Minggu, 22 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Foto » Aktivis Desak Usut Dugaan Pungutan Berkedok Sumbangan di SDN Perwira 4

Aktivis Desak Usut Dugaan Pungutan Berkedok Sumbangan di SDN Perwira 4

  • account_circle Gensa Media Indonesia
  • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – Dugaan upaya melegitimasi pungutan berkedok sumbangan melalui penyebaran kuesioner yang memuat nominal uang dan jadwal penyerahan rutin di SDN Perwira 4, Bekasi Utara, menuai sorotan.

Aktivis sosial sekaligus tokoh muda Kota Bekasi, Frits Saikat, mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Inspektorat segera melakukan investigasi secara terbuka terhadap dugaan praktik tersebut karena dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Frits di Kota Bekasi, Rabu (29/7/2026), sebagai respons atas informasi mengenai adanya lembar kuesioner yang disebut mencantumkan nominal sumbangan beserta waktu penyerahan secara berkala kepada orang tua peserta didik di SDN Perwira 4 Bekasi Utara.

Menurut Frits, apabila benar terdapat penetapan nominal beserta jadwal pembayaran dalam dokumen yang diedarkan kepada wali murid, maka substansi sumbangan sukarela berpotensi berubah menjadi pungutan yang bersifat mengikat.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah administratif semata.

“Kami sangat menyayangkan dan mengecam keras langkah yang diambil oleh pihak komite sekolah di SDN Perwira 4 Bekasi Utara. Pencantuman nominal uang tertentu beserta tanggal rutin penyerahan pada lembar kuesioner bukanlah bentuk partisipasi sukarela, melainkan upaya sistematis untuk melegitimasi pungutan liar dengan berlindung di balik istilah sumbangan sukarela komite,” ujar Frits dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai sekolah dasar negeri merupakan layanan pendidikan publik yang semestinya dapat diakses masyarakat tanpa adanya beban biaya yang bersifat wajib.

Oleh sebab itu, setiap mekanisme penggalangan dana harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kesan adanya kewajiban bagi orang tua siswa.

Frits juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi bersama Inspektorat melakukan penelusuran terhadap proses penyusunan maupun penyebaran kuesioner tersebut.

Baca juga :  Ratusan Peserta Ikuti Kemping ke Gunung Kota Bekasi Volume 9

Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara transparan agar publik memperoleh kepastian mengenai fakta yang sebenarnya.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta agar diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai komite sekolah dijadikan alat untuk melakukan pungutan terselubung yang berpotensi merugikan masyarakat,” katanya.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak SDN Perwira 4 maupun Komite Sekolah terkait substansi kuesioner yang dipersoalkan.

Demikian pula, belum ada penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengenai langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sesuai prinsip keberimbangan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait.

Sejumlah Regulasi Jadi Dasar Sorotan

Frits mendasarkan kritiknya pada sejumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, khususnya mengenai pembiayaan di sekolah negeri dan kewenangan komite sekolah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34 ayat (2) menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tidak dimaksudkan menjadi dasar pembebanan pungutan yang bersifat wajib kepada peserta didik maupun orang tua.

Selain itu, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah memberikan ruang bagi komite untuk melakukan penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan sumbangan.

Namun, regulasi tersebut juga mengatur bahwa komite sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik maupun orang tua siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Frits berpendapat, apabila dalam praktiknya terdapat penetapan nominal tertentu beserta jadwal pembayaran yang bersifat rutin, maka karakter sumbangan yang seharusnya sukarela berpotensi berubah menjadi pungutan.

Penilaian tersebut, menurutnya, perlu diuji melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Baca juga :  Kecamatan Jatiasih Buka Layanan Hari Sabtu, Warga Bisa Urus SIM hingga Paspor

Sorotan serupa juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah maupun dewan pendidikan tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua yang bersifat wajib dengan jumlah maupun jangka waktu tertentu.

Di sisi lain, Frits juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana lainnya.

Kasus dugaan pungutan di lingkungan sekolah negeri merupakan isu yang kerap menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini diharapkan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala SDN Perwira 4, Ketua Komite Sekolah, maupun Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengenai dugaan tersebut.

Media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**/Rls

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Redaktur Gensa Media Indonesia bertanggung jawab mengelola, menyunting, dan memastikan setiap berita memenuhi standar jurnalistik, akurasi, keberimbangan, independensi, serta Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Baca Lainnya

  • Wanita Tewas di Selokan, Polisi Ungkap Identitas Korban

    Wanita Tewas di Selokan, Polisi Ungkap Identitas Korban

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    warga yang melintas pertama kali melihat tubuh wanita tersebut dalam posisi nyusep kedalam selokan, tampak kakinya korban menyembul keluar

  • Pawai Kemenangan Persib Disambut Bobotoh, Polda Jabar Kawal Euforia

    Pawai Kemenangan Persib Disambut Bobotoh, Polda Jabar Kawal Euforia

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Bandung – Kota Kembang kembali bergelora! Minggu (25/5/2025), ribuan bobotoh membanjiri jalan-jalan utama Kota Bandung untuk merayakan kemenangan bersejarah Persib Bandung. Euforia luar biasa ini tak hanya terasa di stadion, tapi juga menggema di seluruh penjuru kota lewat pawai kemenangan yang begitu meriah dan penuh haru. Dari pagi hari, lautan manusia beratribut biru sudah memenuhi […]

  • Lebih dari 100 Warga Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Koramil 01/Tebet

    Lebih dari 100 Warga Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Koramil 01/Tebet

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta Selatan, 7 Juli 2026 – Koramil 01/Tebet, Kodim 0504/Jakarta Selatan, menggelar Karya Bakti Kesehatan Teritorial dengan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lebih dari 100 warga di Markas Koramil 01/Tebet, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI memperluas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Sejak pagi, warga memadati Makoramil […]

  • Anggaran Sekolah Bekasi Tembus Miliaran Rupiah, Bambang Purwanto Soroti Data Kerusakan

    Banjir Bekasi Mengintai, Bambang Purwanto Usulkan Perahu Evakuasi di Setiap RW

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Firman Ugm
    • 0Komentar

    BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Bambang Purwanto, S.Pd.I., menyoroti kesiapan penanganan banjir menjelang musim hujan 2026 dan mengusulkan penyediaan perahu evakuasi di setiap rukun warga (RW), terutama di kawasan yang rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan Bambang saat kegiatan reses di RW 13, Kelurahan Duren Jaya, […]

  • Modus Oper Kredit Kekeluargaan, Warga Bekasi Dikejar Nyaris Dilaporkan Penggelapan

    Modus Oper Kredit Kekeluargaan, Warga Bekasi Dikejar Nyaris Dilaporkan Penggelapan

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Nadya
    • 0Komentar

    Banyak masyarakat tergiur solusi instan dalam masalah keuangan, tapi justru terjebak dalam skema yang merugikan.

  • Wakil Panglima TNI Tinjau Pengungsi Banjir di Takengon dan Pidie Jaya

    Wakil Panglima TNI Tinjau Pengungsi Banjir di Takengon dan Pidie Jaya

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 5 Desember 2025 – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak banjir di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Kamis (4/12/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan maksimal sekaligus melihat secara langsung kondisi warga yang sedang mengungsi. Setibanya di lokasi, […]

expand_less