Data Desil Dipersoalkan Warga, Kondisi Ekonomi Harus Diuji di Lapangan

BEKASI – Sejumlah warga Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, mempertanyakan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi yang mereka alami.

Menanggapi keluhan tersebut, pihak kelurahan memastikan warga dapat mengajukan penyesuaian data melalui mekanisme verifikasi kondisi faktual di lapangan.

Lurah Bojong Rawalumbu Warjan mengatakan data desil yang menjadi acuan berasal dari pemerintah pusat melalui pendataan nasional.

Karena itu, pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data tersebut secara langsung.

Menurut Warjan, keluhan warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi.

Pemeriksaan diperlukan agar pengajuan penyesuaian memiliki dasar berdasarkan kondisi warga yang sebenarnya.

“Datanya memang dari pusat, lewat BPS. Kadang ada warga yang datang karena merasa datanya tidak sesuai. Jadi memang perlu kita verifikasi dulu,” ujar Warjan, Selasa (1/9/2026).

Ia menjelaskan, warga yang merasa masuk dalam kelompok desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya dapat menyampaikan pengajuan kepada pemerintah kelurahan.

Pengajuan tersebut kemudian dilengkapi dengan hasil verifikasi sebelum diteruskan kepada Dinas Sosial.

“Prosesnya pengajuan dulu, dilampirkan dengan data hasil verifikasi. Nanti tim kelurahan yang melakukan verifikasi,” katanya.

Verifikasi dilakukan bersama unsur kewilayahan, termasuk pengurus RT.

Petugas akan melihat kondisi faktual warga dengan mempertimbangkan sejumlah indikator sosial ekonomi.

Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup kondisi tempat tinggal serta keadaan kehidupan sehari-hari.

Data lapangan kemudian digunakan sebagai bahan dalam proses pengajuan penyesuaian data.

Warjan menjelaskan desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi.

Dalam penjelasannya, desil 1 merupakan kelompok sangat miskin, desil 2 kelompok miskin, sedangkan desil 3 termasuk kelompok rentan miskin.

“Dari poin-poin tersebut nanti secara spesifik dicek di lapangan, mulai dari keadaan rumah dan kondisi warga,” ujarnya.

Persoalan ketidaksesuaian data desil menjadi penting karena pengelompokan sosial ekonomi dapat berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program pemerintah.

Karena itu, akurasi data menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan dan bantuan dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kriteria.

Kelurahan Tidak Bisa Mengubah Data Secara Langsung

Mekanisme yang dijelaskan Kelurahan Bojong Rawalumbu menunjukkan bahwa pengaduan warga tidak serta-merta membuat perubahan data terjadi di tingkat kelurahan.

Kelurahan berperan melakukan verifikasi terhadap kondisi warga dan menyiapkan hasil pemeriksaan sebagai bagian dari proses pengajuan. Selanjutnya, data tersebut diteruskan kepada instansi terkait untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, warga yang merasa memperoleh klasifikasi desil yang tidak sesuai perlu mengikuti tahapan pengajuan dan verifikasi. Pemeriksaan lapangan menjadi penting agar perubahan data tidak hanya didasarkan pada pengakuan atau persepsi warga, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang dapat diverifikasi.

Di sisi lain, kelurahan juga menghadapi keterbatasan dalam memastikan berapa banyak warga yang telah mengajukan penyesuaian data desil. Warjan mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah pengajuan yang telah masuk di wilayahnya.

“Untuk jumlah yang sudah mengajukan penyesuaian desil, kita belum tahu persis. Nanti datanya akan saya tanyakan lagi,” kata Warjan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa data mengenai jumlah warga yang mengajukan penyesuaian belum tersedia secara pasti pada saat keterangan diberikan.

Kelurahan Bojong Rawalumbu selanjutnya mengimbau warga yang merasa data desilnya tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi sebenarnya agar menempuh mekanisme pengajuan yang tersedia.

Warga diminta menyampaikan keberatan melalui jalur yang telah disediakan agar pemerintah dapat melakukan verifikasi terhadap kondisi faktual di lapangan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pengajuan kepada Dinas Sosial.

Bagi pemerintah, mekanisme tersebut menjadi penting untuk menjaga akurasi pendataan sekaligus memastikan setiap perubahan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara bagi masyarakat, keterbukaan mengenai mekanisme pengajuan dan verifikasi menjadi hal penting agar warga mengetahui ke mana harus menyampaikan keberatan ketika menemukan data yang dinilai tidak sesuai.

Persoalan data sosial ekonomi pada akhirnya tidak hanya menyangkut angka atau klasifikasi administratif. Ketepatan data menentukan bagaimana pemerintah membaca kondisi masyarakat dan merancang intervensi kebijakan.

Karena itu, keluhan warga mengenai ketidaksesuaian data perlu ditangani secara terbuka, terukur, dan berdasarkan verifikasi. Dengan mekanisme tersebut, data yang digunakan pemerintah diharapkan semakin mencerminkan kondisi riil masyarakat di tingkat paling bawah.