerja.

“Kebanyakan pekerja migran yang bermasalah di Korea Selatan adalah pekerja yang prosedural, G to G. Tapi kemudian di tengah jalan, mereka ada masalah. Ada yang kabur dan menghadapi masalah lainnya,” ujar Hindun.

Desakan untuk menerapkan high diplomacy dalam perlindungan pekerja migran Indonesia semakin mendesak, mengingat masih banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI di berbagai negara.

Langkah-langkah yang pernah dilakukan Gus Dur bisa menjadi contoh bagi pemerintahan saat ini untuk lebih proaktif dalam melakukan lobi tingkat tinggi guna melindungi warganya di luar negeri.

Selain itu, evaluasi terhadap skema G to G juga perlu dilakukan agar pekerja migran dapat bekerja dengan lebih aman dan terlindungi.**(sumber: kedaipena.com)